Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno turut menyoroti dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk olahan minyak di Pertamina. Menurut dia, penanganan kasus itu merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Eddy meyakini, langkah cepat yang diambil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam
Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait peluang memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina. Menurutnya pemerintah bekerja dengan baik dalam hal itu. Apapun motif yang ada di balik pengungkapan kasus korupsi tersebut, menurut dia yang terpenting adalah hukum tegak. Ia juga
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membatalkan 209 sertifikat tanah di Pantai Kohod, Tangerang. Sementara itu, 13 sertifikat lainnya masih dalam proses pembatalan karena statusnya yang berada di batas antara garis pantai dan luar garis pantai. Meski demikian, Kementerian ATR/BPN tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan
Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah klaim PT Pertamina Patra Niaga soal tak ada proses blending atau pencampuran bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan di dalam negeri. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar menegaskan, dari bukti-bukti dalam pengusutan korupsi ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina,
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan dua bos PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan Edward Corne, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero). Maya Kusmaya adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne merupakan VP Trading Operation
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta TNI memberikan sanksi para prajurit TNI serta atasannya yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara. Dia mengatakan aksi main hakim sendiri oleh anggota TNI tidak bisa dibiarkan untuk itu, dia meminta harus ada sanksi yang tegas dan terukur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat laporan resmi atas permintaannya agar Lembaga Antirasuah memeriksa keluarga Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Tanpa aduan, KPK tidak bisa bertindak. Asep mengatakan KPK bisa saja menjemput bola dengan memeriksa Hasto. Namun, sikap itu harus berdasarkan prosedur yang berlaku karena
Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang perubahan ketentuan terhadap keterlibatan prajurit TNI dalam dunia politik praktis. Ia menyatakan aturan yang termaktub dalam perundang-undangan lama dapat diubah seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun begitu, Yusril menyatakan seyogianya prajurit tentara menanggalkan profesi militernya jika ingin bergabung
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp971.046.000 di kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut uang tunai itu disita penyidik usai melakukan penggeledahan di rumah tersangka Dimas Werhaspati, pada Senin (24/2) malam. Harli merincikan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta massa aksi ‘Indonesia Gelap’ mengirimkan perwakilan massa untuk membahas poin-poin tuntutan dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Prasetyo di atas mobil komando ketika menemui massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2). Prasetyo menjelaskan pemerintah akan meminta masukan terkait kebijakan yang dianggap kurang
PDI-P menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal mereka, Hasto Kristiyanto, tidak memiliki kepentingan untuk melakukan suap terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), unsur suap harus disertai dengan kesengajaan dan kepentingan tertentu. Menurut dia, unsur
