Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Nadiem Makarim Berpeluang Dipanggil Kejagung, Kali Ini Dugaan Korupsi Google Cloud

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek. “Semua kemungkinan terbuka,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/7). Budi

Selengkapnya »
31 Juli 2025

Polisi harus Buka Ruang Peninjauan Kembali Kasus Kematian Diplomat Kemlu

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengimbau Kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, tetap membuka kemungkinan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) apabila di kemudian hari muncul bukti atau fakta baru terkait kasus kematian diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan (ADP). Anis menjelaskan bahwa Komnas HAM telah melakukan berbagai langkah penyelidikan, termasuk

Selengkapnya »
31 Juli 2025

KPK Ungkap Modus Korupsi PT PP: Proyek Fiktif, Gandeng Subkon

CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan atau PP (Persero) tahun 2022-2023. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan ada sejumlah proyek fiktif hingga keterlibatan perusahaan subkontraktor dalam perkara ini. Budi menuturkan uang yang dicairkan

Selengkapnya »
31 Juli 2025

RUU KUHAP Dikritik, Wamenkum: Masih Terbuka untuk Pembahasan

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej merespons soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, RUU KUHAP belum final dan masih berpeluang untuk dibahas lebih lanjut. Edward menjelaskan dari 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) pada RUU KUHAP, yang dibahas hanya 130. Sedangkan sisanya

Selengkapnya »
30 Juli 2025

Kapolri Segera Umumkan Wakapolri Baru yang Sudah Direstui Prabowo

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah menyetor nama Wakapolri ke presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo sudah memberi restu, namun perlu dia komunikasikan sekali lagi. Setelah berkoordinasi sekali lagi, Listyo Sigit memastikan mengumumkan nama pendampingnya ke publik. “Setelah itu secepat mungkin kami umumkan,” ujar dia. Posisi Wakapolri kosong sejak

Selengkapnya »
30 Juli 2025

Polisi harus Terbuka Jelaskan Motif di Balik Kematian Diplomat Kemlu

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai penting bagi aparat untuk lebih terbuka dalam menjelaskan motif di balik aksi self harm atau dugaan bunuh diri yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Penjelasan terbuka itu penting untuk menanggapi kasus diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang

Selengkapnya »
30 Juli 2025

Intoleransi Meningkat, Presiden Prabowo Diminta Evaluasi Menag

Generasi Muda Pembaharu Indonesia (GEMPAR Indonesia) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Yang terbaru ialah peristiwa pembubaran paksa kegiatan ibadah di sebuah Rumah Doa di Koto Tangah Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/7). Ketua Umum GEMPAR

Selengkapnya »
29 Juli 2025

Hari Ini, Polisi Umumkan Hasil Penyelidikan Kematian Diplomat Kemlu

Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil penyelidikan kasus kematian seorang diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39), pada Selasa (29/7/2025). Konferensi pers akan digelar di Aula Satya Haprabu, Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, pukul 13.30 WIB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira

Selengkapnya »
29 Juli 2025

Bamsoet: Transfer Data Pribadi Lintas Negara Sah jika Penuhi Syarat UU PDP

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dilakukan secara sah, terbatas, dan akuntabel. Ia menjelaskan, Pasal 56 UU PDP secara eksplisit membolehkan pengiriman

Selengkapnya »
28 Juli 2025

Wamendagri: RUU Pemilu Jangan Didominasi Kepentingan Partisan

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. Bima menjelaskan saat ini, pemerintah mulai membahas berbagai opsi tindak lanjut putusan MK tersebut, termasuk dampaknya terhadap sistem politik dan kelembagaan daerah. Ia

Selengkapnya »
28 Juli 2025

Kapolri Minta Warga Setop Aktivitas Pemicu Karhutla Riau

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pelaku usaha untuk menghentikan seluruh aktivitas pembakaran lahan yang bisa memantik karhutla di Riau. Hal itu disampaikan Kapolri usai meninjau langsung situasi Karhutla di Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Riau, melalui udara, pada Kamis (24/7) hari ini. Ia

Selengkapnya »
25 Juli 2025

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
  • Lapor Insiden Siber
map
Search