Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan polemik terkait pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto perlu diurai melalui dialog kebangsaan yang terbuka dan menyeluruh. Haedar menyebut sejarah bangsa Indonesia kerap diwarnai tarik ulur dalam pemberian gelar pahlawan karena belum tercapainya titik temu dalam memandang tokoh
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang salah dengan wacana menjadikan Presiden ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional. Prasetyo menganggap wajar apabila mantan kepala negara mendapat gelar tersebut. Pras meminta masyarakat tidak melihat Soeharto dari kekurangannya. Melainkan dari prestasi dalam membangun Indonesia. Terkait adanya polemik dugaan kasus korupsi
Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung diminta segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya kasus dugaan korupsi Jiwasraya, Gula Timah, PGN, CPO di Kementerian Perdagangan, hingga dugaan rasuah di Pertamina. “Pihak Kejaksaan Agung dan
Polda Metro Jaya menyebut pelaku pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Depok, Jawa Barat, dilakukan anggota ormas Gerakan Masyarakat Indonesia Bersatu (GRIB). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut dari total lima pelaku yang ditangkap, empat di antaranya merupakan anggota ormas GRIB. Salah satunya bahkan memiliki jabatan
Tim Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan, Sumatera Utara, menangkap Risma Siahaan alias RS (64), tersangka korupsi penguasaan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau kasus korupsi PT KAI senilai Rp21,91 miliar. Tersangka RS diduga melakukan korupsi penguasaan aset milik PT KAI (Persero) terletak di Jalan Sutomo Medan,
Peneliti Senior Imparsial dan Ketua Centra Initiative Al Araf mengatakan, banyaknya kasus aparat militer yang mendatangi kampus perguruan tinggi adalah dampak dari revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan. Sebab, menurut Al Araf, UU TNI yang baru memperluas kewenangan TNI, salah satunya dengan mengatur pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) yang
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, pemerintah bakal mendengarkan seluruh aspirasi terkait usul menjadikan Presiden ke-2 Soeharto sebagai pahlawan nasional. Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihak-pihak yang menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional juga akan didengarkan oleh pemerintah. Ia memastikan, penetapan pahlawan nasional bakal mengikuti prosedur yang berlaku. Gus Ipul juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah kediaman anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti (LN). KPK pun meminta publik menungggu langkah KPK selanjutnya, termasuk memanggil mantan Ketua DPD RI itu. Sebelumnya, rumah La Nyalla di Kota Surabaya, Jawa Timur, digeledah penyidik KPK terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus dugaan pemalsuan SHM dan SHGB di wilayah pagar laut Tangerang kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. “Jaksa penuntut umum (JPU) pada Jampidum Kejagung telah mengembalikan berkas perkara atas nama Arsin bin Asip dan
Upaya melegalkan tanaman ganja untuk kepentingan medis kembali mengemuka setelah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Marthinus Hukom beserta jajaran bertandang ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4). Marthinus menjelaskan dalam pertemuan itu turut membahas legalisasi ganja medis hingga pemanfaatan tanaman kratom. Menurut dia, pembahasan
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Direktur
Komisi II DPR bakal merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengatakan DPR diminta untuk fokus menggodok revisi UU ASN, sedangkan revisi UU Pemilu dialihkan ke Badan Legislasi. Namun, ia tak merinci siapa yang
