Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Mari Elka: Second NDC dan Perpres NEK Jadi Jembatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon dan dokumen Second NDC dipandang sebagai pondasi penting untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan. Dua kebijakan tersebut menghubungkan komitmen iklim dengan tujuan pembangunan nasional. Implementasi kedua kebijakan secara tepat diyakini dapat menarik investasi serta mengembangkan sektor-sektor baru yang berkelanjutan. Perkembangan ini juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan

Selengkapnya »
23 Oktober 2025

BI Respons Polemik Beda Data Dana Pemda yang Mengendap di Bank

Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa data simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan berasal dari laporan bulanan seluruh kantor bank yang telah diverifikasi. Penjelasan ini menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat terkait dana APBD yang disebut mengendap. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan data dari BI sebagai dasar untuk menyoroti lambatnya realisasi belanja daerah.

Selengkapnya »
23 Oktober 2025

Regulasi DHE Belum Efektif Dongkrak Devisa, BI Jelaskan Alasannya

Regulasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dinilai belum efektif mendongkrak cadangan devisa karena mayoritas dana tersebut dikonversi ke rupiah. Valuta asing hasil konversi ini lebih banyak digunakan untuk menambah pasokan dan memenuhi kebutuhan di pasar domestik. Meskipun aturan DHE belum optimal, tingkat kepatuhan eksportir sangat tinggi dan mampu menjaga keseimbangan pasar

Selengkapnya »
23 Oktober 2025

1 Tahun Prabowo-Gibran, Pengusaha Khawatirkan Tingginya Angka Pengangguran

Kalangan pengusaha khawatir dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat menurunnya daya saing industri. Peningkatan PHK ini berpotensi menaikkan angka pengangguran dan memicu gangguan sosial. Penyerapan tenaga kerja dari industri lama dinilai sudah minim karena adanya digitalisasi dan kompetisi yang ketat. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor industri baru sangat diperlukan

Selengkapnya »
22 Oktober 2025

Purbaya Siap Gelontorkan Anggaran Buat Beli Pindad Maung

Anggaran pengadaan Pindad Maung sebagai kendaraan dinas menteri dan wakil menteri sudah tersedia, namun penyalurannya bergantung pada kesiapan industri PT Pindad. Pemerintah siap menyalurkan anggaran jika industri siap, dan tidak ingin ikut campur dalam prosesnya. Presiden Prabowo Subianto ingin menteri dan wakil menteri menggunakan Pindad Maung, dan pemerintah telah memulai

Selengkapnya »
22 Oktober 2025

Prabowo Targetkan Indonesia Punya Mobil Nasional dalam Tiga Tahun

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia akan memiliki mobil buatan dalam negeri dalam tiga tahun mendatang. Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik serta membentuk tim pengembang. Indonesia telah berhasil memproduksi kendaraan taktis ringan Maung buatan PT Pindad yang digunakan oleh para pejabat dan perwira TNI. Kendaraan ini

Selengkapnya »
21 Oktober 2025

Purbaya Perintahkan DJP Tunda Pajak Pedagang Online Sampai Ekonomi Tumbuh 6%

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memutuskan untuk menunda implementasi pemungutan pajak bagi para pedagang online. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan dari Menteri Keuangan. Implementasi pajak e-commerce tersebut akan ditunda hingga pertumbuhan ekonomi nasional lebih optimis mencapai angka 6%. Setelah target tercapai, pedagang dengan penghasilan di atas Rp 500 juta per

Selengkapnya »
21 Oktober 2025

Purbaya Pertimbangkan Soal Penempatan Dana Negara ke INA, Ini Syaratnya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengusulkan agar Menteri Keuangan menempatkan dana negara untuk memperkuat daya ungkit (leverage) Indonesia Investment Authority (INA). Menurutnya, strategi ini berpotensi besar untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dalam skala besar. Menteri Keuangan menyatakan usulan tersebut dapat dipertimbangkan, namun dengan syarat akan mengevaluasi efektivitas pengelolaan investasi INA

Selengkapnya »
20 Oktober 2025

Menteri Purbaya Beri Diskon PPN 6% untuk Tiket Pesawat Selama Libur Nataru

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Kebijakan ini berlaku selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Tujuan insentif ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya kebijakan ini, PPN yang perlu

Selengkapnya »
20 Oktober 2025

Setahun Pemerintahan Prabowo, Penciptaan Lapangan Kerja Dapat Nilai Terburuk

Survei Indostrategi menunjukkan penciptaan lapangan kerja menjadi aspek dengan penilaian kinerja terendah pada tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara keseluruhan, kinerja pemerintahan dinilai berada pada kategori sedang. Rendahnya skor penciptaan lapangan kerja disebabkan oleh hambatan eksternal seperti situasi ekonomi global dan faktor internal seperti PHK. Sebaliknya, pemberantasan korupsi menjadi aspek dengan

Selengkapnya »
20 Oktober 2025
Search