Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menyarankan pemerintah daerah (pemda) melirik pajak belanja makanan online. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda. DPJK akan memfokuskan apakah pemda memiliki informasi terkait jaminan atau kepastian
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap biang kerok kenaikan harga gula belakangan ini. Ia menyebut itu dipicu kerja importir gula yang tidak benar. Kinerja itu tercermin dari importasi gula yang tak segera mereka lakukan. Padahal, para importir telah mendapat izin impor dari pemerintah. Arief pun mengatakan karena
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya membatalkan impor 500 ribu ton beras tahun ini. Ia menjelaskan pembatalan itu berasal dari rencana pemerintah mengimpor 1,5 juta ton tahun akhir tahun ini. Buwas menyebut pihaknya hanya menyanggupi impor dan terkontrak sebanyak 1 juta ton. Rinciannya, sebanyak 600 ribu ton bisa
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap 3 biang kerok pendorong inflasi di Indonesia. Biang kerok itu adalah; beras, cabai, dan gula pasir. “Beras, cabai, gula pasir jadi 3 faktor yang memberikan kontribusi sangat besar,” katanya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/11). Nah, untuk meredam dampak yang
Pemerintah bakal membangun industri gula lengkap dengan perkebunan tebu seluas 2 juta hektare (ha) di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai bertemu dengan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kementan, Selasa (7/11). Amran mengatakan untuk tahap awal, sebuah pabrik gula akan dibangun di atas
Menteri Pertanian Amran Sulaiman bakal menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidi kepada petani. Menurutnya, hal itu dilakukan karena saat ini distribusi pupuk subsidi belum merata. Apalagi, persyaratan pendapat pupuk tersebut harus memiliki kartu tapi di sisi lain, masih terdapat 16 persen petani Indonesia yang belum memiliki kartu tersebut. Amran menuturkan saat
Menteri Sosial Tri Rismaharini bingung soal data jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp400 ribu. Pasalnya, data calon penerima ada dua versi. Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Risma mengaku heran muncul data 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Angka ini sebelumnya disebut Menteri Keuangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan program pembagian cadangan beras pemerintah hingga Juni 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto usai rapat internal soal pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11). Ia menuturkan bantuan sosial (bansos) beras itu akan tetap diberikan sebanyak 10 kg per bulan per keluarga
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji utang Rp16 triliun ke Bulog akan dibayarkan setelah audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung. “Tagihan Rp16 triliun dari Bulog, mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah kita akan melakukan pembayaran setelah adanya audit BPKP,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut dunia tak bisa bernapas imbas perang Israel-Hamas, termasuk pemerintah Indonesia. Pasalnya, dampak perang ikut merembet kemana-mana, termasuk ekonomi global yang bisa berujung ke Indonesia. “Pemerintah terus mengantisipasi berbagai risiko akibat ketidakpastian geopolitik yang baru di Timur Tengah, yang tentu (perang) Ukraina belum selesai,
Suntikan modal ke perusahaan rintisan alias startup Indonesia dilaporkan anjlok 87 persen secara tahunan atau year on year (yoy), yakni dari US$3,3 miliar menjadi US$400 juta atau setara Rp6,2 triliun selama semester I-2023. Angka ini berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek dan Bain and Company. Merosotnya pendanaan ke startup juga
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membeberkan tantangan untuk menggarap pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Tantangan itu mulai dari edukasi masyarakat hingga membuat regulasi turunan. Arifin mengatakan belum ada surat lebih lanjut soal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dari Dewan Energi Nasional (DEN). “Sekarang PLTN
