Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan badan atau pejabat negara tak boleh mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal itu dinyatakan lewat putusan perkara nomor 24/PUU-XXII/2024 yang diajukan Rahmawati Salam. Pemohon ingin Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Bahlil Lahadalia menyambangi Bareskrim Mabes Polri pada Selasa petang, 19 Maret 2024. Menteri Investasi itu melaporkan narasumber Tempo, yang memberitakan kisruh pencabutan dan pemulihan ribuan izin usaha pertambangan (IUP). Langkah Bahlil, menurut Lembaga Bantuan Hukum Pers, bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia, karena seorang pejabat tinggi negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua hakim agung yaitu Desnayeti dan Yohanes Priyana sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat koleganya yakni Gazalba Saleh, Selasa (19/3). Belum diketahui materi yang hendak didalami tim penyidik KPK terhadap kedua saksi tersebut. Biasanya,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan kecurangan pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke tiga korporasi terindikasi merugikan negara Rp 3,451 triliun. Wakil Ketua KPK nurul Ghufron mengatakan, dugaan kerugian negara itu timbul dari pemberian kredit ke tiga korporasi, yakni PT PE Rp 800 miliar, PT RII Rp 1,6
Kejaksaan Agung (Kejakgung) pun menerima laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia senilai Rp 2,5 triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, akan melanjutkan pelaporan tersebut ke level penindakan hukum. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, temuan dugaan korupsi di LPEI kali ini merupakan bagian dari kerja
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) semakin menguatkan keabsahan status tersangka dan proses penyidikan korupsi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) terhadap pengusaha Budi Said (BS). Hal tersebut setelah hakim tunggal PN Jaksel, Senin (18/3/2024) memutuskan nasib praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi dalam transaksi
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna DPR. Keputusan itu terjadi dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar di Baleg DPR bersama Pemerintah, Senin (18/3/2024) malam. “Saya ingin minta persetujuan, dari
Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan menghormati proses hukum dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK). Adapun KPK baru saja mengumumkan 15 tersangka dugaan pungli di Rutan Cabang KPK pada Jumat (15/3/2024). Di antaranya adalah Kepala
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilu atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi alias MK tidak akan mempengaruhi jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Dia menjelaskan, MK sudah memastikan kapan sidang untuk permohonan sengketa hasil Pemilu 2024. Saat ini, ujar Yusril,
Pengacara Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, Rizky Rizgantara, mengatakan kliennya telah mengajukan surat pengunduran diri. Menurut Rizky, Ema ingin fokus menghadapi proses hukum di KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan kamera pengawas Smart City. Ia menjelaskan surat itu diajukan kepada Pj Wali Kota Bandung untuk diteruskan ke gubernur dan
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek menyatakan, terdapat peluang perluasan kawasan aglomerasi dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Dalam RUU DKJ, kawasan aglomerasi akan mencakup wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tanggerang Selatan,
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai wacana mengusung anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut Feri, konstitusi Republik Indonesia tidak dibuat untuk mengakomodasi kepentingan politik kelompok atau keluarga tertentu untuk terus berada di lingkaran kekuasaan. Feri juga
