Menkeu Sri Mulyani bersama Menperin Maruarar Sirait dan Menaker Yassierli membahas evaluasi kinerja dan pengawasan BP Tapera semester I 2025. Perbaikan mekanisme layanan BP Tapera, terutama pengembalian tabungan pensiunan, menjadi fokus utama. Realisasi FLPP meningkat signifikan di triwulan I 2025, namun menurun di triwulan II karena perubahan prioritas masyarakat. Secara
Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi alokasi tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam anggaran pendidikan 2026 menjadi Rp274,7 triliun, naik dari alokasi awal Rp178,7 triliun. Kenaikan ini mencakup tunjangan profesi guru ASN daerah, PNS, dosen PNS, dan gaji pendidik. Alokasi dana pendidikan untuk siswa dan mahasiswa mengalami penurunan dari Rp401,5
Pemerintah optimistis mencapai target realisasi investasi Rp 1.905,6 triliun. Keyakinan ini didukung data investasi yang masuk dan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo. Tren investasi diprediksi positif pada semester II, setelah sempat terhambat faktor geopolitik di paruh pertama. Optimisme ini juga didorong komitmen investasi negara mitra seperti Jepang dan Cina. Realisasi investasi
Sugar Co pesimistis mencapai target swasembada gula karena terancam menghentikan operasi pabrik akibat minimnya serapan tetes tebu. Penghentian produksi ini disampaikan ke petani tebu karena tangki penyimpanan tetes tebu akan segera penuh. Minimnya serapan tetes tebu dikhawatirkan menurunkan minat petani menanam tebu dalam jangka panjang. Tetes tebu, limbah produksi gula,
Harga Minyakita melonjak hingga Rp20.000 per liter di beberapa wilayah, melebihi HET yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga ini berdampak luas bagi masyarakat, meskipun nominalnya tidak terlalu signifikan. Regulasi pemerintah, termasuk Permendag Nomor 18/2024, dan peran swasta dinilai menghambat kelancaran distribusi dan pengendalian harga Minyakita. IKAPPI mengusulkan evaluasi menyeluruh tata kelola
Danantara Indonesia akan meluncurkan Obligasi Patriotik (Patriot Bonds) untuk menggalang dana sekitar Rp 50 triliun, yang sebagian akan dialokasikan untuk proyek strategis seperti pengelolaan sampah. Obligasi ini akan ditawarkan dalam dua seri, bertenor lima dan sepuluh tahun. Obligasi Patriotik akan ditawarkan dengan kupon 2%, lebih rendah dari suku bunga acuan
Danantara akan meluncurkan Patriot Bonds, obligasi yang menargetkan dana US$3,1 miliar atau Rp50 triliun dari konglomerat Indonesia, untuk mendanai proyek strategis seperti waste management. Sosialisasi telah dilakukan kepada para pengusaha dan pejabat pemerintah. Patriot Bonds akan diterbitkan melalui private placement dengan dua seri, tenor 5 dan 7 tahun, masing-masing senilai
Kemenkeu akan mengoptimalkan kebijakan perpajakan aset kripto untuk meningkatkan penerimaan negara. Perubahan regulasi ini tertuang dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 dan didasari peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Transaksi aset kripto di platform resmi kini bebas PPN dan tarif PPh 22 final disesuaikan. Transaksi melalui PPMSE dalam
Brian Yuliarto ditunjuk Presiden Prabowo untuk memimpin Badan Industri Mineral yang berfokus pada mineral radioaktif dan logam tanah jarang. Pemanfaatan mineral tersebut akan difokuskan untuk industri pertahanan dan militer. Pembentukan badan ini bertujuan memperkuat kedaulatan bangsa dan meningkatkan dampak ekonomi negara. Rangkap jabatan Brian sebagai Kepala Badan dan Mendiktisaintek dinilai
Cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan diterapkan pada APBN 2026, namun besaran tarifnya masih dibahas. Pembahasan tarif akan melibatkan Kementerian Kesehatan dan DPR, dengan memperhatikan aspek kesehatan. Penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan naik menjadi Rp334,3 triliun. Peningkatan ini didukung oleh kebijakan cukai hasil tembakau, intensifikasi bea masuk, penerapan bea
Kemenkeu menegaskan bahwa anggota DPR membayar pajak penghasilan (PPh) melalui mekanisme pemotongan langsung dari gaji dan tunjangan. Mekanisme ini juga berlaku untuk pejabat negara, ASN, TNI/Polri, dan hakim. Pajak penghasilan anggota DPR dipotong langsung oleh bendahara negara dari sumber APBN sehingga gaji yang diterima sudah bersih. Hal ini dilakukan untuk
Ekosistem kripto Indonesia dinilai paling maju, menawarkan perlindungan investor lebih optimal dan mengurangi risiko penipuan. Keberadaan lembaga kliring dan kustodian seperti Kliring Komoditi Indonesia dan Kustodian Koin Indonesia memperkuat keamanan transaksi. Indonesia memiliki keunggulan regulasi yang jelas, seperti UU P2SK dan POJK tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, sehingga lebih
