Pelantikan seorang polisi aktif, Irjen Muhammad Iqbal, menjadi Sekretaris Jenderal DPD RI dinilai menyalahi peraturan undang-undang. “Jadi hakikatnya, polisi aktif dilarang menduduki jabatan di luar kepolisian,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025). Dia menguraikan pelantikan Irjen Iqbal menjadi Sekjen DPD RI menyalahi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai acuan pegawai untuk tetap mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat tersebut dikeluarkan pada awal Mei lalu. Budi menjelaskan isi surat edaran tersebut menegaskan lembaga antirasuah tetap berwenang melakukan penindakan, pencegahan, pendidikan, serta koordinasi dan supervisi
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mendesak agar kepolisian segera melakukan pemeriksaan serta melakukan penyidikan terhadap mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi terkait kasus dugaan judi online (judol). Menurutnya, munculnya nama Budi Arie yang diduga menerima jatah hingga 50 persen dari pengamanan website judol di
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi meluruskan isu miring tentang pengerahan TNI menjaga kantor-kantor kejaksaan di setiap daerah. Hasan menilai kebijakan ini biasa saja. Menurutnya, pengerahan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan merupakan wujud kerja sama antarlembaga. Hasan menjelaskan setiap lembaga negara berhak menjalin kerja sama dengan lembaga negara lain.
Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sumut menggagalkan pengiriman 26 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia. Mereka ditemukan di sebuah rumah penampungan di Jalan Sedar, Desa Tumpatan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono, menjelaskan para calon PMI terdiri dari 18 laki-laki
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari bakal dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan menyebut Hasyim akan menjadi saksi dalam sidang tersebut di Pengadilan Tindak
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memeriksa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Herri Swantoro dan lima orang lainnya pada Kamis (15/5/2025). Herri diperiksa sebagai saksi dalam kasus perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, korupsi impor gula, dan suap penanganan perkara ekspor minyak sawit mentah. Selain
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkap alasan melibatkan personel TNI untuk menjaga area Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Harli Siregar menjelaskan hal itu wujud dari nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara TNI dan Kejagung. Adapun MoU bernomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6
Kementerian Hukum menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa nantinya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) akan menindaklanjuti jika ada ormas yang akan dibekukan. Menurut Supratman, pengawasan terkait ormas merupakan tugas Kemendagri, sementara perihal status kelembagaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. SYL yang merupakan politikus Partai NasDem itu akan menjalani hukuman penjara selama 12 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan menerima gratifikasi. Berdasarkan putusan di tingkat kasasi,
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan ketetapan untuk perkara nomor: 33/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rabu (14/5). Pencabutan permohonan dalam perkara ini disampaikan pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukum
Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto mendesak TNI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penjelasan mengenai pengerahan prajurit TNI ke kantor kejaksaan di seluruh Indonesia bahwa dalam rangka pengamanan. Anton menyebut, penjelasan itu diperlukan demi menjaga ketenangan masyarakat. Anton pun mempertanyakan, apakah ada urgensi atau pertimbangan khusus
