Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka korporasi Duta Palma Group. Jumlah uang yang disita Kejagung mencapai Rp301 miliar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana korupsi penguasaan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, yang merupakan organisasi baru di bawahnya Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan itu sendiri resmi terbentuk usai Presiden Prabowo Subianto menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) No. 158/2024 tentang Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kendati demikian, Sri Mulyani mengaku notabenenya Badan Teknologi,
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, nasib malang para peternak sapi perah rakyat di Indonesia disebabkan karena ketidakmampuan bersaing di pasar dalam negeri, sejalan dengan adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Selandia Baru dan Australia. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Selandia Baru dan Australia membuat produk
Presiden Prabowo Subianto membawa pulang investasi US$10,07 miliar atau sekitar Rp157 triliun (asumsi kurs Rp15.660) dari kunjungannya ke China pada akhir pekan lalu. Investasi Rp157 triliun itu mencakup 7 poin kerja sama yang disepakati kedua negara. Penandatangan perjanjian digelar di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing,
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal keinginan Presiden Prabowo Subianto membangun Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. AHY mengatakan akan mempelajari rencana tersebut. “Kita dengar Bapak Presiden Prabowo menyampaikan keinginan itu yang juga aspirasi dari masyarakat tentu kami terus mempelajari,” kata
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menangguhkan izin impor lima perusahaan susu imbas pembatasan penyerapan susu dalam negeri oleh industri. Karena pembatasan itu, peternak membuang susu mereka. “Ada lima perusahaan impornya kami tahan dulu izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan,
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkap biang kerok RI bisa kebanjiran susu impor. Menurutnya, penyebab pertama masalah itu adalah pembebasan atau gratis bea masuk yang dikenakan terhadap impor susu. Hal ini lah yang dimanfaatkan negara-negara pengekspor susu seperti New Zealand dan Australia. “Negara-negara pengekspor susu memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan
Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Terbaru, persahabatan kedua negara ditandai dengan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$10 miliar atau setara Rp156,54 triliun (asumsi kurs Rp15.654 per dolar AS). Kerjasama investasi ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Beijing untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping,
Dampak surat edaran Menteri Keuangan terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas mulai terlihat di sektor usaha perhotelan. Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. (PHRI) Maulana Yusran mengatakan telah menerima laporan pembatalan kegiatan pemerintah dari sejumlah hotel di daerah. Kebijakan penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat tertuang dalam surat bernomor
Para peternak sapi perah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur ramai-ramai membuang susu hasil produksinya. Penyebabnya, susu sapi produksi lokal tak terserap usai ada pembatasan kuota di industri pengolahan. Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah misalnya menggelar aksi mandi susu dari susu yang tak terserap industri
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut sekitar 600 ribu petani hingga nelayan menjadi sasaran program penghapusan utang pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Jadi kalau menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600 ribu orang yang bisa si-cover oleh program ini,” kata Hasan di Sentul International Convention Center (SICC) di
Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak dilakukan secara terburu-buru. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut wanti-wanti itu disampaikan Prabowo dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11). Hasan menyebut
