Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Hasto Kristiyanto. Jaksa menilai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) itu telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan perkara Harun
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dan DPR mau tidak mau harus merumuskan kembali Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilu. MK memutuskan, keserentakan pemilu yang konstitusional ialah memisahkan antara pemilu nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil penggeledahan rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), pada Selasa (2/7). Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai miliaran rupiah dan dua senjata api. Senjata api yang disita terdiri atas satu pistol Baretta dan satu senapan angin. Selain itu,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan seharusnya MA tak mengabulkan peninjauan kembali (PK) Setnov dan memberikan hukuman pemberat. Seperti diketahui MA mengabulkan permintaan peninjauan kembali (PK) kasus korupsi pengadaan KTP-el atau
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan tidak ada penerbitan sertifikat tanah atau pulau di Indonesia atas nama warga negara asing (WNA), baik untuk individu maupun badan hukum asing. Ia menyatakan, bahwa pulau-pulau kecil dan terluar tidak boleh dijual kepada asing serta tidak diperbolehkan
Presiden Prabowo Subianto akan membahas kuota jemaah haji Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi. Presiden disebut akan melakukan lobi agar Indonesia mendapat tambahan kuota. Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang. Prasetyo menambahkan, jika terjadi peningkatan jumlah pendaftar haji
Pemerintah Republik Indonesia membentuk tim untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan waktu pemilu di tingkat nasional dan lokal. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan tim pengkajian itu digawangi oleh Kemensesneg, Kemendagri, dan Kementerian Hukum yang membawahi soal urusan kepemiluan. Pras menyampaikan putusan itu membawa implikasi yang besar bagi sistem
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya akan berhati-hati menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan pemilu nasional dan daerah. Dasco mengatakan DPR tidak mau terlalu cepat melakukan rekayasa konstitusi. Pernyataan ini disampaikan Dasco setelah hari ini dia rapat koordinasi bersama pemerintah, pimpinan DPR, pimpinan Badan Legislasi DPR, pimpinan Komisi
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan catatan hingga ucapan selamat kepada institusi Polri jelang Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025. Cucun berharap Polri terus berbenah diri dan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat. Cucun juga turut mengapresiasi kesiapan Polri yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi secara cepat. Ia
Partai NasDem menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencuri kedaulatan rakyat karena memutuskan pemilu nasional dan daerah atau lokal. Karena MK dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 22 E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menyebutkan bawah pemilu dilaksanakan dalam waktu lima tahun sekali. Aturan ini juga menjelaskan bahwa pemilu
Menteri Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. AHY menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari perubahan sistem pemilu ini. AHY menambahkan bahwa keputusan ini akan berdampak pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp 231 juta saat menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis, 26 Juni 2025. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan uang tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi dugaan suap proyek
