Pengusaha minyak goreng membantah memiliki utang Rp130 miliar kepada perusahaan ritel. Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, pengusaha ritel tidak berani mengatakan bahwa dana sebesar Rp130 miliar sebenarnya adalah kerugian atas kebijakan pemerintah yang mewajibkan peritel menjual minyak goreng kemasan premium sesuai harga eceran tertinggi
Kementerian PPN/Bappenas mengklaim klaster industri kimia di Kalimantan Timur dapat menyumbang US$6,5 miliar atau Rp97,3 triliun (kurs Rp14,981 per dolar AS) pada produk domestik bruto (PDB) nasional dan lapangan pekerjaan hampir 40 ribu orang. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan pengembangan industri kimia di Kalimantan Timur tersebut
PT HM Sampoerna Tbk bekerja sama dengan 21 ribu petani dalam program kemitraan Sistem Produksi Terpadu. Dengan program ini, serapan hasil panen tembakau diharapkan dapat meningkat. Dalam program kemitraan, petani akan didampingi PT Sadhana Arifnusa selaku pemasok yang membimbing petani dari mulai penanaman hingga panen demi menjaga kualitas tembakau. Kepala
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kebijakan ekspor Ukraina menjadi biang kerok harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit jeblok di bawah Rp1.000 per kg. Luhut mengatakan Ukraina kembali membuka keran ekspor minyak nabati sunflower atau minyak biji matahari. Sebelumnya, ekspor produk itu tak dilakukan selama
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah belum maksimal membantu memajukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini tercermin dari penyaluran kredit untuk UMKM yang hanya 18,7 persen, yakni sebesar Rp1.127 triliun dari total kredit Rp6,2 triliun. Menurut Bahlil, rendahnya kredit perbankan kepada UMKM
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp2,5 triliun dari perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (PMSE) sepanjang Januari hingga Juni 2022. Penerimaan PPN itu didapatkan dari penyelenggara PMSE seperti Google, Netflix, Zoom, Facebook, Tokopedia, Shopee hingga Spotify. “Untuk 2022 sendiri, total setoran yang diterima sebesar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek infrastruktur Jalan Nasional Lingkar Nias dan Jembatan Idano Sibolou di Kabupaten Nias Barat, Rabu (6/7). Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, Jembatan Idano Sibolou memiliki panjang 50 meter. Jembatan yang selesai dibangun pada 2021 itu memakan biaya Rp13,74 miliar. Pembangunan infrastruktur di Pulau Nias dilakukan untuk
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengatakan harga buah tandan segar (TBS) kelapa sawit masih berada di bawah Rp1.000 per kilogram (kg) di banyak daerah Indonesia. Bahkan, harga TBS di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, anjlok hingga Rp650 per kg. Kepada Bidang Organisasi dan Anggota SPKS Sabarudin mengatakan bahwa sejak larangan ekspor
Bank Dunia menyebut resesi ekonomi global sudah di depan mata. Dalam laporan Global Economic Prospect June 2022 (GEP), Bank Dunia menyebutkan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Amerika Serikat diproyeksikan resesi ekonomi berdasarkan data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) The Atlanta Federal Reserves yang
Bank Dunia mengucurkan pinjaman senilai US$350 juta atau setara Rp5,25 triliun (kurs Rp15 ribu per dolar AS) kepada Indonesia. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen menyebut pembiayaan baru yang diberikan pada 29 Juni 2022 lalu akan mendukung peningkatan dan perlindungan pembangunan modal manusia di Indonesia. Pembiayaan
Pasar saham dan obligasi negara berkembang Asia, di luar China, mengalami goncangan hebat pada kuartal lalu. Kenaikan suku bunga acuan bank sentral negara maju serta lonjakan inflasi membuat investor asing memilih kabur dari Asia. Dilansir dari The Business Times, arus modal asing keluar (capital outflow) dari tujuh pasar saham negara
Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 4,1 triliun untuk PT KAI (Persero). PMN untuk PT KAI itu diprotes oleh beberapa Fraksi Komisi VI. Fraksi PKS secara bulat menyatakan tidak setuju dan meminta PMN untuk PT KAI ditunda. Sementara itu Fraksi Gerindra setuju dengan catatan.
