Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengajukan pemblokiran 2.422 nomor kontak terkait pinjol ilegal ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Hasan Fawzi yang mewakili Kepala Eksekutif Pengawas
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia akan melakukan groundbreaking ekosistem hilirisasi industri baterai mobil listrik pertama akhir Juni ini. Bahlil mengatakan ekosistem ini berbeda dari sebelumnya. Dia berkata semua proses dari hulu sampai hilir akan ada di lokasi pembangunan baru. “Juni besok kita akan bikin
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran penyediaan mobil dinas untuk pejabat eselon I hingga nyaris Rp1 miliar per orang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 mengatur jatah anggaran kendaraan dinas pejabat eselon I Rp931.648.000. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024
Presiden Prabowo Subianto batal menerapkan diskon tarif listrik 50 persen untuk 79,3 juta orang pelanggan listrik berdaya di bawah 1.300 VA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan memang ada perubahan rencana. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan waktu yang terbatas. “Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang masyarakat Indonesia di layanan Buy Now Pay Later (BNPL) alias paylater mencapai Rp29,59 triliun per April 2025. Jumlah tersebut berasal dari industri perbankan dan juga multifinance yang menyediakan layanan BNPL. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan kredit paylater perbankan mencapai
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut China sudah menggelontorkan investasi Rp70 triliun ke IKN sampai dengan Mei 2025. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan investasi yang terus masuk ke ibu kota ini menandakan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan. “Dari investasi yang sudah berjalan tersebut, kami menjamin bahwa pembangunan tidak akan
Stok cadangan beras pemerintah (CBP) menembus 4 juta ton tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai Indonesia bukan lagi swasembada, tapi mencapai kedaulatan. Amran menyebut lonjakan stok ini menjadi bukti nyata ketahanan pangan nasional yang kuat, sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran lebih
Uni Eropa geram dengan langkah Presiden Donald Trump yang menggandakan tarif impor baja. Benua Biru pun memanas dan menyiapkan serangan balasan untuk tarif tinggi yang dipatok Trump. Aliansi 27 negara itu menyatakan keputusan Trump dapat merusak upaya negosiasi dalam perang dagang yang sedang berlangsung. Perlu diketahui negara-negara Eropa selama ini
Program Business Development Services (BDS) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan inisiatif humanis dan memberdayakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM di Indonesia. Mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB sangat besar namun kepatuhan formal terhadap pajak masih rendah, BDS hadir sebagai jembatan antara sistem perpajakan dan dunia usaha kecil.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Mei 2025 mengalami peningkatan dibandingkan IKI bulan April. Nilai IKI bulan Mei tercatat sebesar 52,11, naik 0,21 poin dibandingkan IKI bulan April yang sebesar 51,90. Namun nilai tersebut turun 0,39 poin dibandingkan dengan nilai IKI Mei tahun lalu yang sebesar 52,50.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk memangkas tingkat bunga penjaminan (TBP) pada level 4,00% untuk tabungan berdenominasi rupiah di bank umum. Sebelumnya TBP LPS berada di level 4,25%. Sementara itu TBP untuk tabungan berdenominasi valuta asing (valas) di bank umum tetap 2,25% dan TBP bank perekonomian rakyat (BPR) turun menjadi
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa dana sebesar Rp3 miliar yang dialokasikan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan mengatakan, dana tersebut merupakan bagian dari plafon pinjaman yang diberikan oleh anggota Himpunan Bank Milik
