Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel World Trade Organization (WTO). Hilirisasi juga akan berlanjut meski Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain. Jokowi mengatakan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp110,2 miliar untuk memperbaiki jalan rusak di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adapun ruas jalan yang dimaksud adalah jalan daerah akses wisata Goa Batu Tapak Raja di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan penanganan jalan-jalan
Pemerintah tengah mengevaluasi sistem pendistribusian LPG 3 kg. Hal itu lantaran sejumlah daerah melaporkan kelangkaan elpiji melon itu. “Kita sedang evaluasi sistem pendistribusiannya. Kita harus evaluasi karena harus bisa meminimalisir potensi kebocoran,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Negara, Senin (31/7). Arifin mengungkapkan pasokan gas sebenarnya mencukupi. Pemerintah menyiapkan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim progres pembangunan istana dan kantor presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai 23,2 persen. Ia mengatakan pembangunan kawasan kantor dan istana presiden ditargetkan selesai pada Juni 2024 mendatang. Basuki juga menuturkan pada September 2023 nanti rangkaian atau bila-bilah sayap garuda untuk kantor presiden mulai
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto percaya diri kebijakan wajib parkir dolar AS alias Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diberlakukan Pemerintahan Presiden Jokowi mulai 1 Agustus mendatang bisa menambah devisa sampai US$100 miliar. Potensi penambahan itu bisa didapat setahun setelah kebijakan diterapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, eksportir
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat. Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, sampai 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan khawatir dengan dampak El Nino yang dapat mengganggu kestabilan harga-harga bahan pokok di Indonesia. Menghadapi dampak El Nino, Kemendag berupaya mengimpor 1 juta ton beras dari India. Namun, hal tidak dapat terlaksana karena ada larangan dari India. Meski demikian, Zulkifli mengaku hingga saat ini harga barang
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan kepada pemerintah agar barang impor yang dijual di e-commerce maupun social commerce seperti TikTok Shop dikenakan biaya administrasi tinggi. Peneliti INDEF Nailul Huda meminta agar pengenaan biaya tinggi itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengklaim TikTok berjanji tidak akan menggarap Project S yang mematikan UMKM Indonesia. “Saya melihat Project S TikTok di Inggris dan beberapa negara lain itu sangat memukul produk lokal ya, kecanggihan teknologi dan algoritma mereka. Kemarin kita sudah meeting dengan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke China, di mana salah satu agendanya bertemu pengusaha membahas investasi hingga mobil listrik. Agenda utama Jokowi sejatinya bertemu Presiden China Xi Jinping, bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis dan komprehensif kedua negara. Ia akan membahas sejumlah agenda prioritas dengan Xi, mulai dari
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pencairan dana bagi hasil (DBH) sawit minimal 4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah. Aturan yang menjadi landasan pencairan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, yang diteken Jokowi 24 Juli 2023. Alokasinya berdasarkan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ada delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah tanggung jawabnya yang bakal mundur penyelesaiannya ke semester II 2024. Basuki segera menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) supaya diberikan dispensasi
