Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Pasal 47 ayat (2) UU TNI mengatur regulasi jika anggota TNI menduduki jabatan sipil. Meski demikian, Agus tidak menyebut siapa saja anggota TNI aktif yang saat ini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa lokasi di Bandung, Jawa Barat, guna mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin (10/3/2025). Salah satu lokasi yang digeledah penyidik adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. KPK
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) optimistis, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Terutama, kata dia, di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi secara global. Sebagai presiden RI periode 2004-2014, SBY menyoroti negara-negara besar yang sering mengeklaim diri sebagai pahlawan demokrasi, nyatanya
Anggota Komisi I DPR RI Machfud Arifin menegaskan bahwa pembahasan terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait aturan mengenai jabatan sipil bagi militer aktif, belum final dan masih dalam tahap diskusi. DPR akan menyerap aspirasi publik. Politikus Partai NasDem itu mengatakan bahwa revisi terhadap UU TNI harus
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan pihaknya telah mendapati minyak goreng bermerk Minyakita yang disunat. Helfi menjelaskan, berdasarkan temuan mereka, kemasan minyak goreng itu tidak sesuai dengan takaran aslinya. Helfi lantas membeberkan tiga perusahaan yang menyunat isi dari MinyaKita. Di antaranya
Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir langsung membacakan eksepsi. Eksepsi langsung dibacaka usai jaksa penuntut umum membacakan dakwaan di sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). Ari beralasan eksepsi lebih baik langsung dibacakan lantaran kliennya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) disebut menolak berkas perkaranya dilimpahkan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke jaksa penuntut umum (JPU). Hal itu sempat diungkap oleh kuasa hukumnya, Maqdir Ismail. Diungkapkan Maqdir, Hasto menolak karena memiliki hak mengajukan saksi a de charge atau yang meringankan untuk
Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengingatkan Mahkamah Agung bisa menjaga independensi di tengah tren penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Kekhawatiran itu disampaikan Agnes dalam pertemuan dengan Ketua MA Sunarto dan hakim agung Nani Indrawati di gedung MA, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Maret 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung
Pengadilan Negeri (PN) Ipi menjatuhkan vonis pidana mati terhadap tiga terdakwa kasus penyelundupan narkotika 185.500,8 gram di wilayah hukum Aceh Timur. Ketiga terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah (splitsing) yakni Sayed Fackrul bin Sayed Usman dalam berkas perkara: 193/Pid.Sus/2024/PN Idi, Muzakir alias Him bin Adi dalam berkas perkara: 192/Pid.Sus/2024/PN Idi,
Markas Besar (Mabes) TNI menghormati sikap sejumlah pihak yang menolak revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) yang telah masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas DPR tahun 2025. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Hariyanto menilai, penolakan tersebut adalah bagian dari pendapat agar revisi UU TNI sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara dan
Penurunan skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi. Berdasarkan rilis tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara flawed democracy alias demokrasi cacat. Namun, Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia (Pandekha) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona menggarisbawahi,
Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti merekomendasikan agar pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia dipisahkan menjadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Dia menjelaskan pemisahan itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak di Indonesia. “Putusan MK Nomor 55 ini
