Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi digital di Indonesia mencatat peningkatan signifikan, terutama sejak pandemi Covid-19. Ekonomi digital Indonesia tumbuh 49 persen dari 47 miliar dolar AS pada tahun 2020 menjadi 70 miliar dolar AS pada tahun 2021. Angka ini diprediksi akan terus meningkat dan akan mencapai 146 miliar
Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran senilai Rp80,4 triliun dari total pagu anggaran Rp105,7 triliun untuk belanja produk dalam negeri pada 2022. Mengutip Antara, Senin (30/5), Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Zainal Fatah mengatakan pihaknya bersama Kementerian Kesehatan ingin merinci berbagai arahan dari Presiden Joko Widodo terkait percepatan
Pemerintah tengah menggenjot pembiayaan menggunakan skema syariah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian PUPR telah menggunakan Rp 10,62 triliun untuk membangun infrastruktur dengan pembiayaan syariah. Skema itu menggunakan program yang dimiliki Kementerian PUPR yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Total Rp 10,62 triliun itu akumulasi sejak 2015 hingga
Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi 0,35 persen (month-to-month/mtm) dan 3,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei 2022. Angka itu berdasarkan Survei Pemantauan harga pekan IV Mei 2022. “Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Mei 2022 secara tahun kalender sebesar 2,51 persen (ytd),” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II tersisa 32 hari lagi dari batas akhir 30 Juni 2022. Di sisa waktu ini tercatat harta yang berhasil dikantongi negara lewat pajak penghasilan (PPh) mencapai Rp 10,71 triliun. Dikutip dari situs pajak.go.id, Minggu (29/5/2022), jumlah PPh itu didapat dari 53.348 wajib
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta seluruh Kementerian Lembaga (KL) agar memangkas dana belanja sebesar Rp 24,5 triliun untuk tahun anggaran 2022. Ini bertujuan untuk menambal subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dikhawatirkan membengkak. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata kepada CNBC Indonesia, Senin (30/5/2022). Diketahui,
Harga mayoritas aset kripto, khususnya bitcoin terkoreksi 0,17 persen dalam 24 jam terakhir pada pukul 14.50 WIB, Kamis (26/5). Mengutip coinmarket.com, harga bitcoin (BTC) tercatat sebesar US$29.688 per keping. Namun, kripto dengan nilai kapitalisasi terbesar itu naik 1,89 persen jika dihitung dalam tujuh hari terakhir. Penurunan juga terjadi pada ethereum
Pengamat ekonomi mengkritik langkah pemerintah kembali memberlakukan kewajiban memasok di dalam negeri (domestic market obligation/DMO) minyak goreng. Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai pencabutan subsidi minyak goreng curah kemudian diganti DMO sangat tidak tepat. Bhima mengatakan pemerintah seharusnya mengubah subsidi minyak goreng dari
Stablecoin disebut sebagai penipuan skema piramida. Ini diungkapkan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva. “Ketika kita melihat stablecoin, ini adalah area di mana kekacauan besar terjadi. Jika stablecoin didukung dengan aset, 1-1 itu stabil,” kata Georgieva dalam panel yang dimoderatori oleh CNBC Internasional di Forum Ekonomi Dunia, dikutip
Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp80,79 triliun atau setara 17,73 persen dari total pagi Rp455,62 triliun per 13 Mei 2022. Realisasi didominasi oleh belanja perlindungan sosial mencapai Rp51,09 triliun. Dana itu digunakan untuk pemberian bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH),
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total pembiayaan utang sebesar Rp155,9 triliun pada April 2022. Sri Mulyani menjelaskan realisasi itu turun 62,4 persen dibandingkan dengan April 2021 yang tembus Rp414,9 triliun. Realisasi pembiayaan utang itu setara dengan 16 persen terhadap target dalam APBN yang sebesar Rp973,6 triliun. Jika dirinci, jumlah SBN
Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap 30 persen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berencana membentuk dana cadangan. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Bappenas Dading Gunadi menerangkan dana cadangan itu menjadi salah satu solusi untuk menghadapi tantangan usaha ‘wong cilik’ ke depan, salah satunya dana operasi.
