Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peringatan pertama kepada penjabat (pj) kepala daerah yang tak peduli soal harga pangan dan inflasi. Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan ada 53 pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan harian maupun mingguannya. Tomsi menegaskan para kepala daerah itu abai dalam 7 hari belakangan. Selain mengultimatum
Pemerintah akan mengizinkan anggota TNI dan Polri mengisi jabatan ASN. Izin akan diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN. rancangan peraturan pemerintah (RPP) manajemen ASN merupakan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Presiden Joko Widodo juga sudah menyetujui RPP manajemen ASN. “Tentu aturan ini bersifat resiprokal
Panen padi di sejumlah daerah sedang berlangsung. Alhasil, pasokan pasokan di tingkat petani bertambah dan bisa mendorong harga beras. Misalnya, harga beras di berbagai wilayah Sumatera yang sebelumnya sempat naik, kini dikabarkan sudah mengalami penurunan. Tren penurunan harga ini ditenggarai terjadi karena sentra-sentra produksi di Sumatera sudah memasuki musim panen.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan resmi memberlakukan pembatasan jumlah beberapa jenis barang bawaan bagi para penumpang dari luar negeri. Bea Cukai menetapkan batasan jumlah barang bawaan komoditas seperti alas kaki, tas, barang tekstil jadi lainnya, elektronik, hingga telepon seluler (handphone), handheld, dan komputer tablet. Pembatasan itu dilakukan dengan
Perusahaan pembuat senjata asal Prancis Nexter KNDS berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama berkelanjutan dengan pemerintahan RI. Amaury De Poncins, Direktur Penjualan Ekspor Asia Nexter KNDS, mengatakan kepercayaan sangat diperlukan untuk bekerja sama antar kedua belah pihak yakni Prancis-RI, demikian pula terkait transfer teknologi . Salah satu yang menjadi fokus adalah
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan UMKM berkontribusi 97 persen ke penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB juga cukup tinggi yakni 61 persen. Namun, dari 64 juta UMKM di Indonesia, baru 20 persen yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Ia
Amerika Serikat (AS) memberikan pendanaan hibah sebesar US$2 juta atau Rp31,27 miliar (kurs dolar 15.639 per dolar AS) untuk mendukung pengembangan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Direktur Badan Perdagangan dan Pembangunan AS (USTDA) Enoh T. Ebong mengatakan pihaknya akan membantu dari segi persiapan proyek dengan memberikan analisis komprehensif untuk
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia US$144 miliar per akhir Februari kemarin. Cadangan itu turun dibandingkan akhir Januari 2024 yang sebesar US$145,1 miliar. Asisten Gubernur Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (7/3) mengatakan penurunan cadangan itu antara lain dipengaruhi oleh
Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membeberkan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran di masa transisi dari pemerintah ke presiden baru. Ia menjelaskan penyusunan APBN 2025 bertepatan dengan transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke presiden baru. Prastowo menjelaskan Jokowi memimpin pembahasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal harga premi asuransi electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik yang diproyeksi lebih mahal dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut perusahaan asuransi telah meluncurkan produk asuransi khusus untuk kendaraan listrik walaupun lembaganya
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar Rp2 triliun untuk memfasilitasi berbagai konser dan acara internasional. Mulanya, Sandiaga menilai momen Indonesia disalip Singapura dalam menjadi tuan rumah konser Taylor Swift menjadi pembelajaran bagi banyak pihak. “Saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan mengapa Indonesia sulit mengerek rasio pajak (tax ratio) di Indonesia. Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) alias pertumbuhan ekonomi. Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut penerimaan pajak ini terkait dengan basis perpajakan yang ada. Masalahnya, sebanyak 47 persen
