Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan merupakan agenda monopoli hukum oleh Kepolisian RI. Musababnya, dalam aturan hukum acara itu disebutkan bahwa Polri adalah penyidik utama dalam setiap tindak pidana. Isnur mengatakan KUHAP baru ini bakal menimbulkan
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry periode 2017–2024, Ira Puspadewi terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh perusahaan pelat merah tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa putusan
Pemerintah Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza usai Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membentuk Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Gaza dan mengerahkan Pasukan Stabilitas Internasional (International Stabilization Force/ISF). Namun, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan rasuah di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga antikorupsi menyebutkan pengusutan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Penyelidikan ini, kata Budi, masih berhubungan dengan penyelenggaraan haji. Ia menolak menjelaskan detail perkaranya. “Ini menjadi tugas rumah kita bersama, tidak hanya KPK, tapi juga
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi prioritas untuk dibahas di Komisi III DPR RI. Ia mengatakan setelah mengesahkan RUU KUHAP, Komisi III selanjutnya akan membahas RUU Perampasan Aset. Namun demikian, ia menyebut masih menunggu arahan dari pimpinan DPR terkait kapan dimulainya pembahasan
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Sharif Omar Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan objek praperadilan diperluas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan kemarin. Ia mengatakan perluasan objek praperadilan itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan upaya mengontrol kewenangan yang ada pada aparat penegak hukum. Eddy mencontohkan
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyatakan tidak ada pemusnahan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat akan maju sebagai Wali Kota Surakarta, melainkan penghapusan arsip buku agenda. “Sudah ada klarifikasi dari KPU Surakarta. Itu tidak dimusnahkan,” ujar August di Gedung KPU RI, Jakarta, hari ini. Ia juga mengatakan
Sejumlah purnawirawan TNI mewacanakan pembentukan kementerian khusus yang membawahi Polri, seperti Kementerian Keamanan atau model serupa, dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Rabu (19/11/2025). “Nah, polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan. Polisi
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengkritisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan oleh DPR pada Selasa (18/11). Wirya menilai pengesahan revisi KUHAP menandai kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ia mengatakan alih-alih menjadi tonggak pembaruan hukum acara yang
Indonesia menyambut baik keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) yang menyetujui rencana perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengatakan resolusi yang diterbitkan DK PBB memastikan kelanggengan genjatan senjata antara kelompok pejuang Palestina dengan pemerintah Zionis Israel di Gaza. Resolusi DK PBB juga menyetujui pembentukan Dewan
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 berpotensi menggerus kepastian hukum dan merusak prinsip negara hukum. Menurutnya, manuver atau akal-akalan sejumlah pejabat membuka ruang tafsir semau-maunya terhadap putusan lembaga yudisial tertinggi itu. Ray menyoroti rangkaian alasan yang digunakan, mulai dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan bahwa mekanisme penugasan personel kepolisian yang bekerja di luar struktur organisasi atau kementerian/lembaga sudah sesuai aturan. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap jumlah personel aktif yang bertugas di berbagai kementerian/lembaga
