Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Kenapa Menko Yusril Ihza Sebut Belum Ada Urgensi Terbitkan Perpu Perampasan Aset

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada alasan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Perampasan Aset. Menurut Yusril, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun beleid serupa di Kejaksaan, Polri, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup efektif menangani perampasan aset. Yusril juga mengatakan

Selengkapnya »
14 Mei 2025

MA Tolak Peninjauan Kembali Mantan Menkominfo Johnny Plate

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pada tahun 2020-2022. Putusan PK tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Surya

Selengkapnya »
14 Mei 2025

Dua Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Kaget Dihukum Tujuh Tahun Penjara

Erintuah Damanik dan Mangapul tampak kaget. Dua hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya itu hanya terdiam setelah mendengar vonis tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta atas perkara suap pembebasan Gregorius Ronald Tannur. Begitu majelis hakim menutup sidang, Erintuah dan Mangapul berdiri dari kursi terdakwa dan berjalan pelan menuju

Selengkapnya »
09 Mei 2025

Sidang 11 Gugatan UU TNI: Pemohon dari Mahasiswa hingga Anak Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk 11 gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Jumat (9/5/2025). Gugatan ini diajukan oleh beragam latar belakang, baik dari mahasiswa, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid. Namun, Inayah tidak bersidang, karena gugatan

Selengkapnya »
09 Mei 2025

UU BUMN Tak Halangi KPK Sikat Direksi yang Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) tidak menjadi penghalang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, lembaga antirasuah tetap berwenang mengusut kasus korupsi yang dilakukan oleh direksi, komisaris, atau pengawas di BUMN.

Selengkapnya »
09 Mei 2025

Polisi Bekuk Sindikat Joki UTBK Unhas, Libatkan Juara Olimpiade Sains

Polisi menangkap enam orang sindikat joki pada saat pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di Universitas Hasanuddin (Unhas). Dua pelaku merupakan pegawai honorer dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Unhas. Adapun mahasiswi FK Unhas itu juga diketahui pernah menjadi juara satu olimpiade matematika tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Selengkapnya »
08 Mei 2025

Bos Buzzer Perintangan Kasus PN Jakpus Bukan Orang Media

Kejaksaan Agung menegaskan, M Adhiya Muzakki (MAM), bukan seorang jurnalis atau pernah bekerja di media massa perusahaan pers. Hal ini terungkap usai Adhiya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan

Selengkapnya »
08 Mei 2025

Pimpinan DPR Belum Tentukan Siapa yang Akan Bahas Revisi UU Pemilu

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan parlemen masih mendiskusikan alat kelengkapan dewan yang akan membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. Puan menyebut pimpinan DPR masih menimbang situasi terkini sebelum menentukan pembahasan rancangan UU tersebut ditugaskan ke komisi teknis atau ke Badan Legislasi (Baleg). Ketua DPP PDI Perjuangan ini

Selengkapnya »
08 Mei 2025

Kala Prabowo Bertemu Purnawirawan TNI Usai Heboh Pemakzulan Gibran…

Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan para pensiunan TNI dan polisi dalam suatu acara halal bihalal yang digelar oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025). Pertemuan ini tiba-tiba terjadi usai heboh Forum Purnawirawan TNI-Polri menyatakan tuntutan, di mana salah satunya adalah mencopot Wakil Presiden

Selengkapnya »
07 Mei 2025

Menko Polkam: Pemerintah Tak Ragu Menindak Ormas yang Meresahkan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan, pemerintah tidak ragu untuk menindak premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat. Karenanya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas tersebut dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional, serta memberikan kepastian hukum atas persoalan

Selengkapnya »
07 Mei 2025

Berantas Premanisme, Polri Gelar Operasi Kewilayahan se-Indonesia

Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai Kamis, 1 Mei 2025. Operasi ini dilakukan untuk memberantas praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Adapun langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres

Selengkapnya »
07 Mei 2025

Pukat UGM: BUMN dan Danantara Semakin Rawan Korupsi

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyoroti soal UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Adapun, dalam Pasal 9G dalam undang-undang tersebut secara eksplisit berbunyi, ”Anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”.  Menurut Zaenur, perubahan-perubahan di dalam UU BUMN

Selengkapnya »
07 Mei 2025
Search