Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Percepatan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah. Beleid tersebut diteken Jokowi dan diundangkan pada 31 Agustus 2022. Sesuai Pasal 1 (1) Perpres
Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkap solusi jangka pendek dan panjang yang harus ditempuh pemerintah untuk mencegah anggaran subsidi BBM bengkak lebih besar dari saat ini. Desain APBN dinilainya tidak ideal karena lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur yang sebetulnya bisa ditunda. Solusi jangka pendek agar subsidi BBM tak bengkak
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap alasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jebol. Luhut menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat mengalami kenaikan yang cukup pesat selama satu dekade terakhir. Menurutnya, hal ini tentu berpengaruh pada kenaikan jumlah penggunaan kendaraan bermotor, yang berimplikasi kepada kenaikan subsidi BBM. Luhut
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim setidaknya 5 negara sudah menyatakan siap berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kelima negara itu yakni Uni Emirat Arab, China, Korea, Jepang dan Taiwan. Tak hanya kelima negara tersebut, bahkan ada negara Eropa juga yang
Pemerintah akan membentuk konsorsium untuk mengambil alih 35 persen hak partisipasi Shell dalam pembangunan Proyek Kilang Gas Alam Cair (LNG) Abadi di Blok Masela, Provinsi Maluku. Rencananya, konsorsium itu terdiri dari Indonesia Investment Authority (INA), Pertamina, dan beberapa perusahaan lain yang dijajaki Menteri BUMN Erick Thohir. Proyek Kilang LNG Abadi
Menteri BUMN Erick Thohir akan mewajibkan seluruh perusahaan BUMN menggunakan mobil listrik. Terutama, direksi yang mendapatkan kendaraan dinas dari pemerintah. Langkah ini ia lakukan sebagai salah satu untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah. Kementerian BUMN juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan umum. Di mana, kendaraan umum yang dimiliki pemerintah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi kewenangan bagi pemerintah untuk memblokir dan menyita aset pemilik utang negara yang nekat tidak membayar. Kewenangan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus
Bank Indonesia melihat ancaman stagflasi terhadap perekonomian akibat kenaikan harga komoditas yang masih terus berlanjut masih sangat tinggi. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Solikin M Juhro mengatakan saat ini harga komoditas seperti minyak masih sangat tinggi karena perang antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda usai dalam waktu
Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mempromosikan roadmap atau peta jalan ekonomi biru untuk mengembangkan potensi sumber daya laut Indonesia, dalam side event G20 di Belitung. Suharso menjelaskan Indonesia memiliki modal besar untuk pengembangan ekonomi biru, yaitu 17.508 pulau, 290 ribu km² area laut teritorial, 3 juta km² Zona
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan ibu kota baru (IKN) menjadi proyek strategis nasional (PSN). IKN ditetapkan sebagai PSN agar mempermudah pembangunan proyek tersebut. Pasalnya, berdasar PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan PSN, proyek jenis ini memang mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah. Keistimewaan berkaitan dengan pemberian jaminan terhadap sumber pembiayaan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi BBM dan kompensasi energi yang membengkak jadi Rp650 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan anggaran subsidi memang tetap naik, meski pemerintah sudah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar mulai Sabtu (3/9). Namun, kenaikan
Presiden Jokowi akan menguber tagihan utang para debitur uang negara sampai dengan ke anak cucu mereka. Tekad itu tercermin dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dalam Pasal 4 huruf f pp yang ditandatangi Jokowi pada 31 Agustus 2022 Jokowi
