Dua polisi yang menjadi penumpang kendaraan taktis pelindas pengemudi ojek online Affan Kurniawan telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). Keduanya, Briptu Danang Setiawan dan Aipda M Rohyani diberi sanksi etik untuk meminta maaf secara lisan saat sidang dan tertulis kepada pimpinan Polri. “Sedangkan sanksi administratif dijatuhkan berupa penempatan
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan potensi kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi di tahun 2024 mencapai Rp279,9 triliun. Secara signifikan dipengaruhi oleh kasus korupsi tata niaga komoditas Timah di lingkungan PT Timah Tbk dengan kontribusi 96,8 persen dari total kerugian tersebut. Kasus tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung. Peneliti ICW
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) minimal berpendidikan sarjana atau S-1 dengan nomor perkara 154/PUU-XXIII/2025. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, Mahkamah menilai syarat capres-cawapres minimal S-1 dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang tetap dinilai konstitusional.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan finalisasi kerugian negara dalam kasus dugaan rasuah proyek kerja sama pengadaan komputer dan laptop di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) (Persero). Satu saksi diperiksa penyidik pada Senin, 29 September 2025. “Saksi hadir untuk diklarifikasi oleh auditor BPKP dalam rangka finalisasi perhitungan kerugian negara yang timbul
Tim Penasihat Hukum Nadiem Anwar Makarim mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 September 2025. Gugatan praperadilan tersebut teregister dengan nomor 119/Pid.Pra/2025/PN.Jaksel. Kuasa Hukum Nadiem, Dodi S Abdulkadir memaparkan sejumlah alasan yang membuat penetapan tersangka terhadap Nadiem tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Pertama, penetapan tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dana yang terkumpul dari pembagian kuota haji ada pada satu orang. Lembaga antirasuah menyebutkan uang yang diterima dalam dugaan korupsi kuota haji 2024 ini pun berlangsung secara bertingkat. “Ya pasti ujungnya pada satu orang, pada pengumpul utama, gitu,” kata pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Biro Pers Sekretariat Presien tengah mencari jalan keluar terkait pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, untuk peliputan di Istana. Kejadian tersebut berlangsung pada Sabtu (27/9) setelah Diana diduga mengajukan pertanyaan terkait MBG saat Presiden Prabowo Subianto tiba dari kunjungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan daerah dengan biro perjalanan haji terbanyak yang menerima kuota haji khusus terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9)
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akhirnya turun tangan mengusut kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang terjadi sejak program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto sejak awal tahun ini. Bareskrim Polri mengaku memberikan asistensi kepada jajaran Polda dan Polres wilayah yang menangani kasus keracunan MBG. Ia menjelaskan proses asistensi yang dilakukan guna
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah terkait penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penyidik kini menyisir pembagian jatah kuota tambahan untuk sejumlah travel di wilayah Jawa Timur (Jatim). “Saat ini penyidik masih fokus mendalami terhadap saksi-saksi, khususnya yang di wilayah Jawa Timur, para biro
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digunakannya untuk menyuarakan sikap Indonesia yang konsisten mendorong perdamaian dunia, Gaza Palestina menjadi fokusnya kini. Prabowo merasa sangat terhormat bisa mendapatkan kesempatan pidato di Sidang Umum Ke-80 PBB ini. Terlebih, Prabowo mendapat urutan ketiga berpidato setelah Brasil dan Amerika Serikat.
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyambut baik pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Menurutnya, hal tersebut langkah yang tepat dalam menjawab aspirasi masyarakat yang menginginkan Polri bersih, profesional, dan bebas dari praktik yang merugikan publik. Rudianto mengatakan konstitusi memberi tugas utama kepada Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, melindungi
