Ahli pertahanan Andi Widjajanto mengemukakan pembentukan angkatan siber sebagai matra tersendiri di luar TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU kemungkinan memerlukan waktu sampai tujuh tahun. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) periode 2022-2023 ini menjelaskan tahapan membentuk matra baru itu, di antaranya mencakup penguatan satuan siber di tiap matra, kemudian membentuk komando gabungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto belum menyampaikan identitas tersangka dimaksud. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka dimaksud berinisial AFI, DDWT dan ROC. Mereka telah dicegah bepergian ke
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II Tahun 2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, Rabu, 25 September 2024. Keputusan ini sekaligus memulihkan nama Gus Dur –sapaan Abdurrahman Wahid. Awalnya, Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid itu dipulihkan. Ketua Umum PKB
Wacana pembentukan Angkatan Siber TNI sebagai matra keempat dinilai memerlukan landasan hukum yang jelas. Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Pertahanan serta UU TNI sebagai langkah awal pembentukan Angkatan Siber. Menurut Fahmi, perubahan regulasi diperlukan supaya Angkatan Siber memiliki
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, yang diduga menerima pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat, dinanti publik. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan, laporan terkait gratifikasi Kaesang sudah rampung dan telah disampaikan kepada pimpinan KPK.
Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai angkatan siber TNI akan lebih kuat saat pemerintahan calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto berlangsung. Hal tersebut dikarenakan Prabowo memiliki pengalaman segudang di dunia pertahanan dan memiliki konsep yang matang tentang keamanan siber sebuah
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri tengah menyelidiki dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan saat ini tengah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengusutan. Kendati demikian, Himawan tak menjelaskan secara rinci sudah sejauh mana proses
Ketua Panitia Khusus Hak Angket atau Pansus Haji, Nusron Wahid, mengatakan tidak tertutup kemungkinan bahwa temuan dan rekomendasi Pansus akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Nusron menyebutkan, penyelidikan secara hukum bisa saja dilakukan asalkan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 dilengkapi bukti pendukung. Namun demikian, politisi Partai Golkar ini
Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa matra keempat, yakni matra siber bisa terwujud di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hadi menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan untuk membentuk matra siber tersebut. Hadi membeberkan matra siber atau matra keempat ini adalah bagiamana cara
Calon Gubernur Sumatra Utara yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, belum memberikan jawaban tegas soal dugaan gratifikasi private jet yang menjeratnya. Bobby belum memutuskan kapan akan memberikan klarifikasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ditanyakan apakah akan mengikuti langkah adik iparnya Kaesang Pangarep yang langsung melakukan klarifikasi private
Insiden kebocoran data pribadi kembali menghantam Indonesia. Kali ini, data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bocor, termasuk data pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan diperjualbelikan di forum gelap. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah jabatan di lingkungan Polri. Di antaranya ada empat jabatan kapolda yang dirotasi. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2098/IX/KEP./2024, ST/2099/IX/KEP./2024, ST/2100/IX/KEP./2024 dan ST/2101/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024. Berdasarkan 4 ST tersebut, ada 309 personel Pati dan Pamen yang dimutasi. Kepala Biro
