Partai Nasdem minta MPR untuk menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan polemik putusan MK itu perlu original intent atau penafsiran resmi dari MPR RI. Dia bilang putusan tersebut bisa menyebabkan deadlock atau kebuntuan konstitusi. Ia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku bakal berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait siapa sosok yang akan mengisi jabatan Wakapolri. Kendati demikian, Sigit tak membahas lebih jauh ihwal sosok perwira tinggi (pati) Polri yang berpeluang mengisi jabatan Wakapolri. Ia justru melemparkan candaan dengan menunjuk beberapa jenderal bintang 3 yang saat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu untuk pengisian anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang dapat diselenggarakan antara dua tahun hingga dua tahun enam bulan setelah pelantikan presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi
Sebanyak 24 calon duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI telah selesai menjalani fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di DPR. Pemantapan terhadap para calon dubes pilihan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai Komisi I DPR sudah berjalan sesuai rencana. Adapun fit and proper test terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan hukuman eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dikurangi melalui sidang peninjauan kembali (PK). Pemberian keringanan hukuman itu dinilai bisa menjadi preseden, dalam pemberian vonis koruptor ke depannya. Budi mengatakan, KPK sejatinya menghormati putusan hakim dalam memberikan hukuman untuk terpidana atau terdakwa kasus korupsi. Namun, jika
Polres Bandara Soekarno Hatta menangkap 11 dari 28 tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Praktik ilegal ini dijalankan dengan modus merekrut pekerja migran Indonesia secara ilegal. Para tersangka menjaring korban secara langsung atau melalui media sosial. “Masih ada tersangka yang diburu,” ujar Kapolres Bandara Soekarno Hatta
Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada Hasto Kristiyanto. Jaksa menilai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) itu telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan perkara Harun
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah dan DPR mau tidak mau harus merumuskan kembali Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilu. MK memutuskan, keserentakan pemilu yang konstitusional ialah memisahkan antara pemilu nasional
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil penggeledahan rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), pada Selasa (2/7). Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita uang tunai miliaran rupiah dan dua senjata api. Senjata api yang disita terdiri atas satu pistol Baretta dan satu senapan angin. Selain itu,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengurangi masa tahanan eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan seharusnya MA tak mengabulkan peninjauan kembali (PK) Setnov dan memberikan hukuman pemberat. Seperti diketahui MA mengabulkan permintaan peninjauan kembali (PK) kasus korupsi pengadaan KTP-el atau
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan tidak ada penerbitan sertifikat tanah atau pulau di Indonesia atas nama warga negara asing (WNA), baik untuk individu maupun badan hukum asing. Ia menyatakan, bahwa pulau-pulau kecil dan terluar tidak boleh dijual kepada asing serta tidak diperbolehkan
Presiden Prabowo Subianto akan membahas kuota jemaah haji Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi. Presiden disebut akan melakukan lobi agar Indonesia mendapat tambahan kuota. Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang. Prasetyo menambahkan, jika terjadi peningkatan jumlah pendaftar haji
