Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. SYL yang merupakan politikus Partai NasDem itu akan menjalani hukuman penjara selama 12 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan menerima gratifikasi. Berdasarkan putusan di tingkat kasasi,
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan ketetapan untuk perkara nomor: 33/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rabu (14/5). Pencabutan permohonan dalam perkara ini disampaikan pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukum
Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto mendesak TNI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan penjelasan mengenai pengerahan prajurit TNI ke kantor kejaksaan di seluruh Indonesia bahwa dalam rangka pengamanan. Anton menyebut, penjelasan itu diperlukan demi menjaga ketenangan masyarakat. Anton pun mempertanyakan, apakah ada urgensi atau pertimbangan khusus
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum ada alasan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Perampasan Aset. Menurut Yusril, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun beleid serupa di Kejaksaan, Polri, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah cukup efektif menangani perampasan aset. Yusril juga mengatakan
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pada tahun 2020-2022. Putusan PK tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Surya
Erintuah Damanik dan Mangapul tampak kaget. Dua hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya itu hanya terdiam setelah mendengar vonis tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta atas perkara suap pembebasan Gregorius Ronald Tannur. Begitu majelis hakim menutup sidang, Erintuah dan Mangapul berdiri dari kursi terdakwa dan berjalan pelan menuju
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang untuk 11 gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, Jumat (9/5/2025). Gugatan ini diajukan oleh beragam latar belakang, baik dari mahasiswa, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga anak Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid. Namun, Inayah tidak bersidang, karena gugatan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) tidak menjadi penghalang bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas direksi BUMN yang terjerat kasus korupsi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, lembaga antirasuah tetap berwenang mengusut kasus korupsi yang dilakukan oleh direksi, komisaris, atau pengawas di BUMN.
Polisi menangkap enam orang sindikat joki pada saat pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) di Universitas Hasanuddin (Unhas). Dua pelaku merupakan pegawai honorer dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Unhas. Adapun mahasiswi FK Unhas itu juga diketahui pernah menjadi juara satu olimpiade matematika tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
Kejaksaan Agung menegaskan, M Adhiya Muzakki (MAM), bukan seorang jurnalis atau pernah bekerja di media massa perusahaan pers. Hal ini terungkap usai Adhiya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pimpinan parlemen masih mendiskusikan alat kelengkapan dewan yang akan membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau UU Pemilu. Puan menyebut pimpinan DPR masih menimbang situasi terkini sebelum menentukan pembahasan rancangan UU tersebut ditugaskan ke komisi teknis atau ke Badan Legislasi (Baleg). Ketua DPP PDI Perjuangan ini
Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan para pensiunan TNI dan polisi dalam suatu acara halal bihalal yang digelar oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) di Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025). Pertemuan ini tiba-tiba terjadi usai heboh Forum Purnawirawan TNI-Polri menyatakan tuntutan, di mana salah satunya adalah mencopot Wakil Presiden
