Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Menko Polkam: Pemerintah Tak Ragu Menindak Ormas yang Meresahkan

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menegaskan, pemerintah tidak ragu untuk menindak premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat. Karenanya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas tersebut dibentuk untuk menjaga stabilitas nasional, serta memberikan kepastian hukum atas persoalan

Selengkapnya »
07 Mei 2025

Berantas Premanisme, Polri Gelar Operasi Kewilayahan se-Indonesia

Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan serentak mulai Kamis, 1 Mei 2025. Operasi ini dilakukan untuk memberantas praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat, serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional. Adapun langkah ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025, yang ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres

Selengkapnya »
07 Mei 2025

Pukat UGM: BUMN dan Danantara Semakin Rawan Korupsi

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyoroti soal UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Adapun, dalam Pasal 9G dalam undang-undang tersebut secara eksplisit berbunyi, ”Anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara”.  Menurut Zaenur, perubahan-perubahan di dalam UU BUMN

Selengkapnya »
07 Mei 2025

Kejagung Masih Cari Bukti Kerugian Negara Dugaan Korupsi di Sritex

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada PT Sri Rejeki Tbk (Sritex), berkaitan dengan kerugian negara. Bukti kerugian dicari. Harli belum bisa memastikan total kerugian negara dalam kasus ini. Sebagian data yang didapat Kejagung berasal dari laporan masyarakat.Semua data terkait kasus ini dipastikan dianalisis. Namun,

Selengkapnya »
06 Mei 2025

Polri Bongkar Penyelundupan 99 Kg Sabu dari Malaysia

Bareskrim Polri membongkar peredaran narkoba jaringan Malaysia yang menyelundupkan sabu sebanyak 99 kilogram di wilayah Langsa, Aceh, dan menangkap seorang tersangka bernama Zulkfili. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut pengungkapan itu berawal dari adanya informasi rencana pengiriman Sabu melalui jalur laut dari Malaysia ke wilayah

Selengkapnya »
06 Mei 2025

Perintah Prabowo Agar Ormas Tak Memalak, Pemerintah Ingatkan Potensi Pembubaran

Presiden Prabowo Subianto meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak mengganggu apalagi melakukan pemalakan yang dapat mengganggu dunia usaha. Perintah Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman usai sidang kabinet yang digelar Senin (5/5/2025). Dudung mengatakan, ormas dapat dimanfaatkan dalam memberi masukan dan mendorong pembangunan.

Selengkapnya »
06 Mei 2025

Bareskrim Blokir 865 Rekening Penampung Judol, Sita Uang Rp194,7 M

Bareskrim Polri memblokir total 865 rekening perbankan yang digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil tindak pidana judi online (Judol). Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan pemblokiran rekening itu dilakukan usai menerima Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia menjelaskan pemblokiran itu dilakukan setelah penyidik

Selengkapnya »
05 Mei 2025

DPR Dukung Pendataan Ormas yang Dianggap Meresahkan

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung langkah pemerintah untuk mendata sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan dan dianggap mengganggu aktivitas perekonomian. Cucun menyebut peran ormas seharusnya menjadi komunitas kepanjangan tangan untuk menyukseskan program pemerintah. Dia menegaskan negara tidak akan memberi ruang untuk ormas yang melakukan aksi kekerasan dan premanisme

Selengkapnya »
05 Mei 2025

Komisi I DPR RI: Belum Ada Rencana Revisi UU ITE Pascaputusan MK

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengecualian bagi pemerintah, korporasi dan profesi dan jabatan dalam melaporkan kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dave menilai bahwa dirinya menghargai putusan MK yang bersifat

Selengkapnya »
02 Mei 2025

Didukung Prabowo, Akankah RUU Perampasan Aset Berhasil Disahkan?

Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi segera disahkan. Kepala Negara menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya. Sebab kenyataannya, sejak 2008, pembahasan RUU Perampasan Aset mandek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Selengkapnya »
02 Mei 2025
Search