Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengantongi total Rp71,72 miliar dari pajak kripto dan fintech. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyebut pendapatan tersebut dikantongi pemerintah selama Januari 2024. Tak kalah banyak, pajak fintech alias peer to peer (P2P) lending juga mencapai puluhan miliar. Suryo menyebut pemerintah meraup Rp32,59 miliar dari pajak fintech
Deputi Gubernur BI Aida S Budiman menjelaskan kenaikan berdampak terhadap inflasi tanah air. Untuk mengantisipasi hal ini, BI akan memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga komunikasi dengan pihak-pihak lainnya. Selain itu, lanjutnya, pemerintah kini tengah memastikan kecukupan cadangan beras pemerintah (CBP). Aida menjelaskan hal ini disebabkan oleh El
Bank Indonesia (BI) memprakirakan pertumbuhan ekonomi pada 2024 akan meningkat dalam kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen ditopang oleh beberapa faktor. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan prospek ini dipengaruhi oleh membaiknya ekspor, sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia, serta tetap baiknya permintaan domestik didukung oleh positifnya keyakinan pelaku ekonomi. Di
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan prinsip perdagangan global yang berlaku saat ini bukan lagi free trade atau pasar bebas, melainkan ‘friendshoring’. Dalam paparannya, ia menjelaskan bagaimana fragmentasi dunia sekarang telah menimbulkan pergeseran kebijakan rantai pasok, perdagangan, dan investasi global. Di tengah situasi ketidakpastian global tersebut, Sri Mulyani memastikan Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Indonesia rugi Rp544 triliun imbas perubahan iklim atau climate change. Kerugian ini terhitung pada 2020-2024. Untuk mengatasi kerugian tersebut, Sri Mulyani mengatakan khusus Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan lembaga dan stakeholder lain menerapkan kebijakan Penandaan anggaran Perubahan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap beberapa alasan mengapa banyak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tumbang di Indonesia belakangan ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut pihaknya memang menargetkan memangkas jumlah BPR di Tanah Air. Ini sesuai dengan amanah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk impor mobil listrik utuh (Completely Built-Up/CBU) dan terurai lengkap (Completely Knocked-Down/CKD) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/ atau
Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara soal kondisi Jepang dan Inggris yang resmi masuk ke jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi yang minus dua kuartal berturut-turut. Menteri yang dikenal dengan sapaan akrab Ani menyebutkan kondisi tersebut akan mengancam perekonomian dunia secara keseluruhan, termasuk Indonesia sehingga harus dicari cara mengantisipasinya. Menurut Ani,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyurati perbankan agar memberikan kredit kepada UMKM, termasuk untuk urusan konsumtif, hingga bantuan biaya pendidikan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae merasa perlu mendorong penyaluran kredit kepada UMKM agar target 30 persen bisa tercapai. Dian paham bahwa masalah pemberian utang biaya pendidikan akan banyak
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut perusahaan mobil listrik asal Vietnam VinFast akan membangun pabrik di Indonesia tahun ini. Agus mengatakan ada sejumlah calon lokasi pabrik, beberapa di antaranya adalah kawasan industri yang sudah pernah dibangun. “Tahun ini akan mulai konstruksi,” kata Agus usai rapat dengan Jokowi terkait investasi VinFast
Kementerian Pertanian (Kementan) heran harga beras di Indonesia tetap mahal, meski stoknya diklaim melimpah. Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menyebut ada limpahan stok beras pada Januari 2024 berkat surplus akhir tahun lalu. Ia mengatakan ada surplus 3 juta ton dari selisih produksi serta impor dengan konsumsi
Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian di bidang penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida atau carbon capture storage (CCS). Singapura menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian di bidang tersebut dengan Indonesia. Melansir Reuters, Kamis (15/2), Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan Indonesia dan Singapura
