KPK menyurati Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah lima orang bepergian ke luar negeri berkaitan dengan penanganan kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tidak menyampaikan secara lengkap identitas para pihak dimaksud. Berdasarkan informasi yang diperoleh CNNIndonesia.com, mereka yang
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenkopolhukam melanjutkan rapat penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2002 atau RUU TNI. Penyusunan DIM di Kemenkopolhukam ini diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sebelum diserahkan dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Adapun DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita dan suami. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan tim penyidik hingga saat ini masih melakukan serangkaian kegiatan di Semarang. KPK saat ini sedang mengusut tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp1,3 triliun sepanjang Semester I 2024. Penyelamatan uang negara itu didapat dari bidang tindak pidana khusus. Pada bidang ini, Burhanuddin menuturkan Kejaksaan Agung juga sedang mengungkap penanganan perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah. Total kerugiannya kerugian total
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan agar TNI diperbolehkan berbisnis karena saat ini banyak anggota TNI yang membutuhkan pendapatan sampingan dengan menjadi ojek daring (online). Selama tidak mengganggu pekerjaan utamanya sebagai prajurit, Maruli menyarankan hal itu tidak dilarang karena saat ini kebutuhan ekonomi para prajurit TNI
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Awalnya, dia menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK pada Jumat (19/7.2024). Dia mengaku, baru mengetahui adanya surat panggilan dari penyidik KPK tersebut. “Saya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidik bekerja berdasarkan prosedur dan hukum yang berlaku, termasuk saat menangani kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Penegasan itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengenai penanganan kasus yang diduga menyeret kader
Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Dia menolak pencabutan larangan bagi prajurit untuk berbisnis dalam perubahan aturan itu. Adapun perubahan Pasal 39 menghapus larangan berbisnis bagi prajurit TNI. Wacana ini
Kejaksaan Agung (Kejagung) menaksir kerugian negara dalam kasus korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas Antam Tahun 2010-2022 sebanyak 109 ton mencapai Rp1 triliun. Angka itu baru perkiraan sementara Korps Adhyaksa. Harli mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung disebut tengah berkoordinasi dengan ahli. Khusunya, untuk menghitung
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7). Mereka yang dilantik yakni Thomas Djiwandono, sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kini Menkeu Sri Mulyani memiliki wakil menteri lain selain Suahasil Nazara. Kemudian Yuliot
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai subtansi usulan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih bermasalah. Karena itu, ia mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan. Terlebih lagi, ujar dia, waktu pembahasan RUU TNI terbatas. Ia khawatir dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ada upaya lobi
Tim kuasa hukum PDIP mengatakan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka berpotensi batal dilantik apabila gugatan yang pihaknya layangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dikabulkan. PDIP menggugat KPU terkait dugaan melakukan perbuatan melawan hukum karena tetap menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024 lalu. “Yang bermasalah
