Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usulan inisiatif DPR RI. Hasil rapat pembahasan revisi UU DKJ yang berlangsung pada Senin (11/11/2024) hari ini pun akan dibawa ke rapat paripurna pada Selasa (12/11/2024). Setelahnya, lanjut Bob Hasan, DPR RI akan menunggu surat
Kapendam I/BB, Kolonel Inf Dody Yudha memastikan akan mengusut tuntas penyerangan yang dilakukan 33 prajurit TNI AD terhadap warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dody menuturkan pihaknya akan mengedepankan hukum dalam menangani kasus ini. Dalam kasus ini, satu orang warga sipil meninggal dunia akibat penganiayaan.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim telah memerintahkan bawahannya di daerah untuk menjaga netralitas dalam pilkada serentak 2024. Sigit mengakui masalah netralitas korps bhayangkara pasti disorot di tengah pelaksanaan pilkada serentak kali ini. Selain menekankan netralitas, Sigit juga meminta aparat kepolisian bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya
Polisi menangkap sosok MN yang berperan sebagai penghubung dengan pihak bandar di kasus dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). MN diketahui merupakan salah satu daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus ini. MN ditangkap di luar negeri Sabtu (9/11) dan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi karena diduga terkait dengan sengaja merekayasa rekening. Ivan mengatakan oknum Komdigi tersebut mengirimkan nomor rekening rekayasa ke PPATK. Sebelumnya, nomor rekening yang dikirimkan sudah dikondisikan terlebih dahulu agar tidak ketahuan terindikasi judi online.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong revisi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Program Manager ICJR, Adhigama Andre Budiman menilai UU tersebut telah 17 tahun berlaku dan belum pernah direvisi sama sekali. Adhi menyoroti salah satu permasalahan di UU itu yakni terkait persetujuan anak
Presiden Prabowo Subianto mulai memulai kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai presiden pada Jumat (8/11/2024) hari ini. Prabowo dijadwalkan mengunjungi 5 negara dalam perjalanan selama 16 hari. Ia akan berangkat meninggalkan Indonesia pada Jumat hari ini melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Dua hari sebelum kunjungan luar negeri, Rabu
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, Kamis (7/11/2024). Rakornas yang akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto ini dihadiri oleh menteri Kabinet Merah Putih, seluruh kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia. Berdasarkan rangkaian agenda yang dibagikan kepada awak media,
Presiden RI Prabowo Subianto akan melanjutkan proses seleksi nama-nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama tersebut diketahui sudah diserahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke DPR RI. Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengkaji ulang nama-nama calon pimpinan dan Dewas KPK yang telah
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran uang terkait judi online selama semester II tahun 2024 mencapai Rp283 triliun, naik dari semester I. Hal itu disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (6/11). Ivan mengatakan jumlah transaksi di semester I
Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa upaya praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) merupakan hak tersangka yang dijamin oleh hukum acara. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa Kejagung menghormati langkah hukum tersebut dan siap menghadapi prosesnya. Sebelumnya, Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari
Pemerintah menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko
