Seluruh anggota Kabinet Merah Putih selama tiga hari melaksanakan kegiatan pembekalan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Pakar ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa kegiatan tersebut sangat penting dan positif bagi Kabinet Merah Putih. Menurutnya, kegiatan itu dapat mempersatukan
Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap terdakwa kasus dugaan pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Ronald Tannur, Minggu (27/10/2024) siang. Ronald yang merupakan anak mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Edwar Tannur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur. “Iya benar, Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 di Perumahan
Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran kabinetnya melakukan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (24/10/2024). Prabowo dan jajarannya tiba di Akmil Magelang pada Kamis sekitar pukul 17.30 WIB. Setelah prosesi penyambutan, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Borobudur International Golf, yang terletak di kawasan Akmil Magelang, dengan menggunakan mobil
Mahkamah Agung (MA) mengaku prihatin setelah tiga hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo menjadi tersangka terkait dugaan suap vonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tannur. Juru Bicara MA Yanto mengatakan tiga hakim di PN Surabaya tersebut telah menodai suasana kebatinan para hakim di Indonesia yang baru saja
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berkomitmen melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sempat terhenti di periode sebelumnya. Sebagai langkah awal, Willy dan Komisi XIII bersiap membuka diskusi dengan pemerintah. Dia berharap, pembahasan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi langkah nyata dalam memperkuat integritas dan memberantas praktik
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum terkait terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Dalam putusannya, MA menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun penjara, sehingga vonis bebas Ronald Tannur batal. Dengan demikian, MA membatalkan vonis Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur yang sebelumnya menjatuhkan vonis
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menyiapkan ruang tahanan untuk tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjadi tersangka dugaan suap vonis bebas terpidana kasus pembunuhan dan penganiayaan Gregorius Ronald Tannur (31). Ketiga hakim itu yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo. Mereka dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di Kabinet Merah Putih bahwa tidak ada pejabat yang “kebal” dari sanksi. Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana yang berlangsung di Istana Jakarta pada Rabu (23/10/2024), Prabowo memberikan wewenang kepada menterinya untuk mencopot pejabat yang dianggap menghambat kinerja atau malah bikin susah. Presiden juga meminta
Presiden Prabowo Subianto telah melantik 7 penasihat dengan bidang yang berbeda. Apakah nantinya tetap ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)? Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menekankan penasihat presiden berbeda dengan Wantimpres. Ia menyebutkan Wantimpres merupakan sebuah lembaga tersendiri. Hasan mengatakan Wantimpres juga sudah dibakukan dalam undang-undang sehingga nantinya tetap
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menggelar Sidang Kabinet pada hari ini, Rabu, 23 Oktober 2024. “Paripurna, ya.,” kata Dasco sebelum acara pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Ketika ditanya lebih rinci, Dasco belum bisa memastikan apa materi sidang kabinet pada hari
DPR akan melanjutkan pembahasan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang belum rampung pada periode lalu. Pembahasan sejumlah RUU yang tertunda itu bakal dilakukan setelah pimpinan komisi di DPR resmi dilantik. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. “Ya nanti (pembahasan RUU), kami tetapkan dulu pelantikan pimpinan,” ujarnya
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid merespon pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Usman menilai tak sepantasnya Yusril sebagai pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia, apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya
