Asosiasi petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah segera mengembangkan industri minyak makan merah. Selain, itu Apkasindo juga meminta pemerintah memberikan pupuk subsidi kepada petani kelapa sawit. Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan industri minyak makan merah (M3) akan mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng. Hitung-hitungannya, jika pemerintah membangun lima
Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi Indonesia tembus 4,6 persen di akhir 2022. Proyeksi terbaru ini lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya 4,2 persen. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan proyeksi terbaru ini sejalan dengan kenaikan harga komoditas yang terus berlanjut. Menurutnya, kenaikan inflasi di dalam negeri utamanya disebabkan oleh inflasi
CEO Goldman Sachs David Solomon memperingatkan lonjakan inflasi global yang terjadi sekarang ini belum mencapai klimaksnya. Karenanya, ia meminta setiap negara di dunia harus mempersiapkan kebijakan untuk menangani hal tersebut karena masih ada peluang untuk mengantisipasinya. Lebih lanjut ia mengatakan jika inflasi mencapai klimaks, risiko resesi kian nyata. Lonjakan inflasi
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut sudah ada 30 perusahaan yang memindahkan investasinya ke Indonesia pada tahun ini. “Realokasi yang sudah kita umumkan, 30 perusahaan dengan nilai investasi US$9,4 miliar, setara hampir Rp140 triliun kurang lebih,” terang Bahlil di Kantor BKPM, Rabu (20/7). Bahlil menyebutkan jumlah
Harga tandan buah segar (TBS) sawit di Sumatra masih di bawah Rp1.600 per kg, harga batas bawah dalam kesepakatan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama 75 perusahaan sawit. Di tingkat petani Sumatra Utara, harga TBS sawit naik Rp200 per kg dari Rp1.100 – Rp1.200 per kg menjadi Rp1.400 sampai Rp1.510 per
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan rasio pajak alias tax ratio Indonesia paling rendah di antara negara-negara G20 dan Asean. Tercatat rasio pajak Indonesia sebesar 9,11 persen pada akhir 2021. Angka ini naik dari realisasi 2020 yang sebesar 8,33 persen. Capaian itu masih rendah jika dibandingkan dengan sebelum pandemi yaitu 9,76
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, optimistis penerimaan pajak di tahun ini akan melewati target lagi, seperti yang sudah terjadi di 2021. Selain karena faktor adanya windfall alias rejeki nomplok karena kenaikan harga-harga komoditas seperti batu bara, CPO, nikel, dan sebagainya, reformasi pajak juga dinilai sebagai salah satu usaha yang berhasil
Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan izin ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan turunannya sebanyak 2,91 juta ton hingga 19 Juli 2022. Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono memaparkan izin ekspor diberikan dengan dua skema, yakni transisi dan flush out. Untuk transisi, pemerintah memberikan izin ekspor sebanyak
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan resesi ekonomi makin nyata dan mengancam banyak negara. Ancaman itu masih disebabkan oleh pandemi yang belum usai dan makin menjadi akibat perang Rusia dan Ukraina yang hingga saat ini belum usai. Ia mengatakan karena perang itu, negara yang tadinya sudah rapuh akibat covid, makin terpuruk.
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Istaka Karya (Persero) pailit. Putusan itu dibenarkan Sekretaris Perusahaan Istaka Karya Yudi Kristanto. Diperkirakan minggu ini kurator akan meeting dengan manajemen Istaka untuk mengkoordinasikan selanjutnya. Istaka Karya merupakan perusahaan bergerak dalam bidang konstruksi konsorsium dan didirikan pada 1979. Sebelumnya
Pemerintah akan mengembangkan industri minyak makan merah sebagai alternatif dari minyak goreng yang selama ini digunakan masyarakat. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan pengembangan itu sudah dibahas pemerintah dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri bertema hilirisasi sawit pada awal pekan ini. Menurut
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. PP ini merupakan aturan pelaksana dari UU 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Secara umum, peraturan ini mengatur soal pembiayaan atau kredit dan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif, infrastruktur ekonomi kreatif, hingga tanggung jawab pemerintah pusat dan
