KEGIATAN

Alasan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Bukan Polisi

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkap alasan melibatkan personel TNI untuk menjaga area Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Harli Siregar menjelaskan hal itu wujud dari nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara TNI dan Kejagung. Adapun MoU bernomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6

Selengkapnya »

Kementerian Hukum tunggu Kemendagri soal penertiban ormas

Kementerian Hukum menunggu kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa nantinya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) akan menindaklanjuti jika ada ormas yang akan dibekukan. Menurut Supratman, pengawasan terkait ormas merupakan tugas Kemendagri, sementara perihal status kelembagaan

Selengkapnya »

KPK Jebloskan SYL ke Penjara Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. SYL yang merupakan politikus Partai NasDem itu akan menjalani hukuman penjara selama 12 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan menerima gratifikasi. Berdasarkan putusan di tingkat kasasi,

Selengkapnya »

Guru Besar Unhan Cabut Permohonan Uji UU TNI di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan ketetapan untuk perkara nomor: 33/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rabu (14/5). Pencabutan permohonan dalam perkara ini disampaikan pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukum

Selengkapnya »

Kejagung-TNI Didesak Beri Penjelasan Urgensi Prajurit Jaga Kejaksaan

Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto mendesak TNI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penjelasan mengenai pengerahan prajurit TNI ke kantor kejaksaan di seluruh Indonesia bahwa dalam rangka pengamanan. Anton menyebut, penjelasan itu diperlukan demi menjaga ketenangan masyarakat. Anton pun mempertanyakan, apakah ada urgensi atau pertimbangan khusus

Selengkapnya »

Kenapa Menko Yusril Ihza Sebut Belum Ada Urgensi Terbitkan Perpu Perampasan Aset

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada alasan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Perampasan Aset. Menurut Yusril, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun beleid serupa di Kejaksaan, Polri, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup efektif menangani perampasan aset. Yusril juga mengatakan

Selengkapnya »

MA Tolak Peninjauan Kembali Mantan Menkominfo Johnny Plate

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pada tahun 2020-2022. Putusan PK tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Surya

Selengkapnya »

Dua Hakim Vonis Bebas Ronald Tannur Kaget Dihukum Tujuh Tahun Penjara

Erintuah Damanik dan Mangapul tampak kaget. Dua hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya itu hanya terdiam setelah mendengar vonis tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta atas perkara suap pembebasan Gregorius Ronald Tannur. Begitu majelis hakim menutup sidang, Erintuah dan Mangapul berdiri dari kursi terdakwa dan berjalan pelan menuju

Selengkapnya »

Sidang 11 Gugatan UU TNI: Pemohon dari Mahasiswa hingga Anak Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk 11 gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Jumat (9/5/2025). Gugatan ini diajukan oleh beragam latar belakang, baik dari mahasiswa, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid. Namun, Inayah tidak bersidang, karena gugatan

Selengkapnya »

UU BUMN Tak Halangi KPK Sikat Direksi yang Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) tidak menjadi penghalang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, lembaga antirasuah tetap berwenang mengusut kasus korupsi yang dilakukan oleh direksi, komisaris, atau pengawas di BUMN.

Selengkapnya »

Polisi Bekuk Sindikat Joki UTBK Unhas, Libatkan Juara Olimpiade Sains

Polisi menangkap enam orang sindikat joki pada saat pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di Universitas Hasanuddin (Unhas). Dua pelaku merupakan pegawai honorer dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Unhas. Adapun mahasiswi FK Unhas itu juga diketahui pernah menjadi juara satu olimpiade matematika tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

Selengkapnya »
Search