Pemerintah akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dengan tarif 7,5% hingga 15% untuk menahan laju ekspor saat harga global tinggi. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan emas di pasar domestik. Regulasi ini juga merupakan strategi untuk mendorong hilirisasi industri emas di dalam negeri. Dengan menahan bahan
DPR telah mengesahkan RUU KUHAP menjadi undang-undang yang menuai sorotan dari masyarakat sipil. Aturan baru ini dinilai berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang aparat terkait penggeledahan, penyitaan, hingga penyadapan. KUHAP yang baru mewajibkan segala bentuk penyitaan harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri. Demikian pula tindakan pemblokiran rekening atau media sosial
BPI Danantara menyiapkan anggaran Rp 20 triliun yang akan disalurkan untuk membiayai peternak ayam pedaging dan petelur. Dana ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mencegah lonjakan harga. Pelaksanaan program MBG telah memicu kenaikan permintaan bahan baku yang signifikan dan mendorong kenaikan harga, sehingga berpotensi
Keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan hak guna usaha hingga 190 tahun dinilai berpotensi menciptakan ketidakpastian tinggi yang membuat investor enggan masuk. Pembatalan ini dianggap memperburuk situasi karena proyek IKN dipandang sebagai proyek politik yang rentan terhadap perubahan kebijakan. Di sisi lain, putusan MK justru dinilai memberikan kepastian hukum yang menguntungkan karena
Direktur Utama KCIC menyerahkan urusan penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh kepada Badan Pengelola Investasi daya Anagata Nusantara atau Danantara. Penegasan ini disampaikan usai pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Utang proyek Whoosh membengkak akibat peningkatan biaya atau cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar dari total investasi US$ 7,27 miliar. Sebagian
Tim SAR gabungan kembali menemukan tiga korban meninggal dalam operasi pencarian tanah longsor di Cilacap, sehingga total korban jiwa menjadi enam orang. Belasan warga lainnya masih dalam status pencarian oleh tim di lapangan. Proses pencarian menghadapi tantangan akibat material longsor yang tebal hingga delapan meter dan kondisi tanah yang labil.
Sejumlah kementerian/lembaga mengembalikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun kepada Kementerian Keuangan. Pengembalian ini dilakukan karena K/L terkait tidak mampu menyerap seluruh anggaran yang dialokasikan hingga akhir tahun. Realisasi belanja beberapa kementerian/lembaga berpagu besar tercatat masih rendah per September. Contohnya, Badan Gizi Nasional baru merealisasikan 16,9% dan Kementerian Pertanian 32,8% dari total
Raja Yordania Abdullah II menawarkan tiga peluang proyek strategis kepada Danantara untuk memperkuat hubungan investasi kedua negara. Proyek yang ditawarkan mencakup gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan sektor logistik. Penawaran diberikan setelah Raja Yordania memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan karakter dan profil imbal hasil yang ditargetkan oleh Danantara. Ketiga
Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan ritel pada Oktober akan meningkat, didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh naiknya permintaan masyarakat menjelang persiapan hari besar keagamaan nasional Natal. Pada September, penjualan ritel secara tahunan tercatat tumbuh didukung oleh penjualan suku cadang dan aksesori serta makanan. Namun,
Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengikuti arahan pemerintah terkait merger GoTo dan Grab, namun menekankan bahwa keputusan akhir bergantung pada kesepakatan bisnis yang komersial. Danantara akan mendukung proses tersebut selama memperhatikan kelayakan bisnis perusahaan. GoTo menyatakan belum ada keputusan atau kesepakatan resmi terkait wacana merger dengan Grab. Pihak perusahaan menegaskan
Bank Indonesia melaporkan penjualan eceran atau ritel diperkirakan akan mengalami peningkatan. Peningkatan ini diprediksi terjadi pada bulan Desember dan Maret mendatang. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya permintaan selama periode hari besar keagamaan nasional (HBKN). Momen tersebut meliputi Natal, libur akhir tahun, serta Idulfitri. Kenaikan penjualan ritel berpeluang membuat tekanan inflasi
Kementerian Kehutanan menyiapkan empat peraturan turunan untuk memastikan integritas dan efektivitas implementasi Nilai Ekonomi Karbon di sektor kehutanan. Regulasi ini bertujuan membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan inklusif. Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi landasan penting yang memastikan manfaat pasar karbon dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat
