Kementerian Pertanian (Kementan) bakal membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih mulai tahun depan. Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya hanya akan menerbitkan RIPH tersebut paling banyak untuk 650 ribu ton. Arief mengatakan ketentuan jumlah tersebut mengacu pada kebutuhan nasional yang hanya sebanyak 600
Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin ke level 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 18-19 Oktober 2023. Kemudian suku bunga Deposit Facility juga naik 25 basis poin menjadi 5,25 persen persen, dan suku bunga Lending
Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis aturan pembiayaan baru untuk mempercepat pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat segera membuat regulasi terkait pungutan pajak dari layanan ojek online (ojol) dan toko online. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan opsi memungut pajak online tak bisa dihindari. “Untuk pajak online (ojol dan toko online) memang salah satu potensi optimalisasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menko Marves Ad Interim Erick Thohir mengklaim Presiden China Xi Jinping berkomitmen untuk menggelontorkan beras 1 juta ton kepada Indonesia. Komitmen disampaikan Xi Jinping saat bertemu dengan dirinya, Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat Indonesia di Beijing pada Selasa (17/10) kemarin. Gelontoran beras diberikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 21 investor dalam dan luar negeri siap berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan nilai mencapai US$2 miliar atau setara Rp31,45 triliun (asumsi kurs Rp15,728 per dolar AS). Kabar ini ia sampaikan dalam Forum Bisnis Indonesia-Republik Rakyat China (RRC) yang digelar di China World
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Sri Lanka mencabut larangan impor minyak sawit. Menurutnya, CPO yang merupakan komoditas unggulan Indonesia diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan. “Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka,” ungkap Jokowi dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (17/10).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengatakan pemerintah tengah mereview kebijakan investasi di tanah air. Langkah ini dilakukan buntut rentetan masalah yang mewarnai masuknya duit asing ke Indonesia, termasuk meledaknya kerusuhan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Tujuannya,
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama antara kedua negara di Beijing, China, Selasa (17/10). Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Great Hall of The People, Beijing, China pada Selasa (17/10) usai pertemuan bilateral antara Jokowi
Acara Indonesia-China Business Forum, di Beijing, China, Senin (16/10) dimanfaatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meyakinkan para pengusaha Negeri Tirai Bambu itu untuk berinvestasi di tanah air. Jokowi juga meminta para pengusaha China tidak khawatir tentang kondisi Indonesia ketika Pemilu 2024. Hal itu dikarenakan Indonesia telah beberapa kali menggelar pemilu.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi denda Rp100 juta kepada PT Bank Central Asia Tbk atau BCA pada 13 Oktober 2023 lalu. BCA terseret dalam kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan PT Berlian Aset Manajemen. BCA bertindak sebagai bank kustodian dari PT BAM. Sedangkan PT BAM
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sandy Firdaus mengatakan defisit anggaran Rp1,5 triliun yang dihadapi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebenarnya bisa dikelola oleh pemerintah daerah (pemda). Salah satunya, dengan menata ulang fokus (refocusing) anggaran belanja daerah. Sandy juga menjelaskan bahwa defisit dan bangkrut merupakan hal yang berbeda. Sandy
