Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang Rp775,86 triliun pada 2025. Utang ini lebih tinggi dibandingkan outlook tahun ini yang Rp553,1 triliun. Mengutip lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 utang tersebut akan diambil dari berbagai sumber.Pertama, Surat Berharga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru yang mengatur tata cara pemberian pinjaman yang bersumber dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Melalui aturan ini BUMN/BUMD, pemerintah daerah atau badan hukum lainnya yang mendapat penugasan dari pemerintah, bisa memanfaatkan SAL. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88
Presiden Prabowo Subianto telah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Di dalamnya termuat desain penarikan utang baru untuk menutup defisit APBN 2025 yang senilai Rp 616,18 triliun. Dalam Lampiran VII Perpres 201/2024 penarikan utang atau besaran
Menteri Perdagangan Budi Santoso secara resmi melepas ekspor produk sepeda listrik bermerek Polygon Kalosi yang diproduksi oleh PT Insera Sena pada Selasa , 3 desember 2024. Ekspor tersebut senilai US$ 500 ribu, atau setara Rp7,8 miliar. Budi mengatakan, sepeda-sepeda listrik itu akan dikirim ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Pada
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 merupakan respons terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Permenaker ini hanya berlaku untuk tahun depan. Untuk selanjutnya, pemerintah akan merumuskan kembali aturan soal upah minimum yang bersifat jangka panjang. Menurut Yassierli, perumusan aturan
PKementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal kuat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Kementerian Keuangan Parjiono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar oleh INDEF di Jakarta, Selasa (3/12/2024). “Jadi kita masih dalam
PT Pertamina (Persero) mencatat realisasi investasi perusahaan mencapai US$4,7 miliar atau setara Rp74,84 triliun (asumsi kurs Rp15.924 per dolar AS) per Oktober 2024. Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro menyebut bahwa realisasi tersebut digunakan untuk mendukung perusahaannya menghadapi tantangan di sektor midstream yang melanda beberapa kilang dunia pada tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membentuk satuan tugas (satgas) untuk membatasi barang impor. Hal itu dilakukan demi melindungi kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini ia sampaikan usai menggelar Rapat Tingkat Menteri Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Senin (3/12). “Kesepakatan kami, kita membuat satuan tugas impor barang.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menganggarkan sekitar Rp 6 triliun untuk bantuan sosial (bansos) pangan dan operasi pasar pada Januari dan Februari 2025. Rinciannya, bansos pangan berupa 160.000 ton beras akan digelontorkan ke 16 juta penerima, masing-masing pada Januari dan Februari 2025. Jadi, tiap penerima akan mendapatkan 10 kilogram (kg)
Kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan setelah pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran dari Rp15.000 per anak menjadi Rp10.000. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai langkah pemerintah memangkas anggaran MBG per anak berisiko melahirkan ketimpangan nilai gizi imbas harga per porsi
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan arus lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru akan berjalan lancar. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoperasikan secara fungsional 120,4 Km tol-tol baru di Jawa dan Sumatera. Rinciannya adalah sepanjang 90,42 Km tol di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa 29,98 Km. Berikut
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) seusai adanya kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya
