Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Dia merupakan tersangka dugaan korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan pemkab Mamberamo, Papua. “Benar, KPK nyatakan telah masuk dalam daftar pencarian orang,” kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri di
Dewan Pers mengungkap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) membuat media massa rentan melakukan swasensor (self-censorship). Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Arif Zulkifi menyebut swasensor ini terjadi sebab RKUHP memiliki pasal-pasal yang membatasi kebebasan pers. Nantinya, kata Arif, pihaknya menilai swasensor yang terjadi di media massa dapat merugikan masyarakat secara
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto segera melakukan ‘bersih-bersih’ di internalnya, mulai dari jajaran kantor pertanahan (Kantah) hingga Kementerian. Hal itu disampaikannya menyusul penangkapan empat pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang diduga terkait sindikat mafia tanah. Pasalnya, Junimart menilai, persoalan mafia tanah tak
Kasus polisi menembak sesama polisi yang menewaskan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J membuat Polri mendapat cecaran dari berbagai pihak. Polri diminta menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) lantaran banyak kejanggalan dalam tewasnya Brigadir J sebagai ajudan Sambo. Teranyar, keluarga Brigadir J
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tak ingin terjebak pada motif peristiwa versi kepolisian terkait peristiwa yang menyebabkan kematian Brigadir J di rumah Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam menilai, motif peristiwa yang disampaikan polisi terkait insiden tembak-menembak antara Bharada E dan Brigpol
DPR akan mulai melakukan pembicaraan mengenai Rancangan Undang-Undang atau RUU Narkotika di tingkat panitia kerja atau Panja. “Sampai saat ini pembahasan di tingkat Panja belum dilakukan. Namun, direncanakan akan mulai dilakukan pada masa sidang berikutnya. Saat ini seluruh fraksi melakukan persiapan masing-masing,” kata Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP I
Walau masih dalam pembahasan antara pemerintah dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai bisa berpotensi menghambat kerja jurnalistik. Bahkan, sejumlah pasal di dalam RKUHP dinilai bisa mengancam kebebasan pers. Padahal, kebebasan pers yang ada saat ini diperjuangkan melalui proses legislasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Aceh menyatakan sebanyak tiga kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Tanah Rencong sudah diserahkan ke Jaksa Agung selaku penyidik untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Total ada lima kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. “Dari lima kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, tiga
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra mendorong Polri membuat aturan dalam kasus tindakan penembakan ataupun kekerasan mematikan yang melibatkan anggota kepolisian. Azmi melandaskan sarannya dari beberapa kasus kekerasan yang melibatkan sesama polisi. Azmi mengamati terjadinya perubahan tempat kejadian perkara, alat bukti yang tidak utuh, berantakan, dipindahkan, dimusnahkan bahkan
Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin memastikan ACT tidak pernah melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana. Menurut dia, ACT laporan keuangannya sejak itu semuanya diaudit dan dapat predikat wajib tanpa pengecualian (WTP). ACT, kata dia menjadi lembaga pionir dalam hal laporan keuangan. Apalagi diaudit oleh akuntan publik dengan predikat tanpa
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dengan tema “Refleksi Nilai Pancasila dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang di moderatori langsung oleh Wakil Kepala BPIP Karjono di Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (13/7). Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak menetapkan tenggat waktu dalam mengusut kasus penembakan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Komnas HAM bekerja hingga bisa ditarik kesimpulan dari insiden berdarah itu. “Bagi Komnas HAM, ujung dari pekerjaan adalah penarikan kesimpulan apakah peristiwa
