Pemerintah membutuhkan dana hingga US$1 triliun atau Rp15 ribu triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS) untuk bisa mencapai transisi energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan dana besar tersebut dibutuhkan untuk menciptakan energi baru
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembukaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah tingginya investasi yang masuk. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi RI cukup baik. Tapi di sisi lain dunia tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Karenanya, untuk tahun depan, atau menjelang pemilu, ia mewanti-wanti
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Waduk Muara Nusa Dua milik PLN Group. Kehadiran pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dengan kapasitas 100 kilowatt-peak (kWp) ini akan turut mendukung keandalan pasokan listrik gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut PT PLN (Persero) siap mengembangkan potensi energi bersih yang dimiliki Indonesia sebesar 437 gigawatt (GW). Dengan demikian, komitmen mempercepat transisi energi guna mencapai target net zero emission pada 2060 menjadi sangat mungkin dilakukan. “Pak Darmawan (Direktur Utama PLN) menyebutkan dan
Presiden Joko Widodo meluncurkan secara resmi penggalangan Dana Pandemi (Pandemic Fund) negara-negara G20. Sejauh ini Dana Pandemi berhasil mengumpulkan sekitar 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp21,7 triliun namun Jokowi menyebut jumlah itu belum cukup. “Saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi (negara-negara) untuk Dana Pandemi, dan dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim saya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan simpanan orang kaya di atas Rp2 miliar per rekening di perbankan terus menanjak. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juni 2022 dalam lima tahun terakhir simpanan ‘crazy rich’ Indonesia melonjak pesat. Rata-rata pertumbuhan simpanan, selama periode 2015-2021 mencapai 8,9 persen dengan kelompok simpanan di
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan ikut mengawasi koperasi simpan pinjam. Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan juga terlihat dari mandat yang diberikan dalam ruu ini kepada OJK. Bendahara Negara menyebut sektor
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia siap memproduksi baterai untuk 3 juta kendaraan listrik. Hal itu diungkapkan Luhut ketika memaparkan rencana pembangunan kawasan energi baru Kaltara Industrial Estate di acara 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022. Luhut dengan tegas mengatakan bahwa investasi di Kaltara Industrial Estate menyentuh
PT Adhi Karya Tbk menerima penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,97 triliun untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhsonmenjelaskan di hadapan anggota DPR bagaimana progres pembangunan proyek IKN, tender jalan tol segmen 3a, termasuk pembangunan rumah pekerja konstruksi IKN. Adhi Karya sudah mendapatkan
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US$7,5 miliar. Awalnya, biaya pembangunan KCJB ditetapkan sebesar US$6,05 miliar. Namun, berdasarkan review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), per 15 September
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi proyek kereta cepat Jakarta- Bandung diperkirakan akan menyumbang penerimaan negara hingga Rp11,1 triliun sampai Juni 2023. Menurutnya, sejak pertama kali proyek dibangun, KCJB sudah berkontribusi kepada penerimaan negara dengan realisasi Rp6,7 triliun sampai September 2022 dan akan terus bertambah. Kontribusi
Indonesia akan menerima pembayaran hingga US$110 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Dunia untuk pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)
