Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut 40 persen produk impor tak bayar pajak lantaran tak tercatat secara resmi di Indonesia (underground economy). Ia menegaskan tak tercatatnya produk impor itu adalah hal yang ilegal. Ia menilai bisa menghambat Indonesia menjadi negara maju. “Salah satu hambatannya itu adalah kita kenal dengan underground
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan progres terkini pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Per 20 Agustus 2024, pembangunan 108 paket pekerjaan di IKN telah mencapai 50,4 persen. Basuki mengungkap pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp41,41 triliun untuk IKN pada 2024. Dari pagu tersebut, sebesar Rp12,91 triliun
Pemerintah berencana menghentikan operasional atau menyuntik mati 13 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan dari daftar 13 PLTU tersebut, termasuk di dalamnya PLTU Suralaya di Cilegon, Banten
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mewariskan utang lebih dari Rp8.000 triliun ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KiTa mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.444,87 triliun per semester I 2024. Jumlah itu setara 39,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio utang pemerintah disebut masih masih aman
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggunakan dana transfer ke daerah (TKD) untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan rakyatnya. Izin itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 51 Tahun 2024 tentang PMK Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait yang kerap memberikan keringanan pajak kepada pengusaha, tetapi di sisi lain membebani rakyat kecil dengan kenaikan tarif pajak. Faisal menilai rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025 hanya akan menambah
Prestasi membanggakan kembali diraih oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Dalam daftar Fortune Indonesia 100 atas kinerja tahun 2023, BRI menjadi bank dengan posisi teratas. Berdasarkan seluruh Perusahaan BRI sendiri menempati posisi ke-4. Peringkat ini ditentukan berdasarkan pendapatan, laba bersih, asset, ekuitas, kapitalisasi pasar dan laba bersih
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk lembaga tersebut. Ia menjelaskan Badan Gizi Nasional pada dasarnya dibentuk guna mendukung program Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Maklum, Prabowo memang memiliki program populis makan bergizi gratis. “Jadi gini, Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia masih kekurangan ratusan pesawat. “Kita kekurangan beberapa ratus pesawat terbang karena permintaan yang begitu meningkat, yaitu selalu siklus bisnis demikian,” kata Luhut di acara Press Conference Bali Airshow, Jakarta, Senin (19/9). Menurutnya, kekurangan armada udara RI itu kian diperburuk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8). Rosan akan mengisi posisi Menteri Investasi menggantikan Bahlil Lahadalia yang digeser jabatannya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Rosan dilantik berdasarkan
Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Suharso Monoarfa berjanji kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) serta TNI/Polri akan dilakukan secara bertahap. Meski demikian, Suharso tidak membocorkan kapan tanggal pasti kenaikan gaji ASN dan TNI/Polri tersebut bakal diumumkan pemerintah. “Kenaikan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), penyuluh, TNI/Polri secara
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengusulkan pemerintah untuk memungut pajak orang super kaya atau ultra kaya di Indonesia. Researcher Center of Food, Energy, and Sustainable Development INDEF Dhenny Yuartha menegaskan pemerintah sudah seharusnya mencari sumber pemasukan baru. Ia berpesan negara, termasuk di pemerintahan Prabowo Subianto, jangan mengandalkan
