Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan bahwa Undang-Undang TNI yang akan diteken oleh Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dari draf yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025. Kemudian, Supratman kembali menegaskan bahwa dwifungsi TNI tidak akan terjadi. Sebab, UU TNI yang disetujui oleh parlemen
Komisi Yudisial (KY) akan menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau KEPPH dalam kasus suap perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Diketahui, Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara terkait ditangkapnya tiga hakim terkait vonis onslag atau lepas dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Puan mengatakan perlunya dilakukan evaluasi pada tubuh peradilan, khususnya terhadap para hakim. Selain itu, Puan meminta integritas hakim juga dibenahi agar kejadian serupa tak terulang di
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) mencegah keberangkatan enam calon pekerja migran Indonesia (CPMI) perempuan yang akan diberangkatkan secara nonprosedural ke Malaysia dan Jepang. Dalam upaya pencegahan yang dilakukan di Tangerang pada Senin, seorang calo juga ditangkap, seperti yang diumumkan dalam rilis pers KemenP2MI pada hari yang sama. Pencegahan tersebut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil eks Ketua DPD La Nyalla Mattalitti sebagai saksi kasus dugaan suap terkait dana hibah Jawa Timur usai menggeledah rumah La Nyalla. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyatakan, La Nyalla bisa saja dipanggil jika penyidik membutuhkan keterangannya dalam perkara yang sedang diusut. Kendati demikian,
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan bahwa politik bebas aktif yang dianut Indonesia bukan berarti diam. Ia menekankan, Indonesia juga harus berani berbicara dan mengemukakan pendapat di kancah internasional atas berbagai isu geopolitik, ekonomi, hingga keamanan. SBY mengemukakan, Indonesia harus mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Selain itu, ia
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan pengesahan RUU tentang perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU oleh DPR RI pada akhir Maret 2025 lalu bertujuan untuk menyelaraskan ketahanan dengan berbagai dinamika zaman. Adies memandang saat ini dinamika global tengah memanas serta mengalami ketegangan geopolitik dan ancaman
Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar pada Minggu (13/4/2025). Mereka adalah Agam Syarif Baharuddin (ASB) dan Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat. Lalu hakim PN Jakarta Selatan, Djuyamto (DJU). Kejaksaan Agung
Polisi menyatakan bahwa pabrik rumahan pembuatan uang palsu di Kota Bogor, Jawa Barat, yang digerebek Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah beroperasi selama enam bulan. Menurut dia, sindikat peredaran uang palsu tersebut berjumlah delapan orang, di mana masing-masing pelaku mempunyai perannya, seperti DS yang menjadi pencetak uang palsu. Selain
Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak beberapa pekan terakhir ini sangat memprihatinkan, pasalnya pelaku kekerasan melibatkan berbagai profesi yang seharusnya memberi perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan seksual. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menjelaskan berbagai kasus tindak pidana kekerasan seksual
Bareskrim Polri menyebut sembilan tersangka kasus pagar laut Bekasi memalsukan total 93 Sertifikat Hak Milik yang ada di wilayah pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyebut 93 sertifikat itu disalahgunakan dengan diperluas hingga masuk ke area laut
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan bahwa wacana pemiskinan keluarga koruptor memerlukan diskusi yang mendalam. Tessa menyampaikan pernyataan tersebut ketika menjawab pertanyaan jurnalis mengenai tanggapan KPK terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Ia lantas mengingatkan bahwa wacana pemiskinan koruptor agar tidak menyentuh keluarganya tetap perlu melihat konteksnya.
