Partai Gerindra mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi LPG di daerah demi program makan bergizi gratis ala Prabowo Subianto. Desakan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian. Menurutnya, penyaluran LPG akan bersinggungan dengan program makan bergizi gratis yang diusung sang ketua umum
Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey meminta pemerintah segera mencairkan utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng Rp474,8 miliar kepada peritel paling lambat satu bulan ke depan. Ia menuturkan saat ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyerahkan dokumen hasil verifikasi kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ingin membuat bahan bakar pesawat atau avtur dari minyak jelantah. Karena itu, Luhut turun tangan dengan memimpin Rapat Rancangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Industri Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia. Ia pun menargetkan SAF bisa diluncurkan paling
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak hingga April 2024 mencapai Rp624,19 triliun atau 31,38 persen dari APBN 2024. “Penerimaan pajak sampai akhir April Rp624,19 triliun. Ini artinya 31,38 persen dari APBN dikumpulkan sampai akhir April,” ujar wanita uang akrab disapa Ani itu dalam Konferensi Pers APBN KiTA di
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tegas menolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), apalagi sampai ‘memaksa’ pekerja swasta menjadi peserta. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahkan sejak awal munculnya UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Apindo dengan tegas keberatan diberlakukannya aturan tersebut. “Tabungan Perumahan Rakyat, Apindo dengan tegas keberatan
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan memperkirakan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) tembus 8,38 juta metrik ton (MT) hingga akhir tahun ini. Jumlah tersebut 4,4 persen lebih banyak dari kuota yang ditetapkan. Riva mengatakan perkiraan tersebut dibuat dengan mengacu penyaluran LPG 3 kg hingga April lalu yang mencapai 2,69
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2024 surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Dengan pendapatan negara dan belanja negara, APBN KiTA mengalami surplus Rp75,7 triliun. Ini artinya 0,33 persen dari estimasi PDB tahun ini,” ujar Sri Mulyani
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut izin distributor atau penyalur pupuk bersubsidi yang menaikkan harga pupuk petani. “Itu berlaku nasional siapapun yang kami dapat pasti saya cabut. Sudah pas-pasan kemudian dinaikkan harga itu sama saja menzalimi petani, petani adalah pahlawan kita,” kata Amran di Makassar, Senin (27/5). Amran menegaskan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai Rp4,8 triliun per 30 April 2024. Jumlah tersebut merupakan 12,1 persen dari total pagu sebesar Rp39,8 triliun. “Untuk anggaran IKN, anggarannya Rp39,8 triliun, tapi realisasi Rp4,8 triliun jadi baru 12,1 persen. Terutama
PT Pertamina (Persero) menjamin pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap normal meski terjadi kebakaran Crude Distillation Unit (CDU) VI di Kilang Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (25/5) dini hari. General Manager Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan Bayu Arafat menyatakan kebakaran tak sampai mengganggu distribusi BBM. “Kebakaran tidak menyebabkan gangguan
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan minta Pertamina tindak tegas Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang lakukan kecurangan. Hal ini disampaikan Zulhas di sela kunjungan kerja di SPBE Tanjung Priok. Zulhas mengatakan pihaknya melakukan pengecekan ke SPBE di wilayah Jakarta Timur, Tangerang, Purwakarta dan Cimahi. Dari pengecekan ditemukan di 11 SPBE terdapat
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, sebanyak 25,2 juta UMKM telah masuk (onboarding) ke ekosistem digital per tahun 2023, dari target 30 juta UMKM di akhir tahun 2024 melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). “Masih ada target 4,8 juta UMKM (untuk bisa
