KEGIATAN

Satgas Judol: Penyidik Punya 30 Hari Bekukan Rekening Judi Online

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto mengungkapkan, penyidik Bareskrim Polri akan memiliki waktu hingga 30 hari untuk membekukan rekening yang terkait dengan judi online. Rekening yang berpotensi dibekukan itu dicurigai berkaitan dengan judi online berdasarkan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Uang yang ada di

Selengkapnya »

Ketua DPR Minta Aparat Beri Perhatian Khusus Kasus Afif Maulana

Ketua DPR Puan Maharani meminta aparat memberi perhatian khusus terhadap kasus tewasnya siswa SMP berusia 13 tahun, Afif Maulana di Sumatera Barat. “Tentu saja para penegak hukum harus secara langsung memberikan perhatian khusus terkait hal ini,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7). Puan mengaku baru mendengar kasus

Selengkapnya »

Tanggapi Pemecatan Hasyim Asy’ari, Ma’ruf Amin: Ini Peringatan

Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menghormati keputusan itu. Ma’ruf mengatakan bahwa DKPP punya alasan kuat untuk memecat Hasyim dari jabatan itu. Dirinya mengaku tidak bisa berkomentar jauh soal kasus Hasyim. “Saya tentu tidak bisa memasuki masalahnya secara

Selengkapnya »

Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, DKPP Minta Ini ke Presiden Jokowi

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asy’ari terbukti melakukan tindakan asusila terhadap pengadu berinisial CAT. “Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran etik pada hari ini, Rabu, 3 Juli 2024. Dalam putusan

Selengkapnya »

Komisi II DPR Jadwalkan Pemanggilan DKPP

KOMISI II DPR akan memanggil Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) usai putusan berupa sanksi yang dijatuhkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Hasyim Asy’ari. Sanksi tersebut berupa pemecatan. Yanuar mengatakan Komisi II DPR ingin mendengar lebih jauh soal putusan yang dijatuhkan tersebut. Idealnya yakni mendengar langsung dari DKPP. Politikus Partai Kebangkitan

Selengkapnya »

Polri dan Kejagung Kompak Bantah Pernyataan Komisioner KPK Soal Tutup Pintu Supervisi

Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sama-sama membantah menjadi sebab gagalnya KPK melaksanakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. Polri menegaskan, selama ini menjadi institusi penegak hukum yang menyokong penuh dalam penguatan KPK sebagai lembaga utama pemberantasan korupsi. Pun Kejagung mengatakan kerap membantu KPK dalam menjalankan peran koordinasi maupun supervisi pemberantasan

Selengkapnya »

Dewan Pers Minta TNI dan Polri Bentuk Tim Investigasi Usut Kebakaran yang Tewaskan Wartawan Tribrata TV

Dewan Pers menyayangkan terjadinya insiden kebakaran yang merenggut nyawa wartawan Tribata TV, Sempurna Pasaribu bersama tiga keluarganya di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dewan Pers pun meminta penegak hukum, termasuk TNI dan Polri mengusut kasus ini. Dalam keterangan resminya, Dewan Pers mengungkap ada dua versi terkait penyebab kebakaran. Tim Komisi

Selengkapnya »

Polri Angkat Suara Disebut KPK Tutup Koordinasi Jika Anggota Ditangkap

Mabes Polri angkat suara terkait pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut supervisi dan koordinasi akan diputus jika ada anggota yang ditangkap. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan kerja sama terkait penegakan hukum akan dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman yang telah diteken sebelumnya. Trunoyudo memastikan secara

Selengkapnya »

Ketua DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kebocoran Data

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hal ini penting supaya pelayanan publik bisa berjalan optimal kembali. “Harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Selengkapnya »

Pemerintah Wajibkan Kementerian Cadangkan Data usai Serangan Ransomware terhadap PDN

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan pemerintah mewajibkan kementerian dan lembaga mempunyai data cadangan. Dia menyebut langkah itu merupakan tindak lanjut usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang ransomware. Hadi menyampaikan penggunaan cadangan data itu akan membuat instansi pemerintah tetap memiliki data meski

Selengkapnya »
Search