Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim enggan bicara banyak meski sudah dua kali diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Dalam pemeriksaan keduanya, Nadiem diperiksa selama kurang lebih 10 jam, mulai dari pukul 08.59 WIB hingga sekitar pukul 18.06 WIB. Saat
Polda Jawa Barat (Jabar) membongkar sindikat perdagangan bayi ke Singapura. Sebanyak enam balita diselamatkan dari jaringan perdagangan orang ini. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus dugaan TPPO ini. Hendra menyebut para pelaku yang diamankan memiliki masing-masing peran. Semuanya saat ini menjalani
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sejumlah pasal dalam RKUHAP yang tidak sinkron dengan ketentuan UU KPK meliputi kerja penyadapan dan penyelidik. Budi menjelaskan bahwa tim penyelidik KPK tetap melaporkan upaya penyadapan kepada Dewan Pengawas. Kemudian penyadapan yang telah dilakukan akan diaudit. Budi menyebut RKUHAP yang sudah disepakati DPR dan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan kasus pengoplosan beras yang ditemukan baru-baru ini, bentuk pembohongan publik yang sangat merugikan rakyat kecil. Puan menegaskan praktik tersebut juga bentuk kejahatan yang langsung menyasar kehidupan masyarakat. Puan memandang masalah ini bukan sekadar soal perdagangan, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat atas pangan yang layak,
Kejaksaan Agung masih memprioritaskan cara tradisional untuk mengupayakan pemulangan raja minyak sekaligus tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018-2023 Riza Chalid ke Indonesia. Sejauh ini, penyidik sudah melayangkan surat kepada Riza. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penyidik Jaksa Agung
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparata penegak hukum (APH) untuk menindak praktik pemalsuan atau pengoplosan beras yang dikemas seolah-olah bernilai premium. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebutkan, tindakan pengoplosan itu merugikan banyak orang. Cucun lantas menyinggung kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang salah satu modusnya
Kasus kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) berinisial ADP, 39, yang ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kepala terlilit lakban terus menyisakan tanda tanya. Sosiolog Kriminalitas sekaligus Dosen Purna dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Soeprapto menduga korban merupakan korban pembunuhan. Hal itu terlihat dari kondisi lilitan lakban yang
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo geram mendengar kabar masih ada anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Hal ini merespons penangkapan empat anggota Polres Nunukan atas kasus dugaan penyelundupan sabu, yang salah satunya merupakan Kasat Reserse Narkoba Polres Nunukan Iptu SH. Kapolri memastikan akan memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai
Kerugian negara korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina subholding bertambah menjadi Rp 285,01 triliun sepanjang 2018-2023. Nilai tersebut lebih besar dari estimasi awal penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengumumkan kerugian negara dalam kasus tersebut senilai Rp 193,7 triliun. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan kepolisian bakal membongkar tuntas kasus kematian diplomat muda ahli Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan alias ADP (39). Sigit pun meminta jajarannya untuk bergerak maksimal jika juga sudah mengantongi bukti-bukti terkait kasus kematian tersebut. Diplomat muda ahli Kemenlu RI Arya Daru ditemukan tewas dengan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan Papua. Sejumlah masalah krusial pun kini menjadi sorotan, mulai dari konflik bersenjata, pelanggaran HAM, eksploitasi alam dan hutan, pendidikan, kesehatan, hingga korupsi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai Gibran perlu mengevaluasi kinerja Badan
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sasaran kritik tajam dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada Rabu (9/7/2025). Para anggota dewan mengecam putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029. Mereka menilai putusan itu menimbulkan kegaduhan dan menunjukkan inkonsistensi MK. Padahal rapat yang turut diikuti oleh Mahkamah Agung (MA)
