Presiden Jokowi menyoroti harga beras yang meroket tajam hingga 19,8 persen year to date (ytd).“Kita di 7 provinsi kena Super El Nino, produksi (beras) turun. Inilah yang harus semuanya waspada dan tidak menganggap situasi ini biasa-biasa saja. Saya cek terakhir beras sudah naik 19,8 persen year to date (ytd) atau
KPPU menyelidiki 44 layanan pinjaman online (pinjol) yang menjadi terlapor dalam dugaan monopoli bunga utang. Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean menyebut kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Keputusan ini diambil dalam Rapat Komisi pada Rabu (25/10) lalu. “Dalam tahap penyelidikan ini, KPPU telah menetapkan 44 penyelenggara peer-to-peer (P2P)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal alasan penggunaan air tanah dan sungai yang kini harus berizin pemerintah. Plt Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah bukan untuk membatasi gerak-gerik masyarakat. “Intinya bukan membatasi
Presiden Joko Widodo akan meletakkan batu pertama (groundbreaking) 10 proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp12,5 triliun pada 1 November-3 November 2023. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ini adalah groundbreaking tahap kedua yang bakal dipimpin langsung Presiden Jokowi. Sebelumnya, Jokowi memimpin peletakan batu pertama proyek konsorsium Bos Agung
Presiden Jokowi meresmikan pengoperasikan Tol Indralaya-Prabumulih pada Kamis (26/10). Saat meresmikan tol tersebut, ia memerintahkan agar tol yang merupakan bagian Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) disambungkan dengan kawasan pertanian, wisata, perkebunan, dan industri. Tujuannya, agar tol itu dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Jokowi menekankan ketersediaan infrastruktur di Indonesia harus terus ditingkatkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan program pembagian cadangan beras pemerintah hingga 2024 apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi. “Program bantuan pangan ini akan kami rancang kembali pada tahun 2024, akan tetapi dengan catatan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini mencukupi,” kata Jokowi saat meninjau bantuan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah masih perlu merevisi 8 aturan di kementerian terkait demi membendung banjir barang impor ke Indonesia. Airlangga menyebut ini adalah tindak lanjut rapat bersama Presiden Joko Widodo, di mana ada beberapa pengawasan post border yang diubah menjadi border. Mengutip laman Kementerian Perdagangan dan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2023 surplus Rp67,7 triliun atau 0,32 persen dari produk domestik bruto (PDB).“Dengan posisi ini, pendapatan negara dan belanja negara, maka posisi APBN adalah dalam surplus Rp67,7 triliun atau 0,32 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan duit negara akan terkuras Rp3,2 triliun untuk insentif baru yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sektor properti. Ia merinci Rp2 triliun dihabiskan untuk penggratisan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar. Rinciannya, Rp300 miliar pada November 2023-Desember
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah merogoh kocek negara sebesar Rp7,52 triliun untuk dana bantuan langsung tunai (BLT) El Nino yang akan dibagikan pemerintah pada November-Desember 2023. Sri Mulyani mengatakan dana sebesar itu akan dibagikan ke setidaknya 18,8 juta warga miskin. Ia mengatakan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT ini
residen Jokowi akan menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar. Informasi itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Negara (24/10). Airlangga mengatakan gratis PPn itu akan diberlakukan Jokowi sampai dengan Juni 2024. “Sesudah Juni, PPN 50 persen ditanggung pemerintah,” tambahnya. Tak
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji melunasi utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp17,07 triliun terkait pengadaan pupuk subsidi. “Itu (utang pemerintah ke PT Pupuk) bagian dari kita siapkan sampai akhir tahun nanti banyak dari kewajiban-kewajiban pemerintah,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu usai menghadiri BNI
