Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pada hari ini, Rabu (11/9), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diagendakan akan melantik sejumlah pejabat untuk mengisi posisi yang kosong. Acara pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta. Mereka yaitu Sekjen PBNU Saifulah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial untuk
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) divonis dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Majelis hakim tingkat banding menilai SYL terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. SYL
Presiden terpilih Prabowo Subianto menggulirkan konsep zaken kabinet sebagai visi pemerintahan mendatang. Zaken kabinet, kabinet berbasis keahlian, diharapkan mampu membawa pemerintahan yang lebih profesional dengan memastikan setiap posisi strategis diisi oleh sosok yang ahli di bidangnya. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo ingin kabinetnya diisi oleh individu-individu kompeten,
Badan Legislatif DPR RI belum membahas RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang sebelumnya dijadwalkan akan digelar sore ini, Senin (9/9). Pimpinan Baleg DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek), mengatakan pembahasan RUU Wantimpres ditunda hingga Selasa (10/9), karena pemerintah tidak setuju dengan perubahan nomenklatur. Sebelumnya, DPR mengusulkan agar nomenklatur Wantimpres diubah menjadi
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. RUU itu disetujui dalam rapat pengambilan keputusan yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin malam, usai seluruh fraksi partai politik di DPR
Anggota Pansus Haji DPR Wisnu Wijaya mengatakan mereka membuka opsi bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan. Opsi itu bisa dilakukan setelah melakukan serangkaian investigasi lewat rapat pansus dan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah tempat terkait. “Pansus Haji DPR membuka opsi untuk bekerja sama dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima dua laporan terkait jet pribadi yang diduga digunakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kedua laporan itu sedang ditelaah Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan (PLPM). Ia meminta berbagai pihak untuk menunggu proses penelaahan itu. Namun,
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan perlu ada penyesuaian aturan apabila ingin membentuk matra baru di Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Angkatan Siber. Wacana Angkatan Siber kembali menuai perhatian setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membentuk matra baru di TNI, yakni
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. KPK menegaskan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi akan terus berjalan secara paralel dengan penyelenggaraan Pilkada 2024. “Supaya tidak ada black campaign (kampanye hitam), supaya tidak
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Ia mengatakan, seseorang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan gratifikasi hanya ditujukan bagi penyelenggara negara, seperti bupati, wali kota, dan gubernur. Jika mereka menerimanya,
Kasus meninggalnya dokter Aulia Risma Lestari memasuki babak baru. Keluarga dokter Risma telah resmi melaporkan dugaan perundungan, termasuk di dalamnya pemerasan dan intimidasi, yang dialami almarhumah, ke Polda Jawa Tengah (Jateng), Rabu (4/9/2024). Dalam proses pelaporan, keluarga dokter Risma membawa dan menyerahkan sejumlah bukti kuat, antara lain bukti percakapan di
Anggota Komisi III DPR Supriansa mengapresiasi langkah Kemenkumham untuk melimpahkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dinilainya tepat termasuk melakukan perombakan besar supaya tidak terjadi lagi penempatan dan penaikan pangkat, penerimaan yang dikendalikan oleh sekelompok orang tertentu di sana sehingga bisa merusak mental para pegawai.
