Pengamat politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana memprediksi PDI Perjuangan akan merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Saat ini, tinggal PDI Perjuangan, partai di parlemen yang belum bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya, partai yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, yakni NasDem, PKS, dan PKB telah merapat ke pemerintahan. Aditya mengatakan
Ketua DPP Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan perolehan kursi perempuan di DPR RI periode 2024–2029 menjadi yang tertinggi dalam sejarah, yakni sebanyak 127 orang. Di periode sebelumnya tercatat hanya 120 orang. Dia memaparkan bagaimana situasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang memiliki tantangan berbeda dari pemilu sebelumnya. Kehadiran calon anggota legislatif
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membenarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu di Solo, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (13/10/2024). Menurut Pratiko, kedua tokoh itu membahas isu kebersamaan dan keberlanjutan. Diberitakan sebelumnya, pertemuan Jokowi dan Prabowo digelar tertutup di kediaman Presiden Jokowi yang terletak di Kelurahan Sumber,
Pemerintah Indonesia mengecam tindakan pasukan Israel atau Israel Defense Forces (IDF) yang turut melukai dua prajurit TNI yang tergabung ke dalam misi pasukan perdamaian di Lebanon (UNIFIL). Sikap itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang dibagikan oleh Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat. Dalam keterangan tersebut dijelaskan
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam melibatkan diri pada pembuatan undang-undang di DPR. Apabila masyarakat merasa tidak diberi kesempatan untuk terlibat, kata dia, masyarakatlah yang harus menciptakan kesempatan tersebut untuk melibatkan diri. Saldi Isra mengungkapkan bahwa dirinya tak jarang mengadili kasus di
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla meyakini keseimbangan demokrasi akan tetap terjaga di era pemerintahan baru. Dia meyakini itu meski presiden terpilih Prabowo Subianto ingin merangkul semua pihak dan sebisa mungkin meniadakan oposisi. Meski nantinya pemerintahan baru tak memiliki oposisi, kata JK, sapaan karib Jusuf Kalla, demokrasi akan
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) cuci tangan dengan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini buntut Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara yang akan disahkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ari menjelaskan pembangunan Ibu Kota tidak bisa dilakukan dalam
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menjadwalkan sidang pembacaan putusan terkait permohonan PDI Perjuangan (PDIP) yang mempersoalkan penetapan hasil Pilpres dan Pileg 2024, Kamis (10/10). Pelaksanaan sidang perkara nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT sudah berlangsung empat bulan lebih dengan sidang perdana pada Kamis, 30 Mei 2024. Laman SIPP PTUN Jakarta tidak menampilkan komposisi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyoroti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Asia Tenggara. Menurut dia, terjadi peningkatan korban TPPO di kawasan Asean tersebut. Hal itu dia sampaikan saat menjadi delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Council ke-28 di Vientiane, Laos
Menjelang pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029, berbagai bocoran soal komposisi susunan menteri mulai semakin tampak. Kabinet Prabowo akan diisi oleh banyak nama yang kini menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Selain itu, PDI-P yang menjadi rival Prabowo pada Pilpres 2024 pun disebut-sebut akan
Presiden Joko Widodo makan malam bersama Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Plataran, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024) malam. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, kebersamaan kedua tokoh bangsa ini diperlukan untuk memastikan proses transisi berjalan dengan lancar. Ia menuturkan, Kepala Negara memang selalu menjalin
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebutkan masih banyak temuan pelanggaran pada Pilkada 2024 di beberapa daerah, terutama terkait dengan netralitas ASN dan kepala desa. Menurut dia, pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menyangkut beberapa poin pelanggaran, terutama terkait netralitas aparatur sipil negeri (ASN) dan kepala desa. Selain itu,
