Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR sepakat untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023. Kebijakan tersebut membuat pemerintah menargetkan penerimaan negara dari cukai sebesar Rp245,4 triliun untuk tahun depan. Meski begitu, pemerintah tidak merinci secara khusus besaran
Menteri Pedagangan Zulkifli Hasan menyatakan saat ini neraca perdagangan Indonesia surplus US$5,76 miliar secara bulanan pada Agustus 2022. Realisasi itu lebih tinggi secara bulanan dari bulan sebelumnya yang sebesar US$4,23 miliar. Selain itu, Zulhas juga mengatakan bahwa ekspor non-migas pada periode Januari-Agustus meningkat US$194,6 miliar. Namun, rata-rata yang diekspor masih
PT PLN (Persero) terus melakukan pendampingan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program uji coba konversi LPG 3 kg ke kompor listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan pihaknya fokus mendampingi serta mengevaluasi program yang kini tengah dilaksanakan kepada 1.000 KPM di Solo, Jawa Tengah dan 1.000 KPM di Denpasar,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut integritas sistem keuangan di dalam negeri masih perlu ditingkatkan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan peningkatan itu perlu dilakukan apalagi di era perkembangan teknologi, digitalisasi, serangan siber yang marak terjadi belakangan ini. Tak hanya itu, kata Dian, peningkatan integritas juga diperlukan supaya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membubarkan Dana Pensiun (Dapen) Perum Perumnas per 2 September 2022. Hal ini tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-43/D.05/2022 tentang Pembubaran Dana Perum Perumnas. OJK mengatakan pembubaran Dana Pensiun Perum Perumnas dilakukan atas permintaan dari direksi karena jumlah peserta semakin berkurang. “Dengan alasan bahwa jumlah
Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi sampai akhir tahun lebih dari 6 persen. Artinya, inflasi meleset dari target pemerintah dan BI tahun ini sebesar 3 plus minus 1 persen atau 2 persen hingga 4 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan lonjakan inflasi ini memang disebabkan oleh naiknya berbagai harga barang akibat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan rencana konversi gas LPG 3 kg ke kompor listrik adalah upaya untuk menyiasati kelebihan pasokan/oversupply listrik PT PLN (Persero).Kontrak listrik PLN sendiri menerapkan skema take or pay. Artinya, PLN harus tetap membayar sesuai kontrak meski listrik yang diproduksi produsen listrik
Asian Development Bank (ADB) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,2 persen menjadi 5 persen pada 2023. Proyeksi ini jauh di bawah target pemerintah sebesar 5,3 persen pada tahun depan. Penurunan proyeksi ini dipicu oleh turunnya kinerja ekspor. ADB melihat harga komoditas unggulan Indonesia pada tahun ini memberikan keuntungan dan
Kementerian ESDM sedang melakukan uji coba konversi gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik dengan kapasitas dua tungku 1.000 watt. Uji coba dilakukan di Denpasar, Solo, dan salah satu kota di Sumatra.Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menilai penggunaan kompor listrik lebih murah dibandingkan kompor LPG. Menurutnya, 1
Perusahaan minyak dan gas asal Jepang, Inpex Corp, disebut akan mengajukan revisi rencana pengembangan untuk proyek gas LNG Abadi blok Masela di Indonesia pada akhir tahun ini. Rencananya, dalam revisi itu mereka akan memasukkan instalasi penangkap karbon dalam investasi mereka. Mengutip CNA, Rabu (21/9), Inpex memimpin investasi ke proyek LNG
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp95 triliun untuk mengantisipasi krisis pangan tahun depan. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran tersebut disediakan untuk memastikan ketersediaan pangan di dalam negeri di tengah risiko global yang masih tak menentu seperti perang Rusia-Ukraina. Menurutnya, anggaran ini mencakup kebijakan untuk membuat
Pemerintah bakal memberikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang menjadi sasaran tahun ini. Nantinya, rumah tangga penerima paket kompor listrik ini adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker
