Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM. Pasalnya, sekitar 50 persen dari poin Astacita yang diusung pemerintah menyangkut tentang hal-hak asasi. Pigai menjelaskan, HAM bahkan ditempatkan dalam poin pertama Astacita, yakni tepatnya memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu,
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta semua pihak tak terjebak dalam dendam soal pelanggaran HAM masa lalu. Hal itu disampaikan dalam peringatan Puncak Hari HAM di TMII, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Ia menyebutkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal kembali mendorong pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran
Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihak menyetor sekitar Rp2,4 triliun ke kas negara terkait hasil pemulihan aset dalam kasus korupsi selama tahun 2020-2024. Hal tersebut disampaikan Nawawi saat pidato pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12). Nawawi mengatakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 atau selama kurang lebih
Polda Jawa Tengah menetapkan Aipda Robig Zaenudin sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap siswa SMK di Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17). Penetapan Robig sebagai tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah pada hari ini, Senin (9/12). Pada hari ini Robig juga telah menjalani sidang
Empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022 dituntut dengan pidana 6 hingga 14 tahun penjara. General Manager Operasional PT Tinindo Internusa periode Januari 2017-2020, Rosalina, dituntut pidana 6 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider
Memberantas korupsi di Indonesia adalah perjuangan berat dan panjang yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk menghadapi tantangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merancang strategi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi: Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan. Melalui kombinasi ketiga
Anggota DPR RI periode 2019—2024 Taufik Basari mengatakan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki tiga tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Kami meminta pemerintah baru untuk mengambil tindakan dan mendapatkan lebih banyak dukungan dari semua negara ASEAN terkait dengan masalah pelanggaran hak asasi manusia
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendata kebanyakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penyelundupan Pekerja Migran Ilegal (PMI) dilakukan lewat pelabuhan internasional resmi di Batam. Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan modus penyelundupan lewat pelabuhan resmi itu lebih banyak ketimbang yang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024). Sebelum pengesahan dilakukan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membacakan hasil keputusan yang telah diambil
Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2016-2020 Emil Ermindra dituntut dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan. Menurut jaksa, kedua terdakwa terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku jajarannya telah berhasil membongkar 3.068 perkara terkait tindak pidana narkoba dan menyita total barang bukti senilai Rp2,88 triliun. Sigit mengklaim pengungkapan kasus itu dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, sejak 4 November hingga 3 Desember 2024, setelah pembentukan desk pemberantasan narkoba oleh Presiden Prabowo
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan saat ini Indonesia tergolong dalam kondisi darurat narkoba. Sebab, katanya, Indonesia tak hanya menjadi konsumen narkoba, tetapi telah dijadikan sebagai target pasar peredaran narkoba. Berdasarkan data pemerintah, jumlah pengguna narkoba sepanjang 2024 mencapai 3,3 juta orang. Pria yang akrab disapa BG
