Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Giant Sea Wall Butuh Dana Jumbo, Prabowo Ajak Gubernur Pramono dan Investor Asing Sumbang Biaya

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan perkembangan terbaru soal rencana pembangunan mega-proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di laut utara Pulau Jawa. Prabowo bilang, pemerintahannya akan memulai realisasi proyektor tersebut dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana pembangunan giant sea wall sudah disusun sejak 30 tahun lalu tapi belum bisa terealisasi. Presiden mengungkapkan,

Selengkapnya »
13 Juni 2025

Sengketa empat pulau Sumatera – ‘Ini seperti adu domba Aceh dan Sumatera Utara’

Wakil Ketua Partai Aceh Suadi Sulaiman mengatakan pemerintah seharusnya menghormati batas-batas Aceh yang sudah disepakati lewat Perjanjian Helsinki pasca konflik. Dengan keputusan penyerahan empat pulau ke Sumatera Utara, pemerintah dinilai menodai perjanjian damai Aceh dengan Indonesia. Reaksi protes atas perubahan status wilayah ini terjadi lantaran pemerintah tak menuntaskan permasalahan yang

Selengkapnya »
13 Juni 2025

KPK Terima Banyak Laporan Dugaan Korupsi Tambang di Raja Ampat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya berbagai permasalahan dalam sektor pertambangan di Indonesia, termasuk lemahnya pengawasan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Lembaga antirasuah ini juga menerima banyak laporan dugaan korupsi terkait aktivitas pertambangan, salah satunya di wilayah Raja Ampat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi

Selengkapnya »
13 Juni 2025

KPK Segera Petakan Tambang di Pulau-pulau Kecil: Mumpung Ada Momentum

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria mengusulkan agar ada larangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di pulau-pulau kecil buntut polemik izin pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Dian, pemerintah harus menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor perkara 35/PUU-XXI/2023 sebagai dasar tentang

Selengkapnya »
13 Juni 2025

Nadiem Sebut Jamdatun Dampingi Pengadaan Chromebook, Apa Perannya?

Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa tim dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun ikut mendampingi proses pengadaan laptop Chromebook di kementeriannya, yang saat ini diusut Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi pengadaan laptop, yang menghabiskan anggaran negara Rp 9,9 triliun tersebut. Penyidik

Selengkapnya »
12 Juni 2025

Kemendagri Bicara Peluang Sengketa 4 Pulau Aceh dan Sumut Diputuskan Pengadilan

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah yang menjadi polemik antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumu) diuji melalui proses pengadilan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Selengkapnya »
12 Juni 2025

KPK: Negara rugi Rp1,2 triliun pada kasus dana operasional Papua

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan suap dana operasional Papua mencapai Rp1,2 triliun. “Penyidikan terkait dengan penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022, perhitungan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

Selengkapnya »
12 Juni 2025

Jubir Prabowo Bantah Pertemuan dengan Megawati Bahas Reshuffle

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pertemuannya bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Kamis (5/6/2025), tidak membahas tentang reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu menanggapi rumor PDIP bergabung ke kabinet era Prabowo-Gibran. Usai

Selengkapnya »
11 Juni 2025

Nadiem Kaget Kasus Korupsi Laptop Rp9,9 T Diusut, Kejagung Buka Suara

Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penjelasan ihwal temuan kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 atau saat era Nadiem Makarim meski sudah dilibatkan untuk pendampingan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar membenarkan apabila pihaknya melalui Jamdatun telah memberikan pendampingan dalam proyek tersebut seperti yang diminta Kemendikbud Ristek.

Selengkapnya »
11 Juni 2025

Timwas DPR F-PKS Beri Catatan saat Puncak Penyelenggaraan Haji 2025

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkapkan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, terutama saat memasuki fase puncak ibadah, yakni wukuf di Arafah. Masalah-masalah tersebut dinilai berulang dan menimbulkan dampak langsung terhadap kenyamanan serta kekhusyukan jemaah. Anggota Timwas dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyebutkan bahwa berbagai

Selengkapnya »
10 Juni 2025
Search