Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim progres pembangunan istana dan kantor presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai 23,2 persen. Ia mengatakan pembangunan kawasan kantor dan istana presiden ditargetkan selesai pada Juni 2024 mendatang. Basuki juga menuturkan pada September 2023 nanti rangkaian atau bila-bilah sayap garuda untuk kantor presiden mulai
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto percaya diri kebijakan wajib parkir dolar AS alias Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diberlakukan Pemerintahan Presiden Jokowi mulai 1 Agustus mendatang bisa menambah devisa sampai US$100 miliar. Potensi penambahan itu bisa didapat setahun setelah kebijakan diterapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023, eksportir
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengakui aturan konversi motor listrik masih perlu diperbaiki, terutama dari sisi syarat. Hal ini tercermin dari target 50 ribu konversi motor listrik hingga akhir tahun, sampai 27 Juli 2023, baru 4.578 masyarakat yang daftar untuk ikut program tersebut. Artinya, masih sekitar
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan khawatir dengan dampak El Nino yang dapat mengganggu kestabilan harga-harga bahan pokok di Indonesia. Menghadapi dampak El Nino, Kemendag berupaya mengimpor 1 juta ton beras dari India. Namun, hal tidak dapat terlaksana karena ada larangan dari India. Meski demikian, Zulkifli mengaku hingga saat ini harga barang
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan kepada pemerintah agar barang impor yang dijual di e-commerce maupun social commerce seperti TikTok Shop dikenakan biaya administrasi tinggi. Peneliti INDEF Nailul Huda meminta agar pengenaan biaya tinggi itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengklaim TikTok berjanji tidak akan menggarap Project S yang mematikan UMKM Indonesia. “Saya melihat Project S TikTok di Inggris dan beberapa negara lain itu sangat memukul produk lokal ya, kecanggihan teknologi dan algoritma mereka. Kemarin kita sudah meeting dengan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke China, di mana salah satu agendanya bertemu pengusaha membahas investasi hingga mobil listrik. Agenda utama Jokowi sejatinya bertemu Presiden China Xi Jinping, bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis dan komprehensif kedua negara. Ia akan membahas sejumlah agenda prioritas dengan Xi, mulai dari
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pencairan dana bagi hasil (DBH) sawit minimal 4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah. Aturan yang menjadi landasan pencairan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit, yang diteken Jokowi 24 Juli 2023. Alokasinya berdasarkan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ada delapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah tanggung jawabnya yang bakal mundur penyelesaiannya ke semester II 2024. Basuki segera menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) supaya diberikan dispensasi
Indonesia akan masuk menjadi anggota baru Organisasi Negara untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Artinya, Indonesia bakal menjadi negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) pertama yang menjadi anggota OECD. Informasi itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Komplek Istana Negara, Rabu (26/7). Ia mengatakan Indonesia sudah menerima surat
PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela, di mana PHE yang bekerja sama dengan Petronas melalui Petronas Masela Sdn. Bhd. (Petronas Masela) mengambil alih kepemilikan SUOS sebesar 35 persen
Bank Indonesia (BI) batal mengenakan biaya layanan QRIS bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) sebesar 0,3 persen. Tapi pembatalan tak berlaku untuk semua jenis transaksi. Pembatalan hanya dilakukan untuk transaksi di bawah Rp100 ribu. Sementara itu, untuk transaksi di atas Rp100 ribu, tetap kena biaya Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0,3
