Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta TNI memberikan sanksi para prajurit TNI serta atasannya yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara. Dia mengatakan aksi main hakim sendiri oleh anggota TNI tidak bisa dibiarkan untuk itu, dia meminta harus ada sanksi yang tegas dan terukur
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat laporan resmi atas permintaannya agar Lembaga Antirasuah memeriksa keluarga Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Tanpa aduan, KPK tidak bisa bertindak. Asep mengatakan KPK bisa saja menjemput bola dengan memeriksa Hasto. Namun, sikap itu harus berdasarkan prosedur yang berlaku karena
Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membuka peluang perubahan ketentuan terhadap keterlibatan prajurit TNI dalam dunia politik praktis. Ia menyatakan aturan yang termaktub dalam perundang-undangan lama dapat diubah seiring dengan berjalannya waktu. Meskipun begitu, Yusril menyatakan seyogianya prajurit tentara menanggalkan profesi militernya jika ingin bergabung
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai senilai Rp971.046.000 di kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut uang tunai itu disita penyidik usai melakukan penggeledahan di rumah tersangka Dimas Werhaspati, pada Senin (24/2) malam. Harli merincikan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta massa aksi ‘Indonesia Gelap’ mengirimkan perwakilan massa untuk membahas poin-poin tuntutan dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Prasetyo di atas mobil komando ketika menemui massa aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2). Prasetyo menjelaskan pemerintah akan meminta masukan terkait kebijakan yang dianggap kurang
PDI-P menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal mereka, Hasto Kristiyanto, tidak memiliki kepentingan untuk melakukan suap terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), unsur suap harus disertai dengan kesengajaan dan kepentingan tertentu. Menurut dia, unsur
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan sejumlah instruksi kepada kader usai KPK resmi menahan Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Kamis (20/2). Pesan Megawati disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun dalam jumpa pers merespons penahanan sekjen partainya itu. “Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader
Revisi UU TNI masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sejumlah pihak khawatir atas hal itu, karena diproyeksikan memengaruhi kualitas demokrasi. “RUU TNI bermasalah karena akan memperluas jabatan-jabatan sipil yang akan dapat di duduki TNI,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi di Jakarta, Rabu (19/2). Dia menilai RUU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR), yang biasa disapa Mbak Ita, dan suami sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri (AB) pada Rabu (19/2/2025). Keduanya dijerat tiga pasal yang disangkakan, yaitu pasal suap, gratifikasi, dan pemerasan. Kasus pertama, Mbak Ita dan Alwin
Presiden Prabowo Subianto bakal melantik kepala daerah di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi. Acara pelantikan kepala daerah terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini, rencananya dimulai pada pukul 10.00 WIB. Sebelum pelantikan, para kepala daerah sudah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari geladi kotor pada Selasa (18/2/2025)
Rencana retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 bakal menghadirkan dialog yang bersifat dua arah. Upaya itu dilakukan untuk mengikis miskomunikasi antara pogram pemerintah pusat dan kepala daerah terpilih. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya usai melakukan pertemuan dengan Forum Kepala Bappeda Kota Seluruh Indonesia (Forum Bakti)
Setara Institute menyatakan rencana penyusunan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI harus dipersoalkan. Sebab, perubahan beleid itu secara perlahan dapat menghidupkan praktik dwifungsi ABRI (TNI). Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menjelaskan jika revisi UU TNI membuka keran untuk memperpanjang masa aktif jabatan TNI pada instansi layaknya
