Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah akan menangani kasus tewasnya tiga polisi di Way Kanan, Lampung, yang diduga ditembak anggota TNI. Supratman menjelaskan pemerintah akan memanggil seluruh pihak terkait, termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berkoordinasi ihwal kasus ini. Politisi Gerindra itu menegaskan penanganan kasus tersebut akan dilakukan
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam proses penyusunannya, dia mengatakan semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU
Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menyebutkan tidak semua penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Berdasarkan draf RKUHAP yang diterima Kompas.com dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni pada Selasa (18/3/2025), ada beberapa kategori penyidik. Pasal 6 Ayat (1) mengatur bahwa penyidik terdiri atas penyidik Polri,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung keinginan Presiden Prabowo Subianto yang mau para koruptor ditempatkan di penjara di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bahkan meminta negara agar tidak usah menyediakan makanan untuk koruptor saat menjalani masa penahanan. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan alat pertanian saja supaya koruptor bisa bercocok
Anggota Komisi bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengatakan komisinya melakukan perubahan lembaga sipil yang dapat diduduki oleh prajurit dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Saat rapat sinkronisasi hasil pembahasan revisi UU TNI hari ini, Komisi I DPR menghapus satu lembaga sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI. Lembaga
Karier Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja di satuan kepolisian berhenti setelah dirinya melakukan tindakan bejat memperkosa tiga anak di bawah umur dan menggunakan narkoba. Hal itu menjadi keputusan dalam sidang komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang digelar di Gedung TNCC Polri, Jakarta, Senin (17/3/2025). Kepala
Fraksi PDI-P DPR RI menegaskan pentingnya segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU P2MI). Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI-P, I Nyoman Parta, mengatakan, revisi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia (PMI), serta mencegah praktik penempatan pekerja
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah, dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2024-2025. Dalam konferensi pers Minggu (16/3), KPK mengumumkan 6 dari 8 orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai
Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah membahas revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, digeruduk sejumlah orang. Namun penggerudukan itu berujung dengan laporan polisi. Dirangkum detikcom, Senin (17/3/2025), ada tiga orang yang mengatasnamakan diri dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan meminta agar rapat Panja RUU
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen pihaknya dalam mengedepankan prinsip supremasi sipil pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal itu disampaikan Agus Subiyanto dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya,
Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah penambahan lima jabatan sipil yang dapat ditempati oleh prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan. Menteri Pertahanan (Menhan)
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku kaget karena tidak mengetahui kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Ahok menyebut hal-hal yang diketahui penyidik Kejaksaan Agung jauh melebihi pengetahuan dirinya. Ahok mengaku tidak mengetahui detail operasional PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan
