Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendata kebanyakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau penyelundupan Pekerja Migran Ilegal (PMI) dilakukan lewat pelabuhan internasional resmi di Batam. Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan modus penyelundupan lewat pelabuhan resmi itu lebih banyak ketimbang yang
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024). Sebelum pengesahan dilakukan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membacakan hasil keputusan yang telah diambil
Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2016-2020 Emil Ermindra dituntut dengan pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan. Menurut jaksa, kedua terdakwa terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku jajarannya telah berhasil membongkar 3.068 perkara terkait tindak pidana narkoba dan menyita total barang bukti senilai Rp2,88 triliun. Sigit mengklaim pengungkapan kasus itu dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, sejak 4 November hingga 3 Desember 2024, setelah pembentukan desk pemberantasan narkoba oleh Presiden Prabowo
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan saat ini Indonesia tergolong dalam kondisi darurat narkoba. Sebab, katanya, Indonesia tak hanya menjadi konsumen narkoba, tetapi telah dijadikan sebagai target pasar peredaran narkoba. Berdasarkan data pemerintah, jumlah pengguna narkoba sepanjang 2024 mencapai 3,3 juta orang. Pria yang akrab disapa BG
Badan Legislasi (Baleg) DPR semula dijadwalkan akan menggelar rapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hari ini Rabu (4/12). Namun, rapat untuk membahas masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tersebut ditunda. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan pihaknya berharap RUU Perampasan Aset dapat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait kasus dugaan korupsi Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa. Saat ini, Risnandar baru dijerat dengan pasal pemerasan dan penerimaan gratifikasi. KPK sudah menahan Risnandar bersama dengan Sekretaris Daerah Pekanbaru Indra Pomi Nasution dan Pelaksana Tugas
Polda Jateng menjelaskan soal perbedaan pernyataan yang awal dan selanjutnya terkait kronologi dan penyebab Siswa SMKN 4 Semarang Gamma Ryzkinata Oktafandy (17) ditembak polisi hingga berujung kematiannya. Semula Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan polisi menembak korban karena mencoba melerai tawuran, dan hendak diserang balik oleh senjata tajam. Belakangan,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memecat Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Irwan Anwar. Menurut Ketua YLBHI Muhamad Isnur, Irwan berupaya menutupi kasus dan mengaburkan fakta polisi tembak siswa SMK di Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy. Isnur menyebut pola yang dilakukan Irwan merupakan pola yang sama
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah bersikap secara resmi mengenai wacana institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah naungan Kemendagri atau TNI. Seperti diketahui wacana lama yang kembali mencuat itu dihembuskan oleh Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus. Deddy
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa diduga menerima uang Rp 2,5 miliar dari pemotongan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru. Ghufron mengungkapkan, sejak Juli 2024, terjadi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di bagian umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru untuk kepentingan Risnandar dan Indra Pomi Nasution selaku
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengaku tak mempermasalahkan wacana soal Polri di bawah Kemendagri ditolak banyak pihak, termasuk mayoritad fraksi di Komisi III DPR. Menurut Deddy, wacana mengembalikan Polri di bawah Kemendagri sebetulnya pernah mengemuka di ruang publik. Ia mengatakan wacana tersebut akan terus digaungkan untuk menciptakan Polri yang
