Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyebut pemerintah akan menuntaskan pembangunan bendungan demi tercapainya program swasembada pangan pada 2028. Diana menuturkan demi mencapai swasembada pangan syarat indeks ketahanan air Indonesia sebesar 200 meter kubik per kapita/tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Tanah Air. Sementara, menurut Diana, Indonesia sendiri memiliki potensi
PT PLN (Persero) mengungkapan pembangunan jaringan transmisi hijau alias green enabling transmission line sepanjang 70.000 km membutuhkan dukungan finansial dari berbagai pihak. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi dalam sesi diskusi panel di World Bank Pavillion COP29, Baku, Azerbaijan pada Jumat 15 November 2024.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan membuka karpet merah selebar-lebarnya bagi investasi dari luar negeri. Menurutnya, Indonesia butuh sumber daya modal dan transfer teknologi yang besar dari berbagai negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Hal ini ditegaskan olehnya dalam forum Asia – Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2024. Dia mendeklarasikan bahwa
Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan tidak ada target indikator perekonomian yang tercapai dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional alias RPJMN 2020—2024. Fakta tersebut diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy dalam rapat kerja dengan Komisi
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyitaan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka korporasi Duta Palma Group. Jumlah uang yang disita Kejagung mencapai Rp301 miliar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan uang yang disita diduga berasal dari tindak pidana korupsi penguasaan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, yang merupakan organisasi baru di bawahnya Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan itu sendiri resmi terbentuk usai Presiden Prabowo Subianto menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) No. 158/2024 tentang Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kendati demikian, Sri Mulyani mengaku notabenenya Badan Teknologi,
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, nasib malang para peternak sapi perah rakyat di Indonesia disebabkan karena ketidakmampuan bersaing di pasar dalam negeri, sejalan dengan adanya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Selandia Baru dan Australia. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Selandia Baru dan Australia membuat produk
Presiden Prabowo Subianto membawa pulang investasi US$10,07 miliar atau sekitar Rp157 triliun (asumsi kurs Rp15.660) dari kunjungannya ke China pada akhir pekan lalu. Investasi Rp157 triliun itu mencakup 7 poin kerja sama yang disepakati kedua negara. Penandatangan perjanjian digelar di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing,
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal keinginan Presiden Prabowo Subianto membangun Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali. AHY mengatakan akan mempelajari rencana tersebut. “Kita dengar Bapak Presiden Prabowo menyampaikan keinginan itu yang juga aspirasi dari masyarakat tentu kami terus mempelajari,” kata
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menangguhkan izin impor lima perusahaan susu imbas pembatasan penyerapan susu dalam negeri oleh industri. Karena pembatasan itu, peternak membuang susu mereka. “Ada lima perusahaan impornya kami tahan dulu izinnya sampai semua kondusif seluruh Indonesia,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan,
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkap biang kerok RI bisa kebanjiran susu impor. Menurutnya, penyebab pertama masalah itu adalah pembebasan atau gratis bea masuk yang dikenakan terhadap impor susu. Hal ini lah yang dimanfaatkan negara-negara pengekspor susu seperti New Zealand dan Australia. “Negara-negara pengekspor susu memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan
Indonesia dan China sepakat untuk meningkatkan kerjasama. Terbaru, persahabatan kedua negara ditandai dengan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$10 miliar atau setara Rp156,54 triliun (asumsi kurs Rp15.654 per dolar AS). Kerjasama investasi ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Beijing untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping,
