Revisi Undang-Undang (RUU) tentang TNI disebut akan berfokus pada 3 pasal. Satu dari tiga pasal itu yakni Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 terkait ruang lingkup tugas TNI. “Kami akan revisi yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa (aktif) ke mana saja,” ujar Ketua Komisi
Pemerintah sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI kepada Komisi I DPR RI untuk dibahas, Selasa (11/3). Sementara, DPR sudah membentuk Panitia Kerja RUU TNI. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan, ada beberapa pasal yang menarik dalam DIM RUU TNI yaitu pasal 7, pasal 47, dan pasal
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan Undang-undang Kebebasan Beragama yang bisa membuat warga memeluk kepercayaan di luar agama resmi yang telah ditetapkan di Indonesia. Ia menekankan perlu dibuat payung hukum tentang Undang-undang Kebebasan Umat Beragama, bukan Undang-undang Pelindungan Umat Beragama. Ia yang berlatar belakang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM)
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pecandu narkoba adalah korban dan harus direhabilitasi. Hal itu disampaikan Agus dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Ex Gedung Sentra Mulia Kementerian Imipas, Selasa
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pemerintah sedang merancang undang-undang yang akan mengatur pemulangan narapidana atau transfer of prisoners. UU pemulangan narapidana, kata Yusril Ihza, dibuat karena saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur terkait proses pemulangan narapidana ke negara
Tim Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyesalkan keputusan hakim yang menggugurkan praperadilan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Keputusan majelis dinilai sebagai berita buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. “Ini satu berita buruk di dalam penegakan hukum kita. Ini berita yang
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Pasal 47 ayat (2) UU TNI mengatur regulasi jika anggota TNI menduduki jabatan sipil. Meski demikian, Agus tidak menyebut siapa saja anggota TNI aktif yang saat ini
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa lokasi di Bandung, Jawa Barat, guna mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB pada Senin (10/3/2025). Salah satu lokasi yang digeledah penyidik adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. KPK
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) optimistis, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Terutama, kata dia, di tengah fenomena kemunduran demokrasi yang terjadi secara global. Sebagai presiden RI periode 2004-2014, SBY menyoroti negara-negara besar yang sering mengeklaim diri sebagai pahlawan demokrasi, nyatanya
Anggota Komisi I DPR RI Machfud Arifin menegaskan bahwa pembahasan terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait aturan mengenai jabatan sipil bagi militer aktif, belum final dan masih dalam tahap diskusi. DPR akan menyerap aspirasi publik. Politikus Partai NasDem itu mengatakan bahwa revisi terhadap UU TNI harus
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan pihaknya telah mendapati minyak goreng bermerk Minyakita yang disunat. Helfi menjelaskan, berdasarkan temuan mereka, kemasan minyak goreng itu tidak sesuai dengan takaran aslinya. Helfi lantas membeberkan tiga perusahaan yang menyunat isi dari MinyaKita. Di antaranya
Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong, Ari Yusuf Amir langsung membacakan eksepsi. Eksepsi langsung dibacaka usai jaksa penuntut umum membacakan dakwaan di sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (6/3). Ari beralasan eksepsi lebih baik langsung dibacakan lantaran kliennya
