Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan kajian Rancangan Undang-Undang KUHAP yang dilakukan lembaganya untuk mengantisipasi adanya pengurangan kewenangan di otoritasnya. Ia menyebut tinjauan itu pun guna mengetahui pasal-pasal di RUU KUHAP yang berpotensi mengurangi fungsi KPK dalam memberantas kasus korupsi. Menurut dia, kajian ini agar pemerintah atau DPR
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek. “Semua kemungkinan terbuka,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/7). Budi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengimbau Kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, tetap membuka kemungkinan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) apabila di kemudian hari muncul bukti atau fakta baru terkait kasus kematian diplomat Kemlu, Arya Daru Pangayunan (ADP). Anis menjelaskan bahwa Komnas HAM telah melakukan berbagai langkah penyelidikan, termasuk
CNN Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan modus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT Pembangunan Perumahan atau PP (Persero) tahun 2022-2023. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan ada sejumlah proyek fiktif hingga keterlibatan perusahaan subkontraktor dalam perkara ini. Budi menuturkan uang yang dicairkan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej merespons soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, RUU KUHAP belum final dan masih berpeluang untuk dibahas lebih lanjut. Edward menjelaskan dari 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) pada RUU KUHAP, yang dibahas hanya 130. Sedangkan sisanya
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah menyetor nama Wakapolri ke presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo sudah memberi restu, namun perlu dia komunikasikan sekali lagi. Setelah berkoordinasi sekali lagi, Listyo Sigit memastikan mengumumkan nama pendampingnya ke publik. “Setelah itu secepat mungkin kami umumkan,” ujar dia. Posisi Wakapolri kosong sejak
Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Anti Perdagangan Orang, sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo mengatakan bahwa UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah ada sejak tahun 2007 tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dia bilang perdagangan orang saat ini sudah terjadi bahkan sejak janin di
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai penting bagi aparat untuk lebih terbuka dalam menjelaskan motif di balik aksi self harm atau dugaan bunuh diri yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Penjelasan terbuka itu penting untuk menanggapi kasus diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang
Generasi Muda Pembaharu Indonesia (GEMPAR Indonesia) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Yang terbaru ialah peristiwa pembubaran paksa kegiatan ibadah di sebuah Rumah Doa di Koto Tangah Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/7). Ketua Umum GEMPAR
Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil penyelidikan kasus kematian seorang diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39), pada Selasa (29/7/2025). Konferensi pers akan digelar di Aula Satya Haprabu, Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, pukul 13.30 WIB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira
Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dilakukan secara sah, terbatas, dan akuntabel. Ia menjelaskan, Pasal 56 UU PDP secara eksplisit membolehkan pengiriman
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan, semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. Bima menjelaskan saat ini, pemerintah mulai membahas berbagai opsi tindak lanjut putusan MK tersebut, termasuk dampaknya terhadap sistem politik dan kelembagaan daerah. Ia
