Presiden Joko Widodo (Jokowi) tebar pemanis bagi investor untuk masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Salah satunya dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha
Perusahaan energi asal Amerika Serikat (AS) Air Products and Chemicals, Inc mundur dari konsorsium proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang semula digarap bersama BUMN RI, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero). Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat ekonomi digital Indonesia tertinggal jauh dari India. Fokus RI hanya di sisi konsumsi, seperti e-commerce hingga fintech. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan Indonesia harus mulai beralih kepada sisi produksi dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM). India sudah jauh di depan dengan
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan perkembangan terbaru kasus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang menjadi program bersih-bersih BUMN. Hal ini sempat disinggung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana mengatakan, hingga saat ini ada 12 perusahaan plat merah yang sedang dalam pantauan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons 39 pejabatnya yang rangkap jabatan menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Wamenkeu Suahasil Nazara hingga Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh. Menurut Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo pejabat Kemenkeu merangkap jabatan karena melekat tanggung jawab dan membuat koordinasi lebih mudah. “Kalau di kami, bendahara negara,
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, yang terbakar akan dipindahkan ke lahan milik Pelindo. Pembangunan depo BBM baru itu diperkirakan akan dimulai pada akhir 2024, serta membutuhkan waktu kurang lebih 2 hingga 2,5 tahun. Hal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan empat insentif untuk pembelian hingga pengembangan industri hulu kendaraan listrik seperti industri baterai, stasiun pengisian baterai, serta industri komponen. Pertama, insentif penurunan bobot risiko kredit Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) perbankan menjadi 50 persen bagi produksi dan konsumsi KLBB (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai) dari
Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakan ekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi. Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal
Presiden Jokowi memberikan karpet merah untuk tenaga kerja asing (TKA) untuk bekerja lama di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Karpet merah ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Dalam Pasal 22,
Indonesia memegang tongkat estafet kepemimpinan ASEAN pada tahun ini. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, ASEAN menjadi salah negara kawasan atau episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. “Kita terus melakukan reformasi perdagangan dan investasi. Sementara negara-negara lain melakukan fragmentasi kebijakan tertutup. Tapi ASEAN secara umum membuka perdagangan dan investasi kita,” jelas
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan pemerintah akan memberikan subsidi kendaraan listrik mulai 20 Maret tahun ini. Ia mengatakan subsidi diberikan untuk meningkatkan keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas, serta memacu perkembangan industri otomotif energi baru. Dalam kesempatan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 10 hari ke depan. Pemerintah juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT
