Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal Estiono menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej dkk. Menurut mereka, dalil-dalil dalam permohonan Praperadilan Eddy Hiariej dkk tidak benar dan keliru. Biro Hukum KPK
Kejaksaan Agung (Kejakgung) memastikan bakal ada tersangka dari penyelenggara negara terkait kasus dugaan korupsi transaksi emas PT Aneka Tambang (Antam). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, setiap pengusutan perkara korupsi yang terkait kerugian negara, memastikan adanya peran maupun keterlibatan penyelenggara negara. Karena itu, Kuntadi mengatakan,
KPK menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dua tersangka baru itu adalah aparatur sipil negara dari instansi Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali menggugat status tersangka kasus dugaan korupsi di Polda Metro Jaya, ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (22/1). Jika sebelumnya Firli menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, kali ini ia melayangkan gugatan ke Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes
Persidangan terhadap 34 terdakwa aksi demo bela Rempang terus berlanjut, di Pengadilan Negeri Batam, Senin, 22 Januari 2024. Suasana tegang sempat terjadi antara Ketua Majelis Hakim David Sitorus dengan Penasihat Hukum terdakwa. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Setidaknya 12 saksi dihadirkan untuk 34 terdakwa.
Memasuki hari pertama kampanye akbar Pemilihan Presiden 2024, ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan strategi berbeda. Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, dan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sama-sama berkampanye di basis suara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yakni di Banten dan Jawa
Para cawapres baru saja beradu gagasan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang dihelat KPU di Jakarta Convention Center pada Minggu malam (21/1). Mereka adalah Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD. Tema yang dibahas seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Sebanyak 21 kasus dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu 2024 dilimpahkan ke Polri. Delapan kasus di antaranya merupakan politik uang, jauh dibanding 2019 yang mencapai 100 kasus. Kepala Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pelimpahan itu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) usai menelaah 114
Polda Metro Jaya mengungkapkan bakal kembali melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri ke Kejati DKI Jakarta pekan depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pengembalian dilakukan penyidik usai memeriksa kembali Firli Bahuri sebagai tersangka, pada Jumat (19/1). Ade mengatakan penyidik Direktorat Reserse
Puluhan akademisi universitas berbagai daerah berkumpul di Yogyakarta menghadiri forum bertajuk Uji Examinasi Putusan MK nomor 90/2023 Sabtu 20 Januari 2024. Putusan MK nomor 90 itu diketahui telah meloloskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto pada Pemilu 2024. Putusan kontroversial MK itu menyatakan
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menjelaskan kronologi perkara pengusaha properti mewah atau crazy rich Surabaya Budi Said alias BS yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan Logam Mulia di Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam. Adapun upaya
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, masa tugas Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rp 349 triliun sudah selesai. Mahfud menyampaikan, sejak dibentuk pada April 2023, penanganan kasus yang paling signifikan terjadi pada transaksi pada surat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor SR
