Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak ada rencana menambah anggaran negara meskipun ada pembentukan lembaga baru. Lembaga baru tersebut diklaim tidak membutuhkan dana operasional yang signifikan dan telah diakomodasi dalam anggaran yang ada. Beberapa lembaga baru yang dibentuk antara lain Badan Industri Mineral, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, dan Kementerian
Pemerintah sedang mengkaji ulang aturan transfer ke daerah (TKD) dan mempertimbangkan untuk menambah alokasi dana ke daerah. Namun, rencana ini masih dalam tahap konsultasi dengan DPR dan belum final. Pemerintah memastikan tidak akan ada pemotongan TKD lebih lanjut, setelah sebelumnya pemotongan TKD memicu demonstrasi di berbagai daerah. Pemda kemudian menaikkan
Pemerintah berencana menyuntikkan dana Rp200 triliun ke perbankan untuk mendorong likuiditas dan pertumbuhan ekonomi. Skema ini akan meniru tata kelola pembiayaan Kopdes Merah Putih. Dana tersebut rencananya berasal dari SAL dan SILPA yang saat ini ditempatkan di Bank Indonesia, namun aturan tata kelolanya masih disusun. Dana ini tidak boleh digunakan
Purbaya Yudhi Sadewo, Menteri Keuangan yang baru, menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan optimal serta memastikan akan memanfaatkan seluruh instrumen yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Beliau juga menghadapi tantangan kompleks dari sisi geopolitik, teknologi, dan perubahan iklim. Purbaya berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menerapkan pajak baru, optimis
Rupiah diprediksi melemah terhadap dolar AS imbas pencopotan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Pergantian tersebut direspons negatif oleh investor. Beberapa analis memproyeksikan rupiah melemah di kisaran Rp 16.300 hingga Rp 16.500 per dolar AS. Pelemahan rupiah pagi ini (9/9) dibuka pada level Rp 16.499 per dolar AS. Pergantian Sri Mulyani
Cadangan devisa Indonesia turun menjadi US$150,7 miliar pada akhir Agustus, dari US$152 miliar di akhir Juli. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Posisi cadangan devisa tersebut masih setara dengan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,
Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS, ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa ekonom menilai penunjukan ini kurang ideal, meskipun Purbaya dianggap ekonom yang baik. Direktur Eksekutif Celios menilai pergantian Sri Mulyani adalah hal positif, merespons kritik publik atas kebijakan pajak, pengelolaan belanja, dan peningkatan utang.
Kadin Indonesia mendorong Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjaga kestabilan ekonomi dan mempercepat belanja pemerintah. Percepatan belanja pemerintah dinilai penting untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Kadin juga menekankan pentingnya peningkatan belanja pemerintah untuk menjaga ekonomi daerah. Hal ini karena adanya pergeseran mesin ekonomi ke sektor swasta akibat efisiensi belanja pemerintah. Pertumbuhan
BI dan pemerintah sepakat berbagi beban bunga SBN untuk program prioritas Presiden, termasuk Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. BI telah membeli SBN senilai Rp 200 triliun di pasar sekunder hingga awal September 2025. Pembagian beban bunga dilakukan setelah dikurangi penerimaan dari penempatan dana pemerintah di lembaga keuangan, dan
Perjanjian IEU-CEPA akan ditandatangani pada 23 September 2025 setelah melalui 19 putaran negosiasi selama 10 tahun. Proses perjanjian saat ini sedang berlangsung di parlemen Uni Eropa. IEU-CEPA diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral Indonesia-Uni Eropa, serta memberikan kepastian hukum di tengah ketidakpastian global. Perjanjian ini juga akan menghapus sekitar
Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak struktur organisasi dan tata kerja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui PMK Nomor 64 Tahun 2025. Perombakan ini menyusul berlakunya UU Nomor 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperluas kinerja pelaksanaan dan fungsi Sekretariat KSSK. Sekretariat KSSK kini menjadi unit organisasi non
Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 200 triliun, termasuk untuk debt switching, dalam skema burden sharing dengan pemerintah. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Melalui burden sharing, BI dan Kementerian Keuangan
