Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan tiga gugatan menyangkut batasan seseorang mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), Senin (23/10/2023). Di dalam tiga gugatan tersebut, bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto ‘seakan’ hendak dijegal melalui petitum-petitum para pemohon. Asa Prabowo untuk kali tiga mentas di kancah
Mangkirnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dari panggilan pertama, dinilai ada ketakutan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). “Kita harus memahami bahwa Firli Bahuri khawatir ditetapkan sebagai tersangka karena kesulitan untuk membantah berbagai bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polda Metro
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK, Ali Fikri memberi penjelasan soal keberadaan Ketua KPK Firli Bahuri yang sebelumnya dikabarkan menghilang setelah mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya. “Sejak dari beberapa waktu lalu tidak kemana-mana. Aktifitas seperti biasa,” jelas Ali Fikri saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Minggu, 22
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan berkaitan dengan gugatan syarat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang bisa menjegal kans Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024, Senin (23/10/2023) mulai pukul 10.00. Putusan berkaitan dengan kans Prabowo itu tercatat pada perkara nomor 102, 104, dan 107/PUU-XXI/2023 dengan objek gugatan Pasal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan akan banding atas vonis kasus penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Pasalnya sejumlah putusan majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) dinilai tidak sesuai. “Kita akan banding,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Jakarta, Senin
Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah memasuki babak baru. Polda Jawa Barat telah menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak Subang pada 2021 lalu. Mereka yang ditetapkan tersangka yakni Yosep Hidayah suami korbanm M Ramdanu keponakan korban, Mimin istri
Pakar Hukum Tata Negara Titi Anggraini meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak permohonan batas usia maksimal 70 tahun sebagai syarat capres cawapres di Pilpres 2024. Vonis yang akan dibacakan MK pada Senin (23/10) nanti dinilainya lebih pragmatis. Menurutnya, pembatasan umur tidak memiliki isu konstitusional selain bila merujuk pada Putusan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendapat panggilan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Jumat, 20 Oktober 2023. Firli diperiksa saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL. “Besok (hari ini) Jumat siang, agenda pemeriksaan tunggal yaitu pemeriksaan dalam
Penyidik Subdit Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengaku telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh dari delapan saksi yang dipanggil pada Kamis (19/10/2023). Dari tujuh saksi yang hadir, sebanyak enam saksi merupakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan itu masih terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri sumber uang yang dikumpulkan para aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan) yang digunakan untuk disetorkan kepada eks menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (mentan SYL). Dugaan itu didalami dengan memeriksa dua saksi pada Selasa (17/10/2023). Kedua saksi itu adalah Sespri Sekjen Kementan Merdi Tri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut aparatur sipil negara (ASN) wajib netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya peran ASN berpengaruh besar dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. “Sebagai pilar kuat, ASN harus berintegritas, profesional, netral, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui
Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin turut angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kepala daerah maju pilpres meski di bawah umur 40 tahun asal berpengalaman sebagai kepala daerah. Baginya, putusan MK tersebut terkesan sangat dipaksakan. “Putusan MK ini terkesan sangat dipaksakan, seperti mencari celah untuk akomodir
