KEGIATAN

Hasto Dituntut 7 Tahun Penjara di Kasus Dugaan Suap dan Perintangan

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Hasto Kristiyanto. Jaksa menilai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) itu telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan perkara Harun

Selengkapnya »

Menko Yusril Sebut Pemerintah dan DPR Harus Bahas UU Pemilu.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dan DPR mau tidak mau harus merumuskan kembali Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilu. MK memutuskan, keserentakan pemilu yang konstitusional ialah memisahkan antara pemilu nasional

Selengkapnya »

MA Kurangi Hukuman Setnov, KPK: Harusnya Diperberat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan seharusnya MA tak mengabulkan peninjauan kembali (PK) Setnov dan memberikan hukuman pemberat. Seperti diketahui MA mengabulkan permintaan peninjauan kembali (PK) kasus korupsi pengadaan KTP-el atau

Selengkapnya »

Lawatan ke Arab Saudi, Prabowo Bawa Misi Penambahan Kuota Haji

Presiden Prabowo Subianto akan membahas kuota jemaah haji Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi. Presiden disebut akan melakukan lobi agar Indonesia mendapat tambahan kuota. Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang. Prasetyo menambahkan, jika terjadi peningkatan jumlah pendaftar haji

Selengkapnya »

Pemerintah Bentuk Tim Kaji Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

Pemerintah Republik Indonesia membentuk tim untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan waktu pemilu di tingkat nasional dan lokal. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan tim pengkajian itu digawangi oleh Kemensesneg, Kemendagri, dan Kementerian Hukum yang membawahi soal urusan kepemiluan. Pras menyampaikan putusan itu membawa implikasi yang besar bagi sistem

Selengkapnya »

Soal Putusan MK, Dasco: DPR Tak Mau Terlalu Cepat Melakukan Rekayasa Konstitusi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya akan berhati-hati menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan daerah. Dasco mengatakan DPR tidak mau terlalu cepat melakukan rekayasa konstitusi. Pernyataan ini disampaikan Dasco setelah hari ini dia rapat koordinasi bersama pemerintah, pimpinan DPR, pimpinan Badan Legislasi DPR, pimpinan Komisi

Selengkapnya »

Hari Bhayangkara ke-79, Pimpinan DPR RI Harap Polri Terus Hadir di Tengah Masyarakat Dengan Pendekatan Humanis

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan catatan hingga ucapan selamat kepada institusi Polri jelang Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025. Cucun berharap Polri terus berbenah diri dan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Cucun juga turut mengapresiasi kesiapan Polri yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi secara cepat. Ia

Selengkapnya »

NasDem Anggap MK Curi Kedaulatan Rakyat dalam Putusan Pemilu Terpisah

Partai NasDem menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencuri kedaulatan rakyat karena memutuskan pemilu nasional dan daerah atau lokal. Karena MK dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menyebutkan bawah pemilu dilaksanakan dalam waktu lima tahun sekali. Aturan ini juga menjelaskan bahwa pemilu

Selengkapnya »

Soal Keputusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, AHY: Utamakan Demokrasi yang Sehat dan Berkualitas

Menteri Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. AHY menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari perubahan sistem pemilu ini. AHY menambahkan bahwa keputusan ini akan berdampak pada

Selengkapnya »

KPK Sita Rp 231 Juta dari Hasil OTT di Sumatera Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp 231 juta saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi dugaan suap proyek

Selengkapnya »
Search