Pengamat transportasi dari The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Etsa Amanda menilai subsidi kendaraan listrik lebih tepat diberikan kepada transportasi publik dibandingkan kendaraan pribadi. Alasan pertama, transportasi publik memiliki jarak tempuh harian yang jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan pribadi. Kedua, terkait dampak pada ekonomi yaitu jumlah bus
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda terhadap tujuh perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng di tengah kelangkaan pada tahun lalu. KPPU menjelaskan tujuh perusahaan itu melanggar Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia. Oleh sebab itu, KPPU menjatuhkan denda mencapai Rp71,28 miliar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengatur wilayah pertambangan mineral radioaktif yang menjadi bahan tenaga nuklir. Hal Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Dalam Pasal 14 (3) PP 25/2023, gubernur dalam menentukan wilayah pertambangan (WP) harus mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya usulan dari instansi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal berperan sekitar 20 persen dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pada 2022 lalu, Jokowi mengatakan IKN bakal dibangun bertahap, pemerintah butuh suntikan dana sekitar Rp466 triliun-Rp486 triliun hingga 2045 mendatang untuk merealisasikan Ibu Kota baru tersebut. Pada
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi. Jokowi didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia di Istana Bogor. Usai pertemuan, Sri Mulyani menyampaikan ringkasan hasil lawatan US-ASEAN Business Council tersebut. Sri
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) bakal tertahan karena berbagai risiko. Salah satunya, ancaman gagal bayar utang. Bila AS tak bisa membayar utang yang jatuh tempo pada Juni ini, maka risiko stabilitas sistem keuangan bakal meningkat. Pasalnya, sampai saat ini negosiasi mengenai rencana kenaikan batas utang antara
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan realisasi investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) masih kurang. Menurutnya, agar sektor tersebut bisa maju investasi yang dibutuhkan harus lebih dari Rp100 triliun. Adapun realisasi investasi sektor parekraf dari 2020 hingga kuartal I-2022 tercatat baru mencapai Rp5,31 triliun. “Kalau
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim realisasi investasi swasta ke Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan dimulai pada Agustus atau September 2023 usai pembangunan infrastruktur dasar rampung. Bahlil memastikan sudah banyak investor swasta yang telah menyampaikan komitmennya meski masih merahasiakan nama-nama investor swasta yang akan terlibat
Kementerian PUPR angkat suara soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden JokoWidodo (Jokowi). Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS). “Yang disebut bahwa pembangunan
Bank Indonesia (BI) menyatakan permintaan pembiayaan korporasi pada April 2023 tumbuh terbatas yang tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi sebesar 19,8 persen lebih rendah dari SBT 24 persen pada Maret 2023. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan mayoritas pembiayaan bersumber dari dana sendiri diikuti pembiayaan dari
Utang pemerintah kembali jadi perbincangan hangat setelah komentar Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun. Menurutnya, pembayaran utang itu tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dikarenakan jumlah utangnya juga sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), per
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid menyampaikan sederet kekhawatiran pengusaha yang masih wait and see untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara antara lain masalah siber, tanah, insentif dan kelangsungan listrik. Arsjad mengibaratkan kondisi investor dengan pemerintah saat ini masih dalam tahap masa pacaran sebelum menikah.
