Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari ini, mengagendakan pembacaan putusan hakim atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sidang putusan akan dilakukan secara terbuka untuk umum. Rafael nantinya akan duduk di depan majelis hakim untuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih terus memburu tersangka dugaan suap terkait proses pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku. Juru Bicara KPK Ali Fikri menegaskan, KPK tetap berkomitmen mencari dan menangkap mantan calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sudah 4 tahun buron
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengusulkan dua nama ke DPR untuk menjadi pengganti mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Ghufron menjelaskan posisi ketua KPK definitif juga bakal dipilih oleh DPR usai kelima komisioner KPK telah lengkap. Saat ini Nawawi Pomolangi menjabat sebagai ketua sementara KPK.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal memilih satu dari lima nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi Ketua. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, pemilihan itu akan dilakukan setelah Komisioner KPK berjumlah 5 orang. Diketahui, saat ini Komisioner KPK hanya tersisa empat orang setelah Firli Bahuri yang tersandung kasus
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto buka suara terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anggotanya terhadap relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Agus menyebut kasus tersebut saat ini sudah ditangani oleh Kodim 0724/Boyolali. Pihak Kodim juga disebut telah memberikan bantuan terhadap para korban. Selain itu, Agus mengatakan proses penegakan hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memastikan tidak ada intervensi politik dalam penanganan kasus. Cara itu dinilai menjadi langkah perbaikan kinerja menyusul polemik mantan Ketua Lembaga Antirasuah Firli Bahuri. “(Harus) tidak ada intervensi politik dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha melalui keterangan tertulis,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan segera berbenah buat memulihkan citra lembaga setelah tercoreng akibat dugaan korupsi yang dilakukan Ketua nonaktif Firli Bahuri. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi putusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang merekomendasikan supaya Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatan karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.
Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti kemunduran demokrasi serius yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ditandai dengan kembalinya negara ke arah kekuasaan dan pengabaian terhadap HAM demi kepentingan politik elektoral. Dikutip melalui keterangan tertulis, dalam diskusi dan catatan akhir tahun Koalisi Masyarakat Sipil pada Kamis, 28 Desember 2023, Dimas
Mabes Polri memblokir total 1.229 rekening perbankan yang terkait dengan aktivitas judi online di sepanjang tahun 2023. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pemblokiran tersebut dilakukan bersama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait penanganan tindak pidana perjudian yang ada di Indonesia. Selain berkoordinasi dengan PPATK, Listyo menyebut
Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) memperlihatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terendah kedua di antara beberapa lembaga negara. Posisi lembaga antikorupsi ini berada sedikit di atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan angka 58,8 persen. DPR menjadi lembaga yang kepercayaan publiknya berapa di paling bawah atau
Terpidana kasus korupsi yang juga mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, meninggal saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Lantas, bagaimana kelanjutan proses hukumnya? Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana Lukas Enembe telah berakhir setelah yang bersangkutan dinyatakan
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK mengatakan telah mengirimkan hasil putusan sidang etik terhadap Firli Bahuri ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Sudah dikirim petikan putusannya,” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu, 27 Oktober 2023. Hal senada disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan
