Presiden Jokowi memerintahkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyiapkan pedoman bagi investor ibu kota baru atau IKN Nusantara. Suharso menyebut pedoman itu sebagai modal untuk berbincang dengan calon investor. Ia memastikan pedoman akan rampung sesuai tenggat yang diberikan Jokowi. Suharso mengklaim banyak calon investor yang akan berinvestasi di IKN Nusantara.
Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk (capital inflow) ke pasar keuangan domestik sebesar Rp520 miliar pada 6-9 Juni 2022. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkap aliran modal asing itu masuk lewat Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp990 miliar dan pasar saham sebesar Rp1,5 triliun.
Inflasi Amerika Serikat (AS) pada Mei 2022 mencapai 8,6%. Angka itu merupakan yang tertinggi sejak Desember 1981. Laju inflasi yang sangat panas itu memicu taruhan bahwa Federal Reserve akan menjadi lebih agresif dalam mencoba mendinginkan tekanan laju kenaikan harga. Salah satunya caranya dengan menaikkan suku bunga acuan yang lebih tinggi
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mempercepat beberapa pembangunan infrastruktur. Beberapa diantaranya ditargetkan selesai pada 2024 mendatang. Secara rinci, proyek-proyek tersebut meliputi konektivitas jalan & jembatan, bendungan, pengolahan sampah hingga pembangunan pipa gas. Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah akan menjadi bendungan tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 159 meter dan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp13,76 triliun untuk program padat karya tunai (PKT) pada 2023. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan alokasi anggaran program padat karya tahun depan, hampir mirip dengan pagu tahun ini yang sebesar Rp13,64 triliun. Program padat karya tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk membangun infrastruktur dasar di ibu kota negara (IKN) Nusantara dari 2022 hingga 2024 membutuhkan dana Rp43,73 triliun. Usulan untuk April 2022 kemaren ini adalah Rp5 triliun. Basuki menjelaskan pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun tersebut.
IMF akan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen. Seorang petinggi IMF menyatakan pemangkasan dilakukan di tengah berlanjutnya kemerosotan kondisi ekonomi global. Salah satu kemerosotan dipicu oleh perang yang berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina, dan lonjakan inflasi di sejumlah negara. Kemerosotan juga dipicu oleh
Ekonomi global masih dibayangi sejumlah risiko. Usai pandemi COVID-19 reda, ekonomi global kini dibayangi oleh risiko kenaikan inflasi. Ancaman inflasi diperkirakan terus menjadi topik yang hangat. Bahkan, masalah ini diprediksi dibahas dalam pertemuan G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam pertemuan Islamic Development Bank (IsDB) belum lama ini dibahas
Kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) tengah di ambang resesi. Proyeksi itu berdasarkan pelacak Pendapatan Domestik Bruto (PDB) The Atlanta Federal Reserves yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS hanya 0,9 persen pada kuartal II 2022, turun dari kuartal I yang masih mampu tumbuh 1,5 persen. Konsumsi rumah tangga yang menopang 70 persen
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen pada 2022. Proyeksi ini turun dari sebelumnya yang sebesar 5,2 persen pada rilis Desember 2021. Dalam laporannya, OECD menyebutkan untuk kelompok pengeluaran satu-satunya yang akan mengalami kontraksi adalah konsumsi pemerintah
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera melakukan audit terhadap perusahaan sawit. Audit tersebut dilakukan untuk memperketat pengawasan terkait tata kelola dan kebijakan minyak goreng. Menurut Luhut, masalah minyak goreng mulai berangsur membaik. Kendati demikian, ia masih akan berkeliling
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah (pemda) mampu menjaga Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah alias APBD. Secara khusus, Sri Mulyani meminta pemda mampu mengelola keuangannya secara mandiri, terutama jika nanti dalam kondisi transfer anggaran ke daerah dipangkas. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencari ‘Menteri Keuangan’ yang mumpuni untuk mengelola
