Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membentuk satuan tugas (satgas) untuk membatasi barang impor. Hal itu dilakukan demi melindungi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini ia sampaikan usai menggelar Rapat Tingkat Menteri Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (3/12). “Kesepakatan kami, kita membuat satuan tugas impor barang.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menganggarkan sekitar Rp 6 triliun untuk bantuan sosial (bansos) pangan dan operasi pasar pada Januari dan Februari 2025. Rinciannya, bansos pangan berupa 160.000 ton beras akan digelontorkan ke 16 juta penerima, masing-masing pada Januari dan Februari 2025. Jadi, tiap penerima akan mendapatkan 10 kilogram (kg)
Kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran dari Rp15.000 per anak menjadi Rp10.000. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai langkah pemerintah memangkas anggaran MBG per anak berisiko melahirkan ketimpangan nilai gizi imbas harga per porsi
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan arus lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru akan berjalan lancar. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoperasikan secara fungsional 120,4 Km tol-tol baru di Jawa dan Sumatera. Rinciannya adalah sepanjang 90,42 Km tol di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa 29,98 Km. Berikut
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) seusai adanya kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan nilai ekonomi digital Indonesia ditargetkan meningkat menjadi US$ 120 miliar pada tahun depan. Saat ini, katanya, nilai ekonomi digital di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar US$ 90 miliar. Kemudian pada 2030, nilainya diharapkan bisa mencapai US$ 400 miliar. Di antara negara-negara Asia,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan, telah melakukan penanganan simpanan terhadap 15 bank yang dicabut izin usahanya sampai Oktober 2024. Dari jumlah tersebut, total pembayaran simpanan nasabah yang dibayarkan LPS mencapai Rp 735,26 miliar. Direktur Group Riset LPS Seto Wardono menerangkan, total simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS sepanjang 2024 berasal
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan Upah Minimum Nasional (UMP) sebesar 6,5% pada 2025 mendapat perhatian serius dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kebijakan ini dinilai akan berdampak signifikan pada biaya operasional, khususnya di sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani,
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Anggito Abimanyu bakal ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara. Hal ini disampaikan Hashim dalam paparannya pada acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu, 1 Desember 2024. Hashim mengatakan,
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hampir dipastikan mundur. Hal itu dikarenakan saat ini pemerintah tengah menggodok stimulus untuk masyarakat menengah ke bawah. Seperti diketahui PPN 12% rencananya akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu sebagaimana amanah
Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, memutuskan menurunkan harga tiket pesawat penerbangan domestik sebesar 10% selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, sebagai upaya mengurangi beban masyarakat dan mendukung pariwisata serta ekonomi dalam negeri. PT Pertamina Persero Group akan menurunkan harga avtur di 19 bandara utama di
Sebagai salah satu upaya dalam memperkuat peran di kancah global, Indonesia saat ini tengah menjadi negara aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD,
