Indonesia menyambut baik keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang menyetujui rencana perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan resolusi yang diterbitkan DK PBB memastikan kelanggengan genjatan senjata antara kelompok pejuang Palestina dengan pemerintah Zionis Israel di Gaza. Resolusi DK PBB juga menyetujui pembentukan Dewan
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 berpotensi menggerus kepastian hukum dan merusak prinsip negara hukum. Menurutnya, manuver atau akal-akalan sejumlah pejabat membuka ruang tafsir semau-maunya terhadap putusan lembaga yudisial tertinggi itu. Ray menyoroti rangkaian alasan yang digunakan, mulai dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan bahwa mekanisme penugasan personel kepolisian yang bekerja di luar struktur organisasi atau kementerian/lembaga sudah sesuai aturan. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap jumlah personel aktif yang bertugas di berbagai kementerian/lembaga
Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal mengejar para koruptor dan menggunakan uang hasil sitaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Prabowo menegaskan tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal pendidikannya. Ia memerintahkan agar kualitas pendidikan di seluruh Indonesia harus sama. Oleh karenanya, Prabowo mengatakan program digitalisasi pembelajaran tersebut dilakukan agar
Dewan Keamanan PBB pada Senin (17/11/2025) menyetujui rancangan resolusi Amerika Serikat yang memperkuat rencana perdamaian Gaza Presiden AS Donald Trump. Termasuk pengerahan pasukan internasional serta jalur menuju kemungkinan negara Palestina di masa depan. Sebanyak 13 negara memberikan suara setuju, sementara Rusia dan China memilih abstain tanpa mengajukan veto. Washington memuji
Pengamat kepolisian ISESS, Bambang Rukminto, menyebut polemik pascaputusan MK tentang jabatan anggota Polri di luar struktur kepolisian sebagai bukti gagalnya fungsi pengawasan DPR selama bertahun-tahun. Ia menilai kementerian/lembaga (K/L) turut menikmati kenyamanan ketergantungan terhadap anggota Polri tanpa membangun kapasitas internal. Banyak lembaga yang tidak memiliki penyidik sendiri, sehingga menjadikan Polri
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal menggelar Operasi Zebra 2025 mulai besok. Operasi yang digelar serentak ini akan digelar mulai 17-30 November 2025. Operasi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar pada libur Natal dan Tahun Baru. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol
Presiden Prabowo Subianto berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza melalui Yordania, salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Palestina. Rencana ini diungkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai menerima kunjungan Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025). Sjafrie mengungkapkan, sebanyak
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) semakin santer terdengar dari pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani belakangan. Pada Senin (10/11/2025), dia mengatakan GBHN yang kini direncanakan akan dibuat kembali dan diberi nama baru Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah dirumuskan. Posisi barang tersebut kini menuju tahap akhir untuk dikomunikasikan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota aktif Polri menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri dinilai akan mempercepat proses reformasi di tubuh kepolisian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut keputusan tersebut menjadi momentum penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Menurut Yusril, keputusan
Siswa yang menjadi terduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta menggunakan remot pengendali jarak jauh atau remote control untuk meledakkan bom. Satuan Brigade Mobil Polda Metro Jaya mengungkap hal tersebut setelah menganalisis temuan di tempat kejadian perkara. Siswa tersebut menanam bom di dua titik, pertama di masjid dan kedua di sekitar
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Dalam pernyataannya, Ketua Paguyuban Persaudaraan Trisakti Ahmad Kurniawan mendesak pemerintah untuk menjelaskan secara terbuka proses dan hasil pemberian gelar tersebut, terutama kepada Presiden
