Menteri Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Maman Abdurrahman memuji komposisi Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto yang diisi banyak kader partai politik. Kader Partai Golkar ini menilai komposisi tersebut baik karena meyakini akan memudahkan pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari parlemen dalam membuat kebijakan. Berdasarkan anggota kabinet yang dilantik pada Senin
Presiden Prabowo Subianto secara resmi membagi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menjadi dua kementerian dalam kabinet Merah Putih. Pengumuman tersebut disampaikan pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara, Jakarta. Dalam pembagian ini, Kemenko Polhukam akan terpisah menjadi Kemenko Politik dan Keamanan, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi,
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan Menteri maupun Wakil Menteri yang akan menjadi anggota kabinet Prabowo-Gibran. Pengumuman itu disampaikan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10) malam. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa keputusan Prabowo-Gibran dalam memilih Menteri dan Wakil Menteri saat ini harus dihormati. Menurutnya, keputusan
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama kabinet untuk periode 2024-2029. Prabowo memberikan nama Kabinet Merah Putih. Prabowo menyebut penamaan kabinet ini telah dikoordinasikan dengan ketua umum (ketum) partai pendukung koalisinya. Mereka sepakat dengan nama tersebut. Selanjutnya Prabowo Subianto umumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Nama yang pertama disebutkan ialah Jenderal
Mantan staf khusus Jokowi, Aminuddin Ma’ruf menyebutkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menekankan kepada para calon anggota kabinet mendatang untuk membantunya membawa Indonesia menuju negara super power atau adikuasa. Ia memaparkan, Prabowo juga menekankan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pembentukan korps baru itu diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024. Jokowi menandatangani aturan baru itu 15 Oktober 2024. Korps itu bertugas membantu Kapolri dalam membina, mencegah, menyelidiki, dan menyidik dalam rangka
Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung (MA) Sunarto, terpilih menjadi Ketua MA menggantikan M. Syarifuddin. Dia memperoleh suara tertinggi dalam Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA di di Ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, Gedung MA, Jakarta Pusat, pada Rabu, 16 Oktober 2024. Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA dihadiri oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan Muhammad Herindra lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, Herindra bisa dilantik sebagai Kepala BIN oleh Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto mendatang. Sebelum dilantik presiden terpilih,
Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian beharap Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia menjadi badan peradilan yang agung. Amzulian berharap di bawah kepemimpinan Hakim Agung Sunarto, KY dan MA akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi agar mampu memberikan harapan para pencari keadilan, serta mewujudkan visi
Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, disebut memberikan pembekalan agar APBN tak bocor dan mengamankan aset negara. Hal itu disampaikan dalam pembekalan kepada calon menteri. “Harus membantu penghematan biaya-biaya APBN. Jangan sampai APBN bocor. Terus amankan aset-aset negara,” kata politikus Golkar Nusron Wahid di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat,
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perluasan subjek pelaku tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). MK berpendapat ketiadaan pembatasan dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan kesewenang-wenangan. Dalam gugatan tersebut, para pemohon yang merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menggugat Pasal 523 UU
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan selama 10 jam pada Selasa (15/10/2024). Alex juga menjelaskan penyelidik menanyakan soal alasan pertemuan dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Alex juga menegaskan pertemuan
