Ekonom senior Faisal Basri memprediksi Indonesia mengalami krisis energi pada 2040 karena pasokan energi di Indonesia semakin berkurang. Faisal menjelaskan reserves to production (R/P) minyak Indonesia terus menurun setiap tahunnya hingga tersisa 2,4 miliar barel pada akhir 2020. Jika tidak ada penemuan minyak baru di Indonesia, maka minyak akan habis.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperpanjang gratis tarif pungutan ekspor produk sawit (CPO) dan turunannya sampai 31 Oktober 2022. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menggratiskan tarif pungutan ekspor
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggelontorkan dana sebesar Rp277 miliar untuk membiayai kegiatan pendukung ibu kota nusantara (IKN). Dana tersebut, berasal dari tambahan pagu anggaran 2023 sebesar Rp736 miliar. Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha mengatakan dana itu terdiri dari tambahan rupiah murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan pemerintah akan mengimpor benih kedelai rekayasa genetika atau genetically modified organism (GMO) untuk mengantisipasi krisis pangan di RI. Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono menjelaskan benih itu akan dikembangkan di dalam negeri. Dengan demikian, jumlah pasokan kedelai dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Jika ini berhasil, maka RI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan era harga minyak tinggi berlanjut di tahun depan. Menurutnya, harga minyak sebenarnya sudah di bawah US$100 per barel pada tahun depan. Namun, harganya masih jauh dari normal yang sekitar US$60 per barel di 2023 nanti. Menurutnya pergerakan harga ini sejalan dengan langkah OPEC yang menyatakan
Harga minyak dunia terus merosot. Pada Kamis (1/9) pagi, harga minyak mentah itu melanjutkan penurunannya imbas kekhawatiran ekonomi global dan penguncian wilayah di China. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober jatuh 2,3 persen menjadi US$89,55 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara, minyak mentah berjangka
Badan Anggaran DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melepas harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax sesuai keekonomian. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah lantaran setelah pekan lalu, Menteri Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pertamax juga disubsidi. Said juga menyarankan agar subsidi energi secara keseluruhan dihapuskan dan diganti menjadi
Bandara Halim Perdanakusuma siap melayani penerbangan komersial mulai 1 September 2022. Kementerian Perhubungan telah meminta PT. Angkasa Pura II menyesuaikan kembali rute penerbangan khususnya, yang dialihkan ke bandara lain. Plt. Dirjen Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono meminta AP II menyiapkan fasilitas penunjang operasional penerbangan komersial di bandara tersebut. Ia meyakini
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan modal asing sebanyak Rp120,79 triliun angkat kaki sejak awal tahun hingga 25 Agustus 2022 (year to date/ytd). Menurutnya aliran modal ini memang cukup besar. Aliran dipicu sejak The Fed mengindikasikan akan melaksanakan kebijakan agresif pada Mei 2022 lalu. Indikasi itu membuat pasar berada dalam ketidakpastian
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta restu DPR terkait rencana privatisasi tahunan terhadap lima BUMN, baik dengan skema rights issue maupun penjualan langsung ke investor. Empat BUMN yang akan melakukan rights issue adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN,
Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi besaran subsidi energi yang semua Rp502 triliun kini nyaris menyentuh Rp700 triliun atau tepatnya, Rp698 triliun. Ia menjelaskan anggaran subsidi energi tidak akan dikurangi, karena alokasi pertalite dan solar, berpotensi jebol pada Oktober 2022. Sehingga, mau tak mau negara memang harus menambah alokasi agar cukup
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan kartu kredit pemerintah domestik (KKP Domestik) pada Senin (29/8). Kartu yang berlaku efektif mulai 1 September 2022 ini diyakini bisa memberikan sejumlah manfaat. KKP Domestik merupakan skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kartu kredit pemerintah. Skema
