Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) resmi disahkan DPR RI menjadi Undang-undang (UU) hari ini (4/2).. Salah satu poin utama dalam UU ini adalah pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).RUU itu menjadi perubahan ketiga dari UU sebelumnya yakni, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan memanggil dua perusahaan pemilik sertifikat di area pagar laut Kabupaten Bekasi, yaitu PT Cikarang Listrindo (CL) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN). Nusron mengatakan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dua perusahaan menyalahi aturan karena di atas laut. Namun, Kementerian ATR/BPN tak bisa serta-merta mencabutnya karena
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewajibkan masyarakat membawa KTP bila ingin membeli LPG 3 kg di pengecer, yang kini bernama subpangkalan. Bahlil menyampaikan penggunaan KTP untuk pembelian LPG 3 kg di pengecer bertujuan untuk mendata dan memastikan bahwa subsidi gas yang disalurkan melalui LPG 3 kg
Harga batu bara global terus mengalami penurunan sejak Oktober 2024, meskipun pemerintah Indonesia mengancam akan membatasi ekspor bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan. Pada 3 Februari 2025, harga batu bara turun menjadi USD 118,8/ton, lebih rendah dari rata-rata Januari 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana mewajibkan eksportir menggunakan Harga Batu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, serta jajaran Ditjen Pajak di Kantor Pusat DJP untuk membahas perbaikan sistem Coretax yang masih mengalami kendala sejak implementasi nasionalnya pada 1 Januari 2025. Airlangga menekankan bahwa penyempurnaan sistem ini sangat penting agar tidak mengganggu penerimaan negara dan
Kesulitan warga mendapatkan LPG 3 kg terjadi di sejumlah daerah setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengecer menjual tabung gas bersubsidi. Akibatnya, warga terpaksa mengantre di pangkalan resmi hingga menyebabkan kemacetan, seperti yang terjadi di Tangerang Selatan dan Depok. Selain antrean panjang, banyak warga yang belum terdaftar di sistem penjualan
Pasar kripto mengalami kejatuhan pada 3 Februari 2025, dengan Bitcoin (BTC) turun 3,33% ke US$97.248,72 dan secara mingguan melemah 7,04%. Ethereum (ETH) anjlok 7,23% dalam sehari dan 12,11% dalam sepekan, sementara Solana (SOL) serta Dogecoin (DOGE) masing-masing terdepresiasi 18,64% dan 22,21% dalam tujuh hari terakhir. Indeks CoinDesk Market (CMI) turun
Kehebohan terjadi ketika Google menampilkan nilai tukar 1 dolar AS setara Rp8.170,65, yang kemudian diklarifikasi oleh Bank Indonesia (BI) sebagai kesalahan data pihak ketiga, dengan kurs resmi pada 31 Januari 2025 sebesar Rp16.312 per dolar AS. Jika rupiah tiba-tiba menguat drastis, dampaknya bisa signifikan: ekspor berisiko menurun akibat harga produk
Pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer mulai 1 Februari 2024, mengharuskan distribusi melalui pangkalan resmi Pertamina. Namun, menurut Direktur Puskepi Sofyano Zakaria, kebijakan ini tidak menjamin berkurangnya beban subsidi LPG karena peraturan yang mengatur siapa yang berhak menerima subsidi masih belum tegas. Perpres 104 Tahun 2007 yang
Israel menunda pembebasan tahanan Palestina setelah terjadi kekacauan dalam proses serah terima sandera yang dilakukan Hamas di Gaza pada Kamis (30/1/2025). Hamas membebaskan tiga sandera Israel dan lima sandera Thailand, termasuk Arbel Yehud (29) dan Gadi Moses (80), yang diculik dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Namun, suasana penyerahan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai tingginya kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mencapai 80,9 persen berdasarkan survei Litbang Kompas, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Bidang politik dan keamanan memperoleh tingkat kepuasan tertinggi sebesar 85
Wakil Menteri BUMN, Kartika Witjoatmodjo, mengonfirmasi bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN masih berlangsung di DPR. Pada Jumat (31/1/2025), Kementerian BUMN akan kembali menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR untuk melanjutkan proses legislasi. Meskipun belum memberikan rincian lebih lanjut, Kartika menegaskan
