Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Indeks Demokrasi Turun, Indonesia Disebut Alami Otoritarianisasi

Penurunan skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi. Berdasarkan rilis tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara flawed democracy alias demokrasi cacat. Namun, Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona menggarisbawahi,

Selengkapnya »
06 Maret 2025

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Perkuat Sistem Presidensial

Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti merekomendasikan agar pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia dipisahkan menjadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Dia menjelaskan pemisahan itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak di Indonesia. “Putusan MK Nomor 55 ini

Selengkapnya »
06 Maret 2025

Bareskrim Polri Ungkap 6.881 Kasus Pengedaran Narkoba di Periode Awal Tahun 2025, Ada Jaringan Fredy Pratama

Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) berhasil mengungkap 6.881 kasus tindak pidana narkoba yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia pada periode Januari hingga Februari 2025. Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Wahyu Widada menyatakan pihaknya juga menetapkan ribuan tersangka dan menyita ribuan ton barang bukti. Wahyu mengatakan pihaknya telah menetapkan

Selengkapnya »
06 Maret 2025

Tom Lembong Jalani Sidang Perdana Kasus Impor Gula Hari Ini

Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (6/3) ini. Merujuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, agenda sidang perdana Tom Lembong ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum

Selengkapnya »
06 Maret 2025

Pakar Kritik Pasal 65 di RUU TNI Dihapus, Singgung Kasus Bos Rental

Penelitian senior Imparsial, Al Araf mengkritik usul penghapusan Pasal 65 dalam naskah revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengatur soal mekanisme peradilan bagi seorang prajurit TNI. Al Araf mengatakan pihaknya kini menolak revisi tersebut salah satunya karena menghapus pasal 65. Padahal, kata dia, pasal yang dihapus mestinya

Selengkapnya »
05 Maret 2025

Anggota DPR Kritik RUU P2MI Tak Atur soal PMI Ilegal

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengkritik revisi UU P2MI yang dinilai sama sekali tak mengatur perlindungan kepada pekerja migran ilegal. Menurut Andreas, keseluruhan poin-poin revisi UU tersebut hanya mengatur soal perlindungan terhadap pekerja migran legal. Sementara itu, tak ada antisipasi terhadap kasus PMI ilegal.

Selengkapnya »
05 Maret 2025

Pimpinan Baleg paparkan tiga isu dalam draf revisi UU PPMI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia memaparkan tiga isu yang termuat dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI). Isu pertama, kata dia, pelindungan pekerja migran Indonesia itu sendiri dari berbagai tindak kekerasan. Dia

Selengkapnya »
04 Maret 2025

KPK Ungkap Alasan Absen Sidang Perdana Praperadilan Jilid 2 Hasto Kristiyanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan jilid 2 yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (3/3/2025). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengonfirmasi Biro Hukum KPK mengajukan penundaan sidang untuk mempersiapkan materi hukum terkait gugatan yang diajukan Hasto. Menurut

Selengkapnya »
04 Maret 2025

DPR Sebut UU Keamanan Laut Dibutuhkan untuk Bentuk Coast Guard Indonesia

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan alias Aher mengungkapkan pentingnya Undang-Undang (UU) Keamanan Laut segera dibentuk untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Hal tersebut disampaikan Aher dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Panja Keamanan Laut (Kamla) dengan Kepala Badan

Selengkapnya »
04 Maret 2025

Hukuman Eks Dirut Pertamina jadi 13 Tahun Penjara, KPK: Biar Jera

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat vonis eks Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, menjadi 13 tahun penjara. Putusan kasasi dinilai memaksimalkan efek jera. Melalui putusan tersebut, KPK berharap dapat memberikan efek jera bagi pelaku,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui

Selengkapnya »
03 Maret 2025

KPK Minta PN Jaksel Tunda Sidang Praperadilan Hasto

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana terkait praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta gugatan itu ditunda. “KPK meminta penundaan sidang praperadilan tersangka HK (Hasto Kristiyanto) kepada hakim,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin (3/3). Tessa mengatakan, ada sejumlah

Selengkapnya »
03 Maret 2025
Search