Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meminta TNI untuk bijaksana menanggapi kritikan dan narasi yang disampaikan CEO Malaka Project Ferry Irwandi di media sosial. Menurut Yusril, tulisan-tulisan yang bersifat kritik dan konstruktif adalah bagian dari kebebasan menyatakan pendapat yang merupakan hak asasi
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sebelumnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah kini telah disepakati menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2025. Menyikapi hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas RUU ini dengan mengedepankan partisipasi bermakna dan transparansi. Koalisi menilai, waktu pembahasan
Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI. RUU Perampasan Aset kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Saat ditanya soal kemungkinan RUU Perampasan Aset dapat selesai dalam hitungan bulan, Firman mengatakan membuat sebuah undang-undang
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, meminta Mabes TNI memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Ia menilai klarifikasi diperlukan setelah TNI melakukan konsultasi dengan Polri mengenai dugaan ancaman terhadap pertahanan siber. Permintaan itu disampaikan Hasanuddin menanggapi langkah Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bakal menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dalam waktu dekat. Dia pun meminta publik untuk bersabar dan terus mengawasi kerja-kerja KPK. Dalam proses berjalan, KPK sudah memeriksa banyak saksi. Baik dari jajaran Kementerian Agama maupun agen perjalanan atau travel
Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menko Polkam ad interim Sjafrie Sjamsoeddin merespons langkah sejumlah perwira tinggi TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan konsultasi mengenai dugaan tindak pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Sjafrie mengaku mengetahui langkah sejumlah jenderal TNI itu. Namun ia meminta hal itu ditanyakan kepada Panglima TNI Jenderal
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset diusulkan DPR RI untuk jadi prioritas tahun 2025, setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan para ketua umum (ketum) partai politik. Menurut dia, RUU Perampasan Aset yang akan segera dibahas di DPR RI itu menandakan bahwa sudah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Ridwan Kamil menerima aliran dana terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021-2023, saat dirinya masih menjabat Gubernur Jawa Barat. Asep menjelaskan, Ridwan Kamil diduga meminta dana nonbujeter kepada jajaran Bank BJB, termasuk komisaris
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pejabat Kementerian Agama di tiap tingkatan mendapatkan bagian atau jatah pada kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Kami ketahui bahwa masing-masing tingkatan ini, masing-masing orang ini, ya kemudian mendapat bagiannya sendiri-sendiri,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan
Komisi Yudisial (KY) mengumumkan hasil akhir seleksi calon hakim agung tahun 2025. Dari ratusan pendaftar, sebanyak 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) dinyatakan lolos dan dilaporkan kepada Komisi III DPR RI. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan, seleksi ini dilakukan secara transparan,
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut Yusril, arahan presiden sudah jelas, yakni minta DPR segera mengambil langkah konkret agar regulasi itu bisa segera rampung. Yusril mengatakan, pemerintah sama
Presiden Prabowo Subianto untuk kali kedua melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dengan mengganti dan melantik empat menteri dan satu wakil menteri (wamen). Pengambilan sumpah sekaligus pelantikan empat menteri dan satu wakil menteri tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025
