Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menolak rencana Perum Bulog untuk mengimpor beras sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri. Hal ini menyusul statement Bulog yang mengatakan cadangan beras saat tidak memenuhi target pemerintah yaitu 1,2 juta ton. Padahal, Kementerian Pertanian sendiri mengatakan pasokan beras masih cukup
Indonesia kalah gugatan sengketa larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Informasi itu disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR Senin (21/11). Dalam rapat, Arifin membacakan hasil final putusan panel WTO di Dispute Settlement Body (DSB) atas perkara larangan ekspor nikel Indonesia yang
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan mencecar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif soal fakta bahwa 90 persen tambang nikel Indonesia dikuasai China. Zulfikar menekankan jangan terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor satu baterai lithium jika hanya mengandalkan nikel. Pasalanya, penggunaan lithium
Pemerintah Indonesia dan China sepakat membangun kerja sama di sektor ekonomi digital. Hal itu dilakukan melalui Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Wentao, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Rabu (16/11). MoU tersebut mengatur
Kementerian Pertanian buka suara alasan Bulog kesulitan menyerap beras langsung dari petani. Padahal, saat ini ada 1,8 juta ton beras yang siap diserap. Direktur Serealia Kementerian Pertanian Ismail Wahab menjelaskan perbedaan harga yang ditawarkan Bulog dengan harga pasar cukup berbeda. Oleh sebab itu, sejumlah pengepul lebih memilih untuk menjual beras
Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap pasokan beras nasional sebanyak 8,05 juta ton masih cukup hingga akhir tahun. Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ismail Wahab menjelaskan pasokan tersebut tersebar di rumah tangga, penggilingan, hotel restoran dan kafe (horeka), pedagang dan bulog. Ismail mengakui pasokan yang dimiliki tahun ini memang menurun
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik kesepakatan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dalam program Energy Transition Mechanism (ETM). Dana US$250 juta sampai US$300 juta atau setara Rp4,7 triliun (asumsi kurs Rp15.692 per dolar AS) dianggap terlalu jumbo. Masa operasional PLTU Cirebon-1 bahkan dihitung 40 sampai 50
Indonesia berpotensi kehilangan dana hibah atau pinjaman US$20 miliar atau setara dengan Rp314 triliun (asumsi kurs Rp15.717 per dolar AS) untuk transisi energi. Risiko kehilangan dana yang disebut Just Energy Transition Partnership (JETP) itu muncul jika Indonesia tidak transparan dan adil dalam pengembangan energi terbarukan. JETP adalah dana hibah atau
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan perwakilan Australia dan Kanada untuk merumuskan formula organisasi negara-negara penghasil nikel. Inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia. Ia menyebut organisasi khusus negara penghasil
Managing Director of Operations World Bank Axel van Trotsenburg, mengungkapkan dukungannya terhadap langkah transformasi ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di sela-sela Business 20 Summit di Nusa Dua, Bali. Apalagi, lanjut Trotsenburg, dukungan World Bank terhadap reformasi ekonomi Indonesia telah terjalin sejak
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi. Buwas, mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan maupun petani. Walhasil, stok CBP saat ini di gudang Bulog hanya
Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman atau utang senilai US$500 juta atau setara dengan Rp7,5 triliun untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Peningkatan inklusi keuangan itu dilakukan untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi kelompok rentan, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, pemuda, dan penduduk desa“ADB akan melaksanakan subprogram
