Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan nonsubsidi pada April 2026 meski harga minyak global melonjak akibat perang di Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah menyiapkan anggaran tambahan untuk subsidi BBM hingga mencapai Rp 100 triliun. Purbaya menjelaskan, tambahan anggaran tersebut sepenuhnya untuk
Pemerintah akan mewajibkan penggunaan biodiesel campuran 50 % (B‑50) mulai 1 Juli 2026, yang diproyeksikan mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil hingga 4 juta kilo liter per tahun serta menghemat subsidi diperkirakan Rp 48 triliun dalam enam bulan pertama. PT Pertamina telah siap mengimplementasikan kebijakan ini, dengan Indonesia yang sejak 2016 secara bertahap menaikkan standar dari B‑10 ke B‑40 pada
BEI mengubah definisi dan meningkatkan batas minimum free float menjadi 15 % untuk tetap tercatat, serta memperkenalkan tiering baru 15‑20‑25 % untuk pencatatan awal berbasis kapitalisasi pasar. Perusahaan dengan kapitalisasi ≥ Rp5 triliun yang free float < 12,5 % wajib mencapai 12,5 % sebelum 31 Maret 2027 dan 15 % sebelum 31 Maret 2028; yang sudah berada 12,5‑15 % harus 15 % pada 31 Maret 2027, sedangkan yang
Pemerintah menetapkan hari Jumat sebagai hari work from home (WFH) bagi ASN mulai April 2026, diperkirakan menghemat subsidi BBM sebesar Rp 6,2 triliun dan total belanja BBM masyarakat hingga Rp 59 triliun melalui pembatasan pembelian harian maksimal 50 liter per kendaraan. Jumat dipilih karena sebagian kementerian sudah menerapkan kerja empat hari, serta jam istirahat yang lebih
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan komitmen investasi Jepang ke Indonesia pada rangkaian kunjungan kerja di Presiden Prabowo Subianto mencapai sekitar US$ 23,3 miliar atau setara Rp 395,9 triliun (kurs Rp 16.994). Mayoritas investasi tersebut mengalir ke sektor energi. Rosan mengatakan investasi yang masuk ini menjadi bukti nyata
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan sebanyak 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah selesai dibangun secara penuh dan siap untuk mulai beroperasi. Selain itu, sekitar 34 ribu Kopdes lainnya saat ini masih dalam tahap finalisasi pembangunan dan ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan atau sekitar Mei 2026. Pemerintah berharap
Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi melakukan impor garam industri pada akhir tahun 2027. Target tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menjadi landasan dalam mendorong kemandirian produksi garam dalam negeri. Upaya ini juga didukung oleh pembangunan berbagai fasilitas industri garam di sejumlah
Pemerintah Australia mengumumkan kebijakan pemangkasan pajak bahan bakar minyak (BBM) sebesar 50 persen sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak global. Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat, dengan estimasi penurunan harga BBM sekitar 26,3 sen Australia per liter. Kebijakan ini juga mencakup penghapusan
PT Pertamina (Persero) merespons beredarnya isu di masyarakat terkait kenaikan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax (RON 92), yang disebut-sebut akan naik menjadi Rp17.850 per liter mulai April 2026. Perusahaan menegaskan bahwa informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan bukan berasal dari pengumuman resmi. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron,
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan tengah merumuskan aturan teknis terkait denda bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan sawah, khususnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang menggantikan regulasi sebelumnya. Langkah ini diambil untuk
Protes No Kings kembali melanda AS pada 28 Maret, dengan jutaan orang di kota‑kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Washington DC serta demonstrasi di luar negeri seperti Paris dan London; aksi menentang kebijakan imigrasi federal, perang Iran, dan kenaikan biaya hidup yang dianggap otoriter di bawah Trump. Di Washington DC ribuan orang mengisi National Mall
OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8 % pada 2026 dan 5,0 % pada 2027, di bawah perkiraan sebelumnya (5,0 %‑5,1 %) serta di bawah target pemerintah sebesar 5,4 % (potensi 5,6 %). Penurunan tersebut disebabkan oleh guncangan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah, yang memicu inflasi lebih tinggi serta menambah ketidakpastian bagi investasi
