Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa data simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan berasal dari laporan bulanan seluruh kantor bank yang telah diverifikasi. Penjelasan ini menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat terkait dana APBD yang disebut mengendap. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan data dari BI sebagai dasar untuk menyoroti lambatnya realisasi belanja daerah.
Regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dinilai belum efektif mendongkrak cadangan devisa karena mayoritas dana tersebut dikonversi ke rupiah. Valuta asing hasil konversi ini lebih banyak digunakan untuk menambah pasokan dan memenuhi kebutuhan di pasar domestik. Meskipun aturan DHE belum optimal, tingkat kepatuhan eksportir sangat tinggi dan mampu menjaga keseimbangan pasar
Pertumbuhan ekonomi Cina melambat ke level terendah dalam setahun akibat ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat dan tekanan berat pada sektor properti. Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan ekonomi Cina pada kinerja ekspor yang kini terganggu. Bagi Indonesia, perlambatan ini berisiko menekan ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, nikel, dan CPO yang
Kalangan pengusaha khawatir dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya daya saing industri. Peningkatan PHK ini berpotensi menaikkan angka pengangguran dan memicu gangguan sosial. Penyerapan tenaga kerja dari industri lama dinilai sudah minim karena adanya digitalisasi dan kompetisi yang ketat. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor industri baru sangat diperlukan
Anggaran pengadaan Pindad Maung sebagai kendaraan dinas menteri dan wakil menteri sudah tersedia, namun penyalurannya bergantung pada kesiapan industri PT Pindad. Pemerintah siap menyalurkan anggaran jika industri siap, dan tidak ingin ikut campur dalam prosesnya. Presiden Prabowo Subianto ingin menteri dan wakil menteri menggunakan Pindad Maung, dan pemerintah telah memulai
Menteri Keuangan siap menambah dana abadi LPDP sebesar Rp13 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, realisasi penambahan dana tersebut baru bisa diupayakan pada tahun depan. Sumber utama penambahan dana tersebut berasal dari hasil pengembalian uang negara dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO). Selain itu, dana juga akan
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan memiliki mobil buatan dalam negeri dalam tiga tahun mendatang. Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik serta membentuk tim pengembang. Indonesia telah berhasil memproduksi kendaraan taktis ringan Maung buatan PT Pindad yang digunakan oleh para pejabat dan perwira TNI. Kendaraan ini
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk menunda implementasi pemungutan pajak bagi para pedagang online. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan. Implementasi pajak e-commerce tersebut akan ditunda hingga pertumbuhan ekonomi nasional lebih optimis mencapai angka 6%. Setelah target tercapai, pedagang dengan penghasilan di atas Rp 500 juta per
Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan agar Menteri Keuangan menempatkan dana negara untuk memperkuat daya ungkit (leverage) Indonesia Investment Authority (INA). Menurutnya, strategi ini berpotensi besar untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dalam skala besar. Menteri Keuangan menyatakan usulan tersebut dapat dipertimbangkan, namun dengan syarat akan mengevaluasi efektivitas pengelolaan investasi INA
Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Kebijakan ini berlaku selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Tujuan insentif ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan ini, PPN yang perlu
Survei Indostrategi menunjukkan penciptaan lapangan kerja menjadi aspek dengan penilaian kinerja terendah pada tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara keseluruhan, kinerja pemerintahan dinilai berada pada kategori sedang. Rendahnya skor penciptaan lapangan kerja disebabkan oleh hambatan eksternal seperti situasi ekonomi global dan faktor internal seperti PHK. Sebaliknya, pemberantasan korupsi menjadi aspek dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi terkait dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh. KPK meminta agar laporan tersebut dilengkapi data awal untuk mempermudah proses verifikasi. Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up, dengan menyoroti biaya proyek per kilometer di Indonesia
