Universitas Harvard memprediksi Indonesia akan menjadi bagian negara pemimpin ekonomi dunia pada 2031 bersama dengan China dan tiga negara lainnya. Mengutip situs Harvard, Jumat (25/8), para peneliti dalam kajian Atlas Kompleksitas Ekonomi memperkirakan setidaknya ada lima negara akan memimpin pertumbuhan ekonomi global di masa mendatang yakni Indonesia, China, India, Uganda,
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, optimis Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin ekonomi digital ASEAN. Hal ini didukung dengan jumlah penduduk yang besar dan populasi internet yang terus meningkat. Pada acara Symposium on Digital Economy and Sustainability, di Jakarta, Kamis (24/08), dia memaparkan potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan
Bank Indonesia (BI) menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menarik lebih banyak modal asing masuk ke Tanah Air. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan SRBI adalah instrumen terbaru operasi moneter di tengah gejolak yang tak menentu di pasar keuangan global. Perry menjelaskan SRBI adalah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan beragam permasalahan global yang terus menjadi ancaman bagi banyak negara seperti konflik bersenjata, krisis pangan, dan dampak perubahan iklim. Hal ini ia sampaikan dalam partisipasinya di KTT BRICS, yang diadakan di Afrika Selatan pada Kamis (24/8). KTT BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China,
Senior Vice President Research Technology & Innovation PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan, sebagai BUMN energi Pertamina terus mengembangkan teknologi untuk dekarbonisasi operasional dalam rangka mendukung transisi energi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Oki disela-sela keikutsertaannya dalam Sustainability Summit B20 yang berlangsung di New Delhi India, pada 22 sampai 27
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal. Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Ia mengatakan 3,3
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Aturan itu akan menjadi pedoman dan acuan perdagangan karbon. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menjelaskan POJK bursa karbon merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
India mengklarifikasi tidak ada rencana menerapkan pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati. Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan ekspor semacam itu. “Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak,” kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras
Pendanaan untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dinilai kurang menarik bagi investor. Padahal, program tersebut masuk dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Direktur Eksekutif Tenggara Strategics Riyadi Suparno mengatakan pendanaan pensiun dini PLTU batu bara sulit didapat dari bank komersial lantaran belum masuk dalam taksonomi
Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan ada dua alasan dibalik rencana penyatuan atau merger tiga perusahaan penerbangan yakni Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air. Merger merupakan lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan Kementerian BUMN terhadap empat Pelindo pada 2021 lalu. “Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, (itu)
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGE) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Africa Geothermal International (AGIL). Perjanjian kerja sama ini ditempuh PGE untuk mengembangkan potensi panas bumi pada konsesi Longonot di Kenya. AGIL merupakan anak usaha dari AGIL No.1 Limited, perusahaan terbatas di Kenya yang bergerak di bidang pengembangan energi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memprediksi potensi kerugian negara akibat perubahan iklim sepanjang 2020 hingga 2024 mencapai Rp544 triliun. “Potensi kerugian ini akan berasal dari penggenangan pesisir, kelangkaan air, kecelakaan kapal, penurunan produktivitas beras, peningkatan kasus penyakit sensitif, dan sebagainya,” kata Suharso dalam
