PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) mencatatkan pertumbuhan sekitar 6 persen arus peti kemas pada semester I tahun 2024 sebanyak 5,84 juta teus, dibandingkan pada 2023 yang sebanyak 5,51 juta teus. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra mengatakan, arus peti kemas tersebut terdiri dari 1,83 juta teus peti kemas internasional
Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengusulkan skema pemungutan premi kewajiban asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) disatukan dengan pembayaran pajak kendaraan. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan agar semua ekosistem seperti pemerintah daerah hingga Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bisa bekerja.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan pemasangan bilah terakhir garuda Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai. “Alhamdulillah kita melihat dan melakukan pelaksanaan pemasangan bilah ke-4650 yang menandai selesainya pembangunan garuda kita ini,” ujar Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan family office bakal dibentuk paling lambat Oktober atau sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Ia mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi pembentukan family office. “Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini,” katanya di
Harga Minyakita tembus Rp16.000 di pasar tradisional, salah satunya di Pasar Tradisional Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Harga ini lebih tinggi dari harga Minyakita terbaru yang diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), yakni Rp15.700 per liter. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada Sabtu (20/7), setidaknya ada lima pedagang yang menjual Minyakita dengan
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor beras. Tindakan itu juga dilakukan sekaligus untuk membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut. Bayu menyebut mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras. “Lalu
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan fakta miris; banyak penduduk miskin di daerah kaya hasil tambang. Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Muhammad Idris Froyoto Sihite mengungkapkan anomali tersebut dalam sebuah forum diskusi baru-baru ini. Ia mencontohkan hal tersebut terjadi di Sumatra Selatan. “Berdasarkan hasil diskusi Kementerian
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan adanya percobaan phising pada aplikasi M-Pajak. Untuk itu, wajib pajak (WP) diimbau untuk selalu waspada saat mengakses layanan perpajakan secara online. Hal itu disampaikan melalui Pengumuman Nomor PENG-22/PJ.09/2024 tentang Pemberitahuan Phising M-Pajak yang ditetapkan pada 14 Juli 2024. Dalam pengumuman itu, dijelaskan phising adalah penipuan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7). Mereka yang dilantik yakni Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan, sehingga kini Menkeu Sri Mulyani memiliki wakil menteri lain selain Suahasil Nazara. Kemudian Yuliot
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons isu anggaran makan siang gratis dipotong dari Rp15 ribu menjadi Rp7.500 per porsi atau separuhnya. Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan program unggulan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto itu sudah dianggarkan. Pada tahun pertama, program yang diubah jadi makan bergizi gratis ini bakal
Perum Bulog mempunyai sejarah panjang selama 57 tahun hingga memiliki rantai pasok pangan terluas dan terbesar di Indonesia. Pada masa Reformasi, fungsi Bulog berubah dari pembuat regulasi pangan dan operator distribusi pangan menjadi hanya operator distribusi pangan. Perubahan itu memicu kerancuan masyarakat soal tugas BUMN pangan ini, terutama terkait kebijakan
PT Pupuk Indonesia (Persero) mengatakan penyaluran pupuk subsidi saat ini terlalu rumit dan banyak regulasi. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan aturan penyaluran pupuk subsidi harus melalui enam hingga tujuh kementerian. Belum lagi ditambah regulasi di tingkat daerah. Rahmad mengatakan banyaknya regulasi juga membuat alokasi pupuk subsidi tambahan sebanyak
