Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi wartawan. DPR juga menolak dalil pemohon, Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang menilai pasal tersebut multitafsir dan memerlukan tafsir baru soal perlindungan wartawan. Hal tersebut disampaikan anggota
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk mendukung penuh Program Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut disampaikan Tito di hadapan para sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah di
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan bahaya konten deepfake terhadap kualitas pesta demokrasi sehingga dia menekankan urgensi pengaturan penggunaan akal imitasi (AI) dalam proses pemilu. Deepfake merupakan rekayasa digital menggunakan AI yang dapat mengubah wajah, bibir, maupun suara tokoh publik agar tampak mengucapkan atau melakukan sesuatu. Menurut
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat dan pesan penuh semangat kepada seluruh generasi muda Indonesia dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025. Kepala Negara mengajak para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air untuk meneladani semangat persatuan yang telah diwariskan oleh para pendahulu bangsa sejak ikrar Sumpah Pemuda
Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mengumpulkan berbagai usulan dari pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga serta pakar dan ahli, dalam pembahasan revisi Undang-Undang HAM. Wakil Menteri HAM Mugiyanto, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan momentum penting untuk memperkuat sistem perlindungan HAM nasional.
Polemik panjang mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh era Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini menemui titik terang. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menyelidiki dugaan korupsi terkait Whoosh sejak awal tahun 2025. KPK mengatakan penyelidikan tersebut masih berproses hingga saat ini. Sejumlah pihak terkait yang tak diungkap identitasnya
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, mengungkapkan fakta mengejutkan tentang fenomena judi online di Indonesia. Berdasarkan data per 12 September 2025, pelaku judi online ternyata berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah dasar (SD) hingga tunawisma. Asep menyebutkan, yang paling mengkhawatirkan adalah
Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui operasi gabungan yang digelar pekan ini membongkar jaringan peredaran narkoba lintas pulau yang menghubungkan Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah, serta menyita 985 butir ekstasi dan ratusan cairan vape yang diduga mengandung narkotika. Pengungkapan bermula dari penelusuran paket mencurigakan di kawasan Bandara Kualanamu, Sumut, yang akan
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diminta memberikan keterangan terkait dugaan mark up anggaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Pernyataan itu disampaikan Mahfud sebagai tanggapan terhadap imbauan KPK yang mendorong dirinya membuat laporan resmi mengenai dugaan tindak pidana korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja. Dugaan ini mencuat usai dilaporkan oleh Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) pada 21 Oktober 2025. Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pihaknya sedang melakukan telaah untuk memastikan validitas
Indonesia sampat saat ini masih menghadapi persoalan tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi antarperaturan yang menghambat penerapan prinsip rule of law. Karena itu, harmonisasi sistem hukum nasional penting dilakukan. Menurut Yusril, hal itu tak lepas dari sejarah panjang pluralitas hukum di Tanah Air. Masyarakat Indonesia hidup dengan mewarisi berbagai sistem hukum
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku menghormati sanksi peringatan keras yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada dirinya dan empat anggota KPU, serta Sekretaris Jenderal KPU karena menggunakan private jet. Afifuddin enggan berkomentar lebih jauh soal sanksi yang ia terima. Ia mengatakan sanksi tersebut akan menjadi pembelajaran
