PT PLN (Persero) memberikan diskon pengisian daya untuk mobil listrik hingga 30 persen, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat penggunaan kendaraan itu untuk pemerintah.Selain itu, pemberian diskon itu diberikan seiring dengan arahan untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di seluruh perusahaan BUMN. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan saat
Kementerian BUMN mempercepat program kendaraan listrik di lingkungan perusahaan milik negara, untuk mengurangi konsumsi BBM, di tengah tingginya minyak dunia. Percepatan program itu dikeluarkan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ia mengajak BUMN untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik kendaraan roda dua maupun roda
PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengatakan jadwal operasional light rail transit (LRT) Jabodebek mundur dari target awal 2022 menjadi Juni 2023. Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson mengatakan pembangunan fisik LRT Jabodebek sebenarnya sudah mencapai 96 persen saat ini. Namun, perusahaan masih harus memastikan faktor keamanan penumpang. Lebih lanjut
Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan menyepakati penerimaan negara dan belanja negara naik pada tahun depan. Sedangkan, defisit anggaran tetap 2,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan kenaikan penerimaan negara ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang meningkat Rp2,9 triliun dari sebelumnya Rp740,1 triliun menjadi
Pemerintah menargetkan percepatan kebijakan satu peta (one map policy) rampung pada 2024. Hal itu untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan kegiatan itu meliputi kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan informasi geospasial (IG). Peta
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pihaknya akan mendorong penggunaan kendaraan listrik di perusahaan-perusahaan pelat merah. Hal itu guna mendukung percepatan transisi energi berkelanjutan. BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan komitmen pemerintah termasuk dalam percepatan transisi energi berkelanjutan. Erick
Wacana Indonesia untuk melakukan impor minyak mentah asal Rusia rupanya semakin rumit. Pasalnya, sejumlah pemegang obligasi global (global bond) yang diterbitkan PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan dari Amerika Serikat maupun negara Barat lainnya. Direktur Utama Pertamina Periode 2006-2009 Ari Soemarno mengatakan, dirinya mendapat kabar bahwa ada semacam peringatan dari pemegang
Perusahaan financial technology (fintech) atau pinjaman online (pinjol) mencatat kerugian hingga Rp114,08 miliar pada Juli 2022 atau besar pasak daripada tiang. Kerugian ini menciut dibanding bulan sebelumnya, yakni Rp116,75 miliar. Kerugian perusahaan pinjol dikarenakan beban operasionalnya tinggi mencapai Rp4,69 triliun per Juli 2022. Sementara pendapatan operasionalnya hanya Rp4,61 triliun. Jika
Kredit macet atau lebih dari 90 hari di industri financial technology (fintech) alias pinjaman online (pinjol) tembus Rp1,21 triliun per Juli 2022. Angkanya tumbuh sekitar 8 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp1,11 triliun pada Juni 2022. Pinjaman macet pinjol tersebut terdiri dari pinjaman online perorangan sebesar Rp1,10 triliun dan
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara percaya diri pertumbuhan ekonomi RI akan tembus 5,1 persen sampai 5,4 persen tahun ini meski harga BBM jenis pertalite, solar bersubsidi, dan pertamax naik. Suahasil tak menampik bahwa harga barang akan melonjak setelah pemerintah mengerek harga BBM sejak Sabtu (3/9) lalu. Hal itu akan membuat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah. Beleid tersebut diteken Jokowi dan diundangkan pada 31 Agustus 2022. Sesuai Pasal 1 (1) Perpres
Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkap solusi jangka pendek dan panjang yang harus ditempuh pemerintah untuk mencegah anggaran subsidi BBM bengkak lebih besar dari saat ini. Desain APBN dinilainya tidak ideal karena lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa ditunda. Solusi jangka pendek agar subsidi BBM tak bengkak
