Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akan kembali menggelar sidang Praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Rabu (5/2). Agenda sidang itu sebelumnya ditunda pada Selasa (21/1) lalu, karena pihak termohon yakni KPK tak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih belum ada tersangka dalam kasus dugaan rasuah terkait pengelolaan dana corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia (BI). Sejumlah saksi masih dipanggil untuk menentukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan. Tessa menegaskan kasus ini tidak disetop meski tersangkanya belum ada. Masyarakat diharap bersabar, sampai KPK memberikan
Bareskrim Polri memeriksa total tujuh orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan ketujuh saksi itu diperiksa penyidik di Mabes Polri, pada Senin (3/2) hari ini. Ia mengatakan agenda pemeriksaan hari ini merupakan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kaget mendengar vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap warga negara China, Yu Hao (49), dalam kasus penambangan ilegal. Bahlil mengungkapkan, jajarannya adalah salah satu yang mengungkap pencurian ratusan kilogram emas oleh Yu Hao di Kalimantan Barat pada saat itu.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 hari ini, Selasa (4/2/2025). Terdapat 158 perkara yang akan diputuskan, terdiri dari 9 perkara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta 35 perkara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian, ada
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengemukakan bahwa telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad, menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menduga pengajuan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, menggunakan girik palsu. “Dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi membeberkan dua makna utama dari arahan yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (30/1). “Presiden menegaskan adanya harapan besar kepada TNI dan Polri untuk menjaga kekuatan negara dan menghindarkan Indonesia dari potensi
Presiden Prabowo Subianto disebut memerintahkan empat menterinya untuk menyusun aturan tentang perlindungan anak yang harus selesai dalam waktu satu hingga dua bulan. Menteri Komunikasi dan Informatika (Komdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa ia dan tiga menteri Kabinet Merah Putih lainnya telah dipanggil oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) di Istana beberapa waktu lalu.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa segera membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dua perusahaan di Sidoarjo, Jawa Timur, imbas adanya pagar laut di daerah itu. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025, dia mengatakan, secara keseluruhan
Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi soal kasus lima warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam insiden penembakan di Malaysia. Sugiono mengaku telah menginstruksikan dilakukannya penyelidikan secara penuh. Saat ditanya mengenai perkembangan terkini, Sugiono tidak memberi keterangan lebih lanjut. Sehingga, hasil dari penyelidikan itu hingga kini masih belum jelas. Diketahui, pada
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI perlu diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Rifqinizamy mengatakan bahwa kelembagaan DKPP RI perlu dibuat menjadi independen, atau secara struktur tidak berada di bawah Kementerian Dalam
