Karier Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja di satuan kepolisian berhenti setelah dirinya melakukan tindakan bejat memperkosa tiga anak di bawah umur dan menggunakan narkoba. Hal itu menjadi keputusan dalam sidang komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang digelar di Gedung TNCC Polri, Jakarta, Senin (17/3/2025). Kepala
Fraksi PDI-P DPR RI menegaskan pentingnya segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU P2MI). Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI-P, I Nyoman Parta, mengatakan, revisi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia (PMI), serta mencegah praktik penempatan pekerja
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah, dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tahun Anggaran 2024-2025. Dalam konferensi pers Minggu (16/3), KPK mengumumkan 6 dari 8 orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai
Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah membahas revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, digeruduk sejumlah orang. Namun penggerudukan itu berujung dengan laporan polisi. Dirangkum detikcom, Senin (17/3/2025), ada tiga orang yang mengatasnamakan diri dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan meminta agar rapat Panja RUU
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen pihaknya dalam mengedepankan prinsip supremasi sipil pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal itu disampaikan Agus Subiyanto dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya,
Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah penambahan lima jabatan sipil yang dapat ditempati oleh prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan. Menteri Pertahanan (Menhan)
Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku kaget karena tidak mengetahui kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Ahok menyebut hal-hal yang diketahui penyidik Kejaksaan Agung jauh melebihi pengetahuan dirinya. Ahok mengaku tidak mengetahui detail operasional PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan
Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur dan tindak pidana narkoba. Penetapan tersangka usai Divisi Propam Polri memeriksa perwira menengah (pamen) Polri itu. Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan AKBP Fajar telah melakukan perbuatan
Presiden RI Prabowo Subianto berencana membangun penjara di pulau terpencil bagi koruptor. Menurut Prabowo, penjara tersebut akan dibuat di tempat terpencil agar tidak bisa kabur. Hal ini disampaikannya saat menyinggung soal koruptor dalam acara peresmian mekanisme baru penyaluran tunjangan ASN di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3/2025)
Pengusutan lanjutan kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 memasuki babak baru. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) menjadwalkan memeriksa politikus PDIP Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada Kamis (13/3/2025). Kejagung akan memeriksa Ahok terkait perannya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran terhadap 734 Perwira Tinggi (Pati) hingga Perwira Menengah (Pamen). Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/488/III/KEP./2025 hingga ST/493/III/KEP./2025 tanggal 12 Maret 2025. Hal itu juga dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Dalam mutasi itu Kapolri menunjuk
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengungkapkan bahwa pemerintah mengusulkan agar usia pensiun perwira bintang 4 di dalam RUU TNI diatur oleh presiden. Dengan usulan itu, Presiden RI diperkenankan mengeluarkan diskresi untuk memperpanjang masa dinas prajurit TNI berpangkat bintang, jika harus memasuki masa pensiun saat menjabat. Politikus Partai
