Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan situasi di beberapa wilayah Indonesia sudah kondusif usai gelombang demonstrasi berujung ricuh. Budi Gunawan mengatakan kondisi itu terjadi berkat kerja sama semua pihak termasuk masyarakat dalam menjaga keamanan dan kondusifitas masyarakat. Pria yang akrab disapa BG ini menyebut roda
Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Anggoro Sukartono menyatakan siap menggelar penyelidikan hingga penyidikan kematian mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama, apabila pihak keluarga menghendaki. Ia mengatakan pihak keluarga memilih ikhlas menerima kepergian almarhum dan menolak opsi ekshumasi yang ditawarkan kepolisian. Kendati demikian, ia menegaskan jalur hukum tetap
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi viralnya video yang memperlihatkan dirinya memerintahkan anggota Polri menembak massa yang mencoba menerobos Markas Komando (Mako) Brimob, Polres dan asrama polisi. Ia menegaskan, instruksi tersebut sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan aturan hukum yang berlaku. Dalam kesempatan sebelumnya, Listyo menegaskan demonstrasi merupakan
Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak Kamis (28/8) diwarnai maraknya hoaks di media sosial. Informasi palsu soal kerusuhan, penjarahan, hingga represi aparat kian memperkeruh situasi dan memicu eskalasi kekerasan. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, hoaks yang beredar semakin masif, baik di media sosial maupun aplikasi perpesanan. Contohnya, video kerusuhan di Baghdad
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan para pimpinan DPR RI telah menyepakati pencabutan kebijakan tunjangan DPR yang diketahui menjadi pangkal dari munculnya gelombang demonstrasi saat ini. Menurut Prabowo, mereka pun setuju untuk melakukan moratorium atas kunjungan DPR keluar negeri. Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi pers (konpers) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada
Polisi menangkap ratusan anak karena terlibat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, pada Kamis (28/8). Setelah didata Polda Metro Jaya, anak-anak itu dipulangkan pada Kamis malam WIB. Dia mengungkapkan bahwa terdapat 176 anak yang diamankan Polda Metro Jaya dalam aksi demonstrasi 28 Agustus di Jakarta hari ini (28/8).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) buka suara atas kekerasan yang dilakukan Brimob kepada para demonstran yang terjadi Kamis (28/8/2025) malam, khususnya terkait peristiwa kendaraan taktis Brimob yang melindas seorang pengemudi ojek online (ojol). Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut, peristiwa ini sebagai kekerasan yang tidak bisa ditoleransi dan
Sejumlah pekerja dari berbagai daerah hari ini, Kamis (28/8/2025), akan turun ke jalan untuk demonstrasi. Demonstrasi dipimpin oleh Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), didukung oleh berbagai koalisi serikat pekerja. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan enam tuntutan utama yang menjadi fokus demo buruh. Berikut enam tuntutan para
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sekitar 350 surat dari warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore. Surat-surat tersebut kini masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) untuk ditelaah. Menurut Budi, isi surat bisa menjadi bahan pengayaan KPK dalam menangani perkara maupun memperkuat upaya pemberantasan korupsi di
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus bagi narapidana kasus korupsi yang diminta Presiden Prabowo Subianto sedang dibicarakan dengan kementerian lain terkait. Menurut Agus, perlu ada pembahasan lintas kementerian untuk rancangan pembangunan karena berkaitan banyak hal. Dia bilang kementerian yang bakal diajak diskusi yaitu Kementerian
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyebut persetujuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi undang-undang (UU) sebagai sebuah transformasi fundamental dalam pelayanan jamaah haji Indonesia. Untuk itu, dia menyambut baik keputusan DPR menyetujui RUU Haji menjadi
